Oleh : A. Musliminquran

Sejarah hukum Islam (tarikh al-tasyri’) mencatat bahwa hukum Islam mempunyai watak dinamis dengan terselesaikannya berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat. Berbagai ijtihad muncul dengan berkembangnya persoalan, sebagai implementasi tersebut sehingga melahirkan mazhab-mazhab hukum. Kenyataan sejarah ini memperlihatkan betapa para ulama terdahulu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang hukum.[1]

Lebih dari dua setengah abad semangat ijtihad berlangsung dan melahirkan sejumlah aliran hukum yang terwakili dengan adanya mazhab-mazhab tersebut dan akhirnya sampai pada kondisi vakum. Kevakuman ini terjadi akibat sebagian besar ulama membatasi hak ijtihad dan menjadikan sentral pemikiran hukum Islam yang boleh diikuti hanya terbatas kepada empat aliran hukum saja.[2] Kelesuan semangat ijtihad ini berlangsung hingga kebangkitan kaum muslimin pada akhir abad ke-18 M. Sesudah ekspansi Prancis di Mesir yang membawa semboyan kebebasan, persamaan dan persaudaraan.

Terma shohwah, kebangkitan atau pencerahan. Muncul melalui revolusi Iran 1978. Umat Islam telah ‘sadar’ dan bangkit dari ‘tidur’nya yang panjang. Ada kesadaran di kalangan umat bahwa kemunduran dan keterbelakangan umat Islam disinyalir karena norma-norma, ajaran-ajaran, dan tuntunan-tuntunan agama sudah tidak match dengan realita umat Islam, mereka tidak menjadikan agama sebagai the way of life lagi. Kalaupun ada, itu hanya terbatas pada dimensi yang bersifat individual. Rupanya ini adalah ekses dari penjajahan yang hampir menimpa seluruh negara-negara mayoritas muslim. Kesadaran semacam ini tampaknya juga akibat dari perkembangan masyarakat yang telah mulai bersinggungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berasal dari dunia Barat.

Dari fenomena diatas, munculah gerakan dan aliran yang mengusung slogan-slogan.[3] Dengan semangat shohwah, maka kran-kran ijtihad terbuka lagi setelah sekian lama ‘tertutup’.

Ajakan-ajakan ke arah ijtihad demikian gencar, bahwa ijtihad adalah suatu keniscayaan. Bahwa kondisi sekarang jauh sama sekali berbeda dengan kondisi para imam mujtahid ketika memformulasikan metodologi ijtihad. Namun ternyata, pada tataran praktis, slogan-slogan di atas hanya sebatas slogan, ijtihad yang ada hanya bersifat furu’i, belum ke arah yang mendasar. Para ulama yang berkompeten di bidang ini lebih senang dan lebih ‘aman’ mengikuti metodologi yang sudah ada. Usaha dari beberapa orang yang menyuarakan perlunya metodologi baru selalu dihalangi dan tidak mendapat tempat karena dianggap tidak mumpuni, belum selevel dengan para imam mujtahid masa lalu. Ulama yang lain melihat bahwa ijtihad memang bukan suatu pekerjaan yang ringan, namun demikian tetap diperlukan. Orang-orang seperti Abid al-Jabiri, Hasan Hanafi, Ibn ‘Asyur, Hasan Turaby dan sederatan nama-nama lain yang mengkampanyekan perlunya terobosan baru dalam metodologi pengambilan hukum tidak mendapatkan respon positif karena dianggap tidak mempunyai kapabilitas di bidang itu dan jauh dibawah kelas seperti Imam al-Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hambal.

Kemudian dibuatlah tingkatan mujtahid secara hirarkis, dari mulai mujtahid mutlak mustaqil, fardhi, mutlaq ghoiru mustaqil, jama’i, muqayyad/takhrij, tarjih, mujtahid fatwa dan seterusnya.[4] Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi ijtihad terbagi menjadi dua jenis, pertama, ijtihad tarjihi intiqa’i yaitu upaya pengambilan hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. Kedua, ijtihad ibtida’i insya’i yaitu upaya pengambilan kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan, yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu.[5] Dan untuk mencapai tingkatan-tingkatan tersebut, disusunlah aturan-aturan yang amat ketat yang sulit atau bahkan tidak bisa dijangkau kaum intelektual sekarang.

  1. Urgensi dan perkembangan Ushul Fiqh.

Ketika Imam al-Syafi’i yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh membatasi sumber hukum pada empat macam; al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas, maka pengikut Hanafiyah menambahkan istihsan sebagai standar dalam istinbat al-hukm. Hal yang sama dilakukan oleh Malikiyah dengan teori maslahat mursalahnya.[6] Perbedaan itu tidak terbatas pada sources of law, sumber hukum semata.

Ibn Hazm, lengkapnya Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, (994-1064 M) yang selama ini dianggap sebagai penerus dari mazhab yang diprakarsai Daud al-Asbahani (202-270 H),[7] yaitu mazhab tekstualis, mazhab Dzahiriyah, telah memainkan peran yang sangat besar dalam mengembangkan dan mematangkan ilmu ushul: ushul al-fiqh dan ushul al-din.[8] Hal ini bisa kita telusuri bahwa ada tiga dari empat dasar ilmu dalam buku tersebut; al-‘Umdah karya Qodli abd Jabar, Al-Burhan karya al-Juwaini, dan al-Mu’tamad karya Abu Hasan al-Basri, ada pada masa Ibn Hazm. Sementara al-Mustasfa al-Ghazali dianggap penting karena merupakan ringkasan dari ketiga buku tersebut. Maka Ihkam fi Ushul al-Ahkam Ibn Hazm termasuk periode ini.

Kalau Imam al-Syafi’i menjadikan  empat pokok; Al-Qur’an, al-Sunah, Ijma’ dan Qiyas, sebagai sumber hukum, maka Ibn Hazm sumber-sumber yang bisa dijadikan dasar hukum terbatas pada empat hal; al-Qur’an, al-Sunah, Ijma’ dan al-Dalil. Teori dalil yang ditawarkan Ibn Hazm sebagai ganti dari qiyas menggunakan qiyas mantiqi yang mengandung dua premis, salah satu dari dua premis harus berupa nash dan lainnya bisa ijma’.[9]

Pengertian ijma’ versi Ibn Hazm tidak sama dengan para pendahulunya. Kalau ijma’ versi kebanyakan para usuliyun adalah konsensus ulama atas hukum yang tidak ada nashnya dengan ra’yu mereka atau dengan menganalogikan pada hukum yang telah ada nashnya, maka ini berbeda dengan ijma’ versi ibn Hazm. Karena menurutnya tak ada ijma kecuali dari teks/nash. Selanjutnya ibn Hazm menambahkan : tak ada jalan untuk mengetahui hukum-hukum agama tanpa menggunakan salah satu dari keempat pokok yang kesemuanya kembali pada teks, teks itu diketahui kewajibannya, dan dipahami artinya dengan akal.[10] Ibn Hazm menggunakan teorinya yang baru ini dalam rangka menjawab problematika umat pada saat itu, masa dimana krisis moral dan krisis sosial melanda begitu hebatnya, para fuqaha justru menjadi support dan legitimitator penguasa akan kondisi di atas. Teori qiyas dan istihsan sering ‘diekploitasi’ untuk kepentingan sekelompok golongan.[11] Terlepas apakah metode Ibn Hazm masih relevan atau tidak untuk kontek kekinian, tetapi ia telah memberikan solusi alternatif dalam menjawab problematika umat.

Ushul Fiqh hampir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, yang ada paling sekedar komentar atau sedikit penambahan-penambahan yang tidak begitu esensi, dan berkutat pada masalah-masalah yang sudah ada. Barulah ketika Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi yang lebih dikenal dengan al-Syatibi (730 H) membuat formulasi baru dalam ilmu ushul fiqh yang tertuang dalam karyanya al-Muwafaqat. Al-Syatibi melihat ada yang kurang dan terlupakan dalam metodologi yang dipakai orang-orang dahulu atau lebih tepatnya formulasi ushul fiqh yang ada saat itu kurang memberikan jawaban pada problematika yang dihadapi umat, karenanya dianggap perlu memformat ulang kerangka ushul fiqh.

Proyek besar al-Syatibi ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi bukan hanya karena ia telah menjembatani  dan mencari titik temu dari dua teori yang berbeda; Malikiyah dan Hanafiyah, tetapi lebih dari itu al-Syatibi telah memberikan ‘ruh’ terhadap ushul fiqh yang selama ini tampak kering dan gersang. Ruh dari syari’at yang selama ini tidak mendapatkan concern yang tinggi dari pendahulunya, yaitu masalah maqashid al-syari’ah.

Dalam Muwafaqat, al-Syatibi mencoba memformat ulang ushul fiqh yang selama ini terkesan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pembahasan maqashid tidak lagi menjadi pembahasan sekunder, tapi al-Syatibi memberikan porsi yang cukup untuk pembahasan ini. Selain itu, manhaj yang dipakai al-Syatibi berbeda dengan pendahulunya, al-Syatibi ingin menjadikan ilmu ini sebagai ilmu burhani, ilmu yang berlandaskan pada dalil qoth’i. Dalil-dalil qath’i yang dimaksud itu bukanlah satuan-satuan nash atau teks, melainkan hasil induksi (istiqra’i) yang ditarik dari makna keseluruhan nash.[12] Dalam muqadimahnya, al-Syatibi menyebutkan bahwa ushul fiqh dalam agama adalah pasti/qoth’iah bukan dzonniah. Karenanya, Abid Jabiri menganggap bahwa apa yang dilakukan al-Syatibi adalah dalam rangka ta’sil usul al-syariat, menetapkan pokok-pokok syari’at, membuat ushul fiqh baru.[13]

Muwafaqat adalah usaha merekonstruksi paradigma berfikir dalam istinbath al-hukm yang berdasarkan pada maqashid al-syari’at dari yang sebelumnya -semenjak Syafi’i- bersandarkan pada “investasi teks”, pencarian illat dan qiyas. Meski pada dasarnya kedua teori ini berangkat dari starting point yang sama, bahwa hukum-hukum syariat yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, akan tetapi bukan hukum serampangan yang tidak berdasarkan pada logika, produk hukum yang bisa dirasionalkan dan mengandung hikmah. Karena Syar’i tidak menjelaskan segi rasionalitas dan hikmah pada sejumlah besar hukum.[14] Hukum-hukum yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits sangat terbatas untuk menampung semua permasalahan yang terus berkembang, maka seorang mujtahid dituntut untuk membuat standar ‘rasionalisasi’ agar kasus-kasus baru bisa terakomodir.

Disinilah perbedaan dua teori diatas; Pertama, teori yang bersandarkan pada qiyas, ta’lil dan  teks. Teori ini mencari illat dari hukum yang ada dengan asumsi bahwa Tuhan menetapkan illat tersebut dalam mengeluarkan sebuah hukum, kemudian menetapkan hukum yang sama pada setiap kasus yang mempunyai illat yang sejenis. Karenanya semua produk fiqh yang dihasilkan dengan menggunakan teori ini sifatnya dzonni.[15] Kedua, teori yang menjadikan maqashid sebagai titik tolak. Teori ini tentu saja lebih luwes dan fleksibel, lintas ruang dan waktu. Mengingat tujuan awal dari syari’at adalah untuk kemaslahatan manusia, maka mempertimbangkan maslahat  dijadikan dasar dalam rasionalisasi hukum.

       [1] Muhammad Iqbal, Op.Cit. h. 141

       [2] Ahmad Zaki, Falsafah al-Tasyri’ al-Islami, (Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnany, 1979), h. 21

       [3] “al-Islam Huwa al-hall”, Islam adalah solusi alternatif setelah ‘kegagalan’ beberapa teori produk Barat, seperti sosialisme dan kapitalisme. Slogan-slogan sejenis yang cukup menyedot perhatian publik adalah Tathbiq al-Syari’ah, penerapan hukum Islam secara kaffah, di segala bidang baik teknologi, politik, ekonomi, dan sosial. Ada keyakinan bahwa dengan Nidhom al-Islami, peraturan-peraturan hukum Islam, semua krisis akan ‘terselesaikan’, umat Islam sudah menemukan kembali masa kejayaannya yang selama ini ‘hilang’.

       [4] Mutlaq Mustaqil adalah seorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri, menyusun fiqhnya sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. Dan menurut al-Suyuti tingkatan ini sudah tidak ada lagi.  Ijtihad Fardhi adalah ijtihad yang dilakukan secara sendiri, tanpa kesepakatan mujtahid terhadap suatu permasalahan. Mutlaq Gairu Mustaqil adalah seorang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqil, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode-metode salah satu mazhab yang ada. Ijtihad jama’i adalah ijtihad terhadap suatu  masalah yang dilakukan oleh mujtahid dari berbagai disiplin ilmu. Muqayyad/takhrij adalah mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dalam menentukan berbagai landasan berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah imamnya. Tarjijh adalah mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij. Mujtahid fatwa adalah orang yang hapal dan paham terhadap kaidah-kaidah imamnya, mampu menguasai permasalahan namun dia masih lemah dalam menetapkan putusan berdasarkan dalil dan qiyas. Lihat; Rachmat Syafe’i, Op.Cit. h. 108-109 dan juga Lihat; Ali Hasaballah, Op.Cit. h. 107-108

       [5] Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Logos, 1997), h. 166-177

       [6] Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 27

       [7] Anggapan bahwa Ibn Hazm ‘hanyalah’ seorang pengikut dan penerus mazhab dharihiyah adalah kurang tepat, karena ia mempunyai  konsep yang berbeda dari Daud al-Asbahani sendiri, meskipun sama-sama menggunakan metode literal, bahkan tidak sedikit orang yang menyebutnya dengan mazhab al-Hazmiyah.lihat; Abdul Halim ‘Uweis, Ibn Hazm al-Andalusia, (Al-Zahra lil I’lam al-Arabi, 1998), cet. Ke-II, h. 89

       [8] M. Abid Jabiri, Binyat al’Aql al-Araby, (Dar Baidlo’, Dar Nasr al-Maghribiyah, 2000), cet. Ke-VII, h. 492

       [9] Al-Dhahiriyah berpendapat bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum syari’at, baik wajib, haram dan sebagainya. Maka jika sesuatu tidak disebut dalam lahir nash, Allah pasti sengaja meninggalkan atau tidak menetapkan hukumnya. Lihat; Hasan al-Hajwi, al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami, (Madinah : Maktabah al-Islamiyah, tt), juz 2, h. 27 atau Hamka Haq, Op.Cit. h. 231

       [10] Al-Ihkam, dikutip dari Abid jabiri, h. 492

       [11] Abdul Halim ‘Uweis, Op.Cit. h. 88

       [12] Hamka Haq, Op.Cit. h. 24

       [13] Abid Jabiri, Op.Cit. h. 519

       [14] Misalnya, Tuhan tidak menjelaskan sebab pengharaman minum arak. Terdapat nash yang menyebutkan secara sharih bahwa arak itu haram, tetapi tidak disebutkan illat pengharamannya. Maka ditetapkanlah illat yang dijadikan standar munculnya hukum diatas, yaitu “memabukkan” (memabukkan bisa merusak fungsi otak dan menggugurkan taklif). Kemudian hukum yang sama (haram) diterapkan pada perasan anggur/nabidz dan minuman sejenis yang mengandung alkohol karena illat yang sama, yaitu : iskar (memabukkan).

       [15] Abid Jabiri, al-Din wa al-Daulah wa Tatbiq al-Syari’ah, (Beirut : Markaz Dirasah al-Wahdah al-Arabiyah, 1996), cet. Ke-I, h. 170-173.

Advertisements