Oleh : A. Muslimin

Maslahat (المـصلحـة, bentuk pluralnyaالمــصالـح ) adalahمــصدرالــميم  dalam bahasa Arab merupakan derivasi (turunan kata) dariصــلح يصـلح صـلاحا  bisa juga dari kata صلح يصلح صلوحا و صلاحا  Secara bahasa artinya adalah lawan dariفسـاد  (kerusakan).[1] Maslahat adalah lawan dari mafsadat. Sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dikatakan :يصلح لك  . Maslahat juga bisa berarti kebaikan dan manfaat.[2] Juga bisa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna dan kegunaan.[3]

Menurut al-Razy dalam al-Mahsul ada dua definisi <!–more–Selanjutnya>yang dikemukakan ulama dalam memahami arti maslahat. Satu pendapat mengatakan, maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan hukum yang sesuai untuk manusia baik dengan menciptakan maupun menetapkan.[4] Maksud dari menciptakan adalah mendatangkan manfaat, sedang maksud dari menetapkan adalah mencegah kerugian. Pendapat kedua mengatakan, maslahat adalah sesuatu yang sesuai dengan perbuatan orang-orang yang mempunyai kecerdasan hati (al-‘Uqala’) menurut kebiasaan.[5]

Menurut ‘Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, maslahat adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju kepada kenikmatan dan kebahagiaan tersebut. Sedang mudharat adalah sakit dan kepahitan serta segala penghantarnya.[6]

Menurut al-Thahir Ibn ‘Ashur, maslahat adalah nilai dalam perilaku yang dapat membawa kemanfaatan baik selamanya ataupun umumnya, untuk mayoritas manusia atau individu.[7]

Menurut al-Khawarizmi, maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[8] Sementara menurut al-Thufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’ (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalat.[9]

Menurut al-Ghazali, maslahat adalah menjaga maqashid al-syari’ah yang lima yaitu melindungi agama, melindungi jiwa dan keselamatan fisik, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta.[10]

Al-Syatibi mengatakan, maslahat mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi maupun duniawi tidak akan mungkin di capai tanpanya, terutama bersifat dharuriyah yang meliputi lima hal; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut juga disebut ushul al-din, qawaid al-syari’ah dan kulliyah al-millah.[11] Tujuan utama dari Syari’ (legislator) adalah maslahat manusia, demikian diungkapkan oleh al-Syatibi.[12]

Lebih jauh al-Syatibi mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan-kepentingan, yaitu maslahat yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Selanjutnya al-Syatibi membagi maslahat dalam tiga kategori; dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyah. Maslahat kategori dharuriyyah (primer) yang tidak bisa tidak harus terpenuhi, terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, kekuatan maslahat sebagai dalil dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum (Maqashid al-syari’ah) yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia tersebut, juga dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal di atas.[13]

       [1] Tim Penyusun Pustaka Azet, Kamus Leksikon Islam, (Jakarta : Pustazet Perkasa,. 1998) h. 224. lihat juga, Peter Salim dkk., Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,  (Jakarta : Modern English Press, 1991), cet. Ke-I, h. 581

       [2] Qutub Mustafa Sano, Mu’jam Mustalahat Ushul Fiqh, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2000), cet. Ke-I, h. 415

       [3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, h. 63

       [4] Pengertian seperti ini dalam memahami ungkapan al-Razy adalah yang direkomendasikan oleh Abu al-Nur Zuhair. Lihat. Muhammad Abu al-Nur Zuhair, Ushul al-Fiqh, (Kairo : al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, tt), vol IV, h. 73

       [5] Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 214-215

       [6] ’Izz al-Din Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam al-Sulami, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), cet. Ke-I, vol. I, h. 1

       [7] Muhammad al-Thahir Ibn ’Ashur, Maqashid al-Syar’iyyah al-Islamiyah, (Yordania : Dar al-Nafais, 2001), cet. Ke-II, h. 278

       [8] Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Hukm min ‘Ilm al-Usul, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), h. 242

       [9] Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 31

       [10] Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mushtashfa, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 174

       [11] Al-Syatibi, Op.Cit. h. 17, 25 dan 371

       [12] Ibid. H. 35-36

       [13] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), jilid 2, h. 327

Advertisements