Oleh : A. Muslimin

  1. Kedudukan Maslahat dalam Islam

Sejarah mencatat bahwa posisi maslahat telah menjadi perdebatan sengit dikalangan tokoh-tokoh intelektual muslim khususnya Ahlussunnah wal Jama’ah dan Mu’tazilah. Ini terlepas dari kesepakatan bahwa setiap aturan Tuhan tentu tidak terlepas dari unsur maslahat untuk manusia. Pada dasarnya, ahli ushul fiqh menamakan maslahat sebagai tujuan Allah selaku pencipta syari’at.[1] Jadi secara teologis, pakar ushul fiqh menerima paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatan-Nya.

Menurut ahlussunnah,[2] maslahat merupakan buah dari tasyri’ dalam arti dimana ada hukum, disitu terdapat maslahat. Namun maslahat bukanlah pemantik munculnya sebuah hukum.

Mu’tazilah berpendapat bahwa maslahat adalah pemicu timbulnya sebuah hukum. Dengan kata lain dimana ada maslahat disitu mesti terdapat syari’ah. Menurut mereka Allah harus mendasarkan pada maslahat ketika menetapkan hukum. Allah harus berbuat yang baik bagi manusia.

Pendapat mu’tazilah ini berlaku dalam memahami konsep tasyri’ (pensyari’atan hukum) bukan setelah hukum itu tercipta. Mu’tazilah sependapat bahwa otoritas tasyri’ tetap di tangan Allah dan Rasul. Dengan demikian perang pemikiran antara mu’tazilah dan ahlussunnah tidak berlaku ketika wahyu sudah turun. Mereka tidak sampai melangkahi nash ketika menurut akal terdapat suatu maslahat yang seakan belum terakomodir dalam syari’at.

Maslahat adalah apa yang telah di plot dan di tetapkan Tuhan sebagai sebuah maslahat. Sebaliknya mafsadat adalah apa yang diangkat oleh Allah sebagai mafsadat. Secara lebih jelas maslahat dan mafsadat adalah dua sifat yang disematkan oleh Allah kepada suatu perilaku atau suatu benda. Maslahat dan mafsadat bukanlah bagian dari entitas benda atau perilaku tersebut. Ia hanyalah aksiden yang dipasang oleh Allah, hal ini karena segala sesuatu memandang kepada kondisi awal ketika tercipta adalah sama dan tidak dapat disebut baik ataupun buruk.

Hukum-hukum Tuhan yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk seluruh umat merupakan sebuah tanggung jawab yang terkena beban hukum dan berkapasitas hamba. Beban hukum yang ditanggung manusia semuanya berdasarkan kepada sebab-sebab kebiasaan dengan tetap memposisikan sebab tersebut sebagai penanda hukum bukan pencetus hukum ataupun pencetus maslahat. Tuhanlah yang menetapkan maslahat dan menghindarkan mafsadat. Hanya saja Allah telah  menetapkan sunnah-Nya untuk menetapkan satu bentuk keterkaitan antara beban hukum, sebab dan maslahat agar dapat dipahami oleh makhluk-Nya.

Seseorang dapat mengetahui sesuatu melalui hukum kebiasaan,  mengetahui bahwa ketika terdapat suatu sebab kebaikan, berarti disana terdapat kebaikan yang dapat digapai sehingga terdorong untuk melaksanakan, begitu juga ketika melihat sebab keburukan, maka akan tergerak untuk menjauhinya. Kausalitas ’ady inilah yang kita kenal dengan sunnatullah.

Para pakar ushul fiqh memfokuskan pembahasannya pada sunnatullah atau apa yang tampak bagi manusia. Pilihan seperti ini diambil setelah melihat berbagai ajaran hukum yang ternyata menjustifikasi untuk memandang kepada sunnatullah. Tidak heran bila para ushuliyyun menggunakan metode qiyas dan menyatakan bahwa maslahat merupakan tujuan pensyari’atan hukum setelah melihat bahwa setiap hukum Allah ternyata tidak pernah lepas dari unsur maslahat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan maslahat dalam hukum Islam merupakan buah tasyri’ bukan akar tasyri’.

