Oleh : A. Musliminonta

  1. Maqashid al-Syari’ah sebelum al-Syatibi

Perkembangan pemikiran ushul fiqh dalam sejarah sebelum al-Syatibi, tidak ditemukan istilah maqashid al-syari’ah secara tegas dan tuntas. Pembicaraan maqashid al-syari’ah sebelum al-Syatibi hanya tentang illat hukum dan maslahat.[1] maqashid al-syari’ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama’ah dan umat.

Maqashid al-syari’ah juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak dikeetahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena, Allah suci untuk membuat syari’at yang sewenang-wenang, sia-sia atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.

Maqashid al-syari’ah bukanlah illat yang disebutkan para ahli ushul fiqh dan didefinisikan dengan “sifat yang jelas dan sesuai dengan hukum”.[2] Illat tersebut sesuai dengan hukum, tetapi bukan maksud dari hukum tersebut.[3] Dalam perspektif sejarah terdapat perdebatan panjang antar ulama tentang apakah hukum Tuhan berdasarkan atas ‘illah atau tidak secara teologis.

Kelompok-kelompok yang memperdebatkan tentang landasan teologis adalah Asy’ariyah dan Mu’tazilah yang mempunyai pendapat ekstrim sedang kelompok yang mengambil jalan tengah adalah Maturidiyah. Kelompok Asy’ariyah berpendapat bahwa pensyari’atan hukum Tuhan tidak didasarkan kepada ‘illat  sebab jika hukum Tuhan dikaitkan dengan tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Seakan-akan Ia digerakkan atau ditentukan oleh sesuatu yang lain.[4]

Mu’tazilah mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Asy’ariyyah. Kelompok Mu’tazilah berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan. Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia. Mu’tazilah menganggap bahwa apabila pembuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan suatu tujuan, tentu perbuatan itu suatu perbuatan yang sia-sia.[5] Perbuatan sia-sia tidak dapat dikaitkan dengan Tuhan yang maha sempurna.

Maturidiyah sebagai pendapat yang cenderung mengambil jalan tengah berpendapat bahwa semua perbuatan Tuhan (termasuk hukum-hukumnya) dikaitkan dengan ‘illat kemaslahatan baik yang tampak maupun tersembunyi, akan tetapi ‘illat kemaslahatan tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Tuhan.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut terdapat titik lemah, karena perbedaan dikalangan ulama tersebut pada dasarnya hanya berfokus pada masalah kemutlakan kekuasaan Tuhan atau ketauhidan. Sedangkan pembicaraan tentang pensyari’atan hukum tidak menyentuh langsung dengan kemutlakan kekuasaan Tuhan. Doktrin-doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-nilai keimanan yang murni, tidak terlalu bermakna fikih.[6]

Berbeda dengan ketiga aliran teologi, aliran ushul fikih tidak ditemukan perbedaan dalam kaitan ‘illat dan maslahat sebagai maqashid al-syari’ah, baik mereka yang berteologi Asy’ariyyah maupun Mu’tazilah.[7] Dengan tidak adanya perbedaan diantara ulama ushul fikih merupakan garis yang jelas dalam pembahasan maslahat sebagai maqashid al-syari’ah.

‘Illat dan maslahat dalam arti maqashid al-syari’ah dalam perkembangan pemikiran selanjutnya, diwarnai oleh pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Abu al-Hasan al-Basri, kecuali yang ditunjukkan oleh al-Syatibi dan al-Razi.

Ada empat kecenderungan yang muncul antara periode al-Razi dan al-Syatibi.[8] Pertama, sebagian ahli ushul fikih mendukung konsep maslahat al-Razi, seperti al-Qarafi dan ada pula yang memadukan antara konsep maslahat al-Razi dan al-Ghazali, seperti Jamaluddin al-Asnawi. Kedua, pemikiran hukum yang terpengaruh oleh tasawuf, seperti Izzuddin Abd. Salam (w. 660 H/1263 M). Izzuddin Abd. Salam membagi maslahat menjadi dua bagian, hak Allah dan hak manusia. Hak Allah mempunyai tiga kategori; hak murni kepada Allah, seperti ma’rifat dan ahwal, hak-hak yang meliputi hak Allah dan hak makhluk, seperti zakat, hak-hak yang meliputi hak Allah, Rasul-Nya dan hak secara umum. Sedangkan hak manusia juga mempunyai tiga kategori; hak terhadap dirinya, hak terhadap sesama dan hak terhadap hewan. Ketiga, mereka yang menolak maslahat kecuali dengan tujuan suatu nash, seperti al-Amidi dan Ibn al-Hajib. Keempat, pencarian jalan tengah antara kelompok yang menerima dan yang menolak maslahat, seperti Ibn Taimiyah (w. 728 H/1320 M) dan Ibn Qoyim (w. 751H/1350 M). Tampaknya kencenderungan ’illat dan maslahat sampai abad ke-14 M. Dicirikan oleh dimensi filsafat dan etik. Dimensi-dimensi inilah yang akan mewarnai pemikiran al-Syatibi.

  1. Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi

Dalil pokok dan sumber utama agama Islam adalah al-Qur’an yang mengandung berbagai ajaran baik akidah, ibadah maupun akhlak. Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an tidak menjelaskan hukum, peraturan-peraturan dan ajarannya dengan rinci terutama tentang ibadah dan mu’amalat. Dari semua isi al-Qur’an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.[9] Hal ini mempunyai makna bahwa sebagian besar masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an hanya diberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. al-Qur’an berisi ayat-ayat yang ijmaly, bertolak dari dasar dan prinsip tersebut maka Nabi Saw menjelaskan dan menuangkannya melalui hadits-haditsnya, baik secara qauli, ’amali maupun taqriri.