2. Karakter Maslahat versi Islam

Syari’at Islam bukanlah bermaksud untuk menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitasi atas nama hukum agama, melainkan untuk menegakkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bersama-sama.[3] Memandang obyek langsung dari maslahat dan mafsadat, secara sederhana maslahat dapat dibagi menjadi dua; maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Maslahat ukhrawi adalah kenikmatan surgawi, keridhaan Tuhan, melihat Tuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan maslahat duniawi adalah segala hal yang berorientasi menjamin kehidupan dan memenuhi keinginan manusia baik yang bersifat material maupun immaterial, yang kongkrit maupun abstrak, yang jasmani maupun rohani.

Kesulitan menemukan sesuatu yang bernilai maslahat duniawi secara murni ataupun mafsadat secara murni seakan sudah menjadi kesepakatan dan kebenaran umum. Segala hal yang kita temukan biasanya tentu mengandung unsur maslahat dan unsur mafsadat meski dengan porsi yang berbeda. Karena itu, menurut al-Syatibi maslahat yang murni dalam pandangan dan pembahasan agama adalah setiap hal yang mengandung nilai maslahat yang dianggap oleh syara’ tanpa memandang apakah terdapat unsur mafsadat atau tidak. Sebaliknya, mafsadat murni adalah ketika nilai mafsadat yang dipertimbangkan syara’ tanpa memandang apakah terdapat unsur maslahat atau tidak. Sehingga tidak mengherankan bila syari’at mengharamkan minuman keras meskipun diakui didalamnya sebenarnya terdapat manfaat. Namun unsur manfaat tersebut tidak dilirik sama sekali oleh syari’at.[4]

Al-Syatibi menyatakan dalam kitabnya al-I’tisham bahwa siapapun yang mengagungkan Tuhan tidak akan mau mengatakan bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik, wajib bersifat kasih sayang dan seterusnya. Hal semacam ini hanya berlaku pada hamba, dan bukan atas Tuhan.[5] Al-Syatibi menguraikan maslahat sebagai tujuan Tuhan, al-Syatibi memberikan pernyataan secara induktif dan implisit mengandung pengertian bahwa Tuhan wajib berbuat baik terhadap hamba-Nya. Seperti diketahui, al-Syatibi menyebut maslahat sebagai tujuan Tuhan (qashd al-Syari’). Kemudian ditegaskan bahwa kemaslahatan universal dan primer  adalah mutlak terwujud demi tegaknya kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Tuhan memberlakukan seluruh hukum syari’at bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka, setiap amal yang Allah syari’atkan tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar di laksanakan secara formal, tetapi bermaksud untuk tercapainya kemaslahatan. Karena itu, segala perintah, larangan dan pilihan dalam hukum Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan manusia. Allah sendiri berkepentingan untuk suatu tujuan bagi diri-Nya.[6] Manusia tidak dapat mengetahui maslahat secara penuh. Akibatnya manusia sering tidak berhasil mewujudkan maslahat atau mungkin hanya berhasil secara tidak sempurna. Karena itu, Allah mengutus para Rasul sebagai pembawa pedoman hidup yang berisi kabar gembira dan peringatan.[7] Dengan pengiriman para Rasul itu, Allah bermaksud membina kehidupan manusia dan menganugerahkan kebaikan dengan penuh kasih sayang.[8]

Dalam pemberlakuan syari’at, Allah menghendaki kemudahan dan tidak mempersulit kehidupan manusia. Allah tentunya telah mengantisipasi setiap kesulitan yang dihadapi. Dalam menciptakan syari’at demi kemaslahatan manusia, Tuhan menyempurnakannya dengan menyiapkan jalan keluar dari kesulitan yang sewaktu-waktu dapat terjadi agar hukum taklif dapat berjalan dan tersosialisasi dengan mudah dan Tuhanlah yang lebih tahu kemaslahatan manusia. Allah tidak bermaksud membiarkan manusia hidup dalam penderitaan dan sabar menerimanya. Manusia diberi jalan untuk menghindari penderitaan dan menghilangkan kesulitan atas usahanya sendiri demi kemaslahatannya.[9]

Maslahat versi Islam tidak hanya berorientasi kehidupan dunia saja.[10] lebih jauh, maslahat versi Islam juga mempertimbangkan akibat yang akan diterima di akhirat kelak. Setiap tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi manusia dapat dikategorikan sebagai maslahat. Dengan demikian, suatu tindakan yang memberikan keuntungan didunia namun ternyata membawa kerugian di akhirat tidak dapat disebut dengan maslahat. Secara umum ajaran Islam terklasifikasi menjadi tiga bagian besar yakni ibadah, muamalat dan akidah. Kesan yang timbul seakan terjadi dikotomi ajaran agama, muamalat berhubungan dengan maslahat dunia, sedang ibadah dan akidah berhubungan dengan maslahat akhirat. Padahal semua ajaran agama berada dalam jalur maslahat dunia dan akhirat.

Nilai maslahat dalam Islam tidak hanya terfokus pada kenikmatan materi saja namun bersumber dari kebutuhan jasmani dan rohani.[11] Dasar paling valid untuk hal ini adalah fitrah manusia ketika belum mengalami proses pendidikan dan interaksi dengan masyarakat sosial. Salah satu fitrah manusia adalah selalu terdorong untuk mengisi alam raya dengan ibadah dan ketertundukan diri. Bukti bahwa agama sangat memperhatikan kebutuhan rohani dapat ditemukan dalam perintah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, bukti yang lain adalah perintah untuk beriman. Keimanan akan membawa seseorang menuju puncak pencarian yakni mengetahui daya untuk menundukkan alam raya guna mengisinya dengan ibadah dan kepasrahan diri yang akhirnya membawa maslahat yang hakiki di akhirat kelak.

Islam menjadikan maslahat dunia sebagai batu loncatan dan pembuka menuju maslahat akhirat bukan untuk memenuhi kebutuhan dan maslahat manusia yang bernilai duniawi saja. Hal ini mengandung bahwa syari’at ditetapkan dengan misi utama untuk melepaskan manusia dari belenggu keinginan dan  nafsu menuju kasta hamba Allah yang paripurna. Program ini tentunya sangat kontras bila penetapan syari’at hanya mengikuti keinginan manusia atau hanya untuk kemaslahatan manusia di dunia saja.[12]

Konsekwensi dari hal tersebut, setiap maslahat harus berada dalam jalur syari’at sebagaimana yang terungkap melalui nash-nash yang sharih, hukum syari’at dan keputusan ijma’. Secara ringkas, tidak boleh terjadi penetapan hukum hanya berslogan maslahat tanpa mempertimbangkan suara agama apalagi kontradiktif dengan nilai-nilai agama itu sendiri.

Dalam Islam maslahat dunia akhirat hanya dapat diketahui dari syara’. Bila terdapat maslahat yang belum jelas maka harus merujuk ke sumber-sumber hukum yaitu al-Qur’an, al-Hadits, ijma’, qiyas dan sumber-sumber hukum yang lain yang legal. Tentang maslahat dan mafsadat, Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri. Islam meletakkan aturan-aturan sebagai mizan agar apa yang dihasilkan oleh pikir dan penelitian manusia dapat akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya.[13]

Akal masih mempunyai kebebasan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan syari’at selama belum ada ketentuan pasti. Dalam ushul fiqh terkenal dengan kaidah –tidak boleh ijtihad ketika terdapat nash qath’i-. Kaidah tersebut kemudian terjabarkan dalam bentuk ibadah, ketentuan syari’at yang berkaitan dengan ukuran dan batasan hukuman ”hudud”. Al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap hukum-hukum syara’ yang termaktub dalam teks-teks syari’at secara mutlak, tidak mempunyai patokan atau kriteria khusus berarti bersumber dari muatan makna yang dapat dipahami dan diserahkan kepada kerja akal manusia (ma’qul al-ma’na). Sedang setiap hukum yang termaktub dalam teks syari’at tidak secara mutlak namun mempunyai kaidah dan kriteria khusus berarti suprarasional (ta’abbudi) yang diluar jangkauan akal manusia.[14]

Dari aksioma tersebut kemudian dijabarkan dalam bahasa hukum asal segala ketentuan yang berkaitan dengan ibadah adalah ta’abuddi, dalam arti kepasrahan total kepada ketentuan nash dan nilai-nilai di dalamnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Sedang asal dalam hal-hal yang berhubungan dengan manusia (’adat) adalah ta’aquli, dalam arti nilai-nilai (’illat) yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh akal manusia.[15]

Disamping itu gerak akal dalam ruang ijtihad harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama yang sudah paten baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang demikian karena pemberian -lahan- bagi akal dalam suatu permasalahan memandang bahwa maslahat yang terkandung di dalamnya berpotensi untuk berubah-ubah seiring perputaran zaman dan masih dalam kemampuan akal.

Agama juga memberikan kebebasan bagi akal berperan dalam hal-hal yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan hukum-hukum syari’at. Urusan memajukan pertanian, ekonomi, politik, perkebunan dan hal-hal lain yang memang berdasarkan riset dan pengalaman merupakan ruang gerak bagi akal. Hal inilah yang dikehendaki Rasul dalam sabdanya, ”Kamu semua lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim). Tentunya hal-hal tersebut tidak boleh meninggalkan ketentuan-ketentuan agama yang sudah ada. Hukum muamalat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengabaikan kemaslahatan manusia.[16] Jelaslah bahwa akal berperan dalam mengenal maslahat duniawi. Untuk maslahat ukhrawi, akal hanya bisa mengetahuinya melalui perantara syari’at.[17]

       [1] Al-Syatibi, Op.Cit. juz II, h. 5-6 dan 49-51

       [2] Dalam ahlussunnah sebenarnya terdapat dua pendapat, al-Asy’ariyyah, menafikan sama sekali konsep maslahat merupakan pemantik sebuah hukum karena akan berdampak perbuatan dan hukum Allah dilatarbelakangi oleh ‘illat. Sedang al-Maturidiyah berpendapat bahwa maslahat memang pendorong munculnya sebuah hukum. Dalam arti karena ada maslahat maka ada hukum. Namun Allah menetapkan hukum bukan karena  maslahat tersebut melainkan sebagai anugerah dan kasih sayang terhadap makhluk-Nya. Jadi, menurut ahlussunnah mempertimbangkan maslahat bukan suatu keharusan dalam mencetuskan hukum. Lihat, Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006), cet. Ke-XIV, Vol. II, h. 293.

       [3] Al-Syatibi, al-Muwafaqat, juz 2, h. 5-6

       [4] Al-Syatibi, Op.Cit. h. 232

       [5] Al-syatibi, al-I’tisham, (Riyadh : Maktabah riyadh al-Haditsah, tt), juz 2, h. 331

       [6] Al-Syatibi, juz 1, h. 14

       [7] Ibid, h. 349

       [8] Ibid, h. 19

       [9] Ibid, h. 347-349 dan juga lihat Ibid, juz 2, h. 150

       [10] Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabid al-Maslahat, (Beirut : al-Risalah, 2000), cet. Ke-VI, h. 45-47

       [11] Ibid, h. 52-55

       [12] Al-Syatibi, Op.Cit. h. 239

       [13] Al-Syatibi, Op.Cit. h. 245. lihat ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Op.Cit. h. 11

       [14] Al-Syatibi, Op.Cit. h. 493-494

       [15] Ibid, juz 2, h. 26

       [16] Ibid, h. 93

 

       [17] Ibid, h. 48

Advertisements