Berdasarkan kedua sumber al-Qur’an dan al-Hadits tersebut, aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan bidang mu’amalat dikaji dan dikembangkan oleh para ulama dan para mujtahid diantaranya adalah imam al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan prinsip-prinsip yang ada didalam kedua sumber hukum Islam tersebut dan mengaitkannya dengan maqashid al-syari’ah.

Maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari qasdu yang berarti jalan menuju sumber air. Qasdu juga bisa dimaknakan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.[10] Maqashid juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.[11] Maqashid adalah makna, rahasia dan tujuan yang terkandung didalam hukum.[12]

. Kata Syari’ah berasal dari Syara’a dengan arti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari al-Syir’ah dan al-Syari’ah dengan arti yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.[13]

Syari’ah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama baik berupa ibadah atau mu’amalat yang menggerakkan kehidupan manusia.[14] Syari’ah pada periode-periode awal merupakan al-Nusus al-Muqaddasah dari al-qur’an dan al-Sunnah dalam wujud seperti inilah syari’ah disebut dengan al-Thariqah al-Mustaqimah.[15] Muatan syari’ah dalam arti al-thariqah al-mustaqimah mencakup akidah, akhlak dan ibadah. Ali Sayis juga mendefinisikan syari’ah dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan didunia dan akhirat.

Berdasarkan penjelasan arti syari’ah secara bahasa tersebut, pada intinya bahwa syari’ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan syari’ah yang demikian, secara tidak langsung memuat kandungan maqashid al-syari’ah

Al-Syatibi dalam Muwafaqat menggunakan kata-kata maqashid al-syari’ah,[16] al-Maqashid al-Syar’iyyah fi al-Syari’ah,[17] Maqashid min Syar’i al-Hukm.[18] Walaupun dalam ungkapan al-Syatibi tersebut dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.[19] Pemahaman maqashid al-syari’ah atau tujuan hukum menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia jika ditilik dari ungkapan-ungkapan kitabnya.

Pembahasan tentang maqashid al-Syari’ah al-Syatibi dalam kitanya al-Muqafaqat berorientasi kepada kemaslahatan dan ini mendapat porsi yang sangat besar. Al-Syatibi berpandangan bahwa semua taklif  diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahataan manusia, tidak satupun dari hukum-hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Pandangan al-Syatibi tersebut mendapat dukungan dari Fathi al-Daraini, Muhammad Abu Zahrah, Khalid Mas’ud dan Wael B. Hallaq.

Kandungan maqashid al-syari’ah al-Syatibi adalah kemaslahatan. Penekanan maqashid al-syari’ah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan secara menyeluruh.[20] Apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid al-syari’ah yang dilihat dari ruh syari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan umat. Dalam al-Qur’an Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia[21] dan mencakup dasar-dasar kepercayaan dan tidak satupun yang berada di luar ajaran al-Qur’an.[22]

Peranan al-Sunah sebagai dasar dalam kaitannya dengan maqashid al-Syari’ah sebagai maslahat, mempunyai peranan sebagai penjelas atau bayan terhadap al-Qur’an. Dari segi eksistensinya, al-qur’an itu adalah qat’i sedangkan al-sunnah kebanyakan adalah zhanni. Para ahli hukum Islam merumuskan al-sunnah adalah apapun yang muncul dari Nabi, baik berdimensi perkataan dan perbuatannya maupun berdimensi persetujuan terhadap perkataan atau tindakan para sahabat.[23] Dalam konteks ini, al-sunnah dimaksud adalah yang berkaitan dengan hukum, bukan al-sunnah menurut ahli hadits yang mengapresiasi Nabi sebagai uswatun hasanah atau al-sunnah menurut para fuqaha’ sebagai bagian dari salah satu pola hukum fikih.

Hukum-hukum yang diambil berasal dari al-Qur’an terlebih dahulu kemudian dicari penjelasan dan uraiannya dalam al-Sunnah. Jadi, maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan sedangkan al-Qur’an dan al-Sunnah menjadi dasar pemikiran al-Syatibi tentang maqashid al-syari’ah. Al-Qur’an dan al-sunnah tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum.

Penemuan hukum melalui akal harus ada konfirmasi dari nash-nash. Nash tanpa akal sulit dipahami dan akal tanpa nash menjadi liar.

  1. Pembagian Maqashid al-Syari’ah

Dalam rangka pembagian maqashid al-syari’ah, aspek kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat menjadi aspek penting dan menjadi inti dikarenakan ada hubungan dengan pemberlakuan syari’at oleh Allah. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok (Ushul al-Khamsah) tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi Maqashid al-Syari’ah kepada tiga macam.

Pertama, dari sisi sumber timbulnya, maka maqashid al-syari’ah akan terbagi ke dalam dua kategori : maqashid pembuat syari’at (Allah dan Rasul-Nya), dan maqashid penerima syari’at, al-mukallaf (manusia).[24] Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari’at yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia mukallaf dengan tujuan pembuat syari’at (Allah dan Rasul-Nya).

Kedua, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori : maqashid al-kulliyah dan al-juz’iyah. Maqashid al-kulliyah adalah tujuan syari’at universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal kita. Sedangkan yang dimaksud dengan maqashid al-juz’iyyah adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha dengan istilah hikmah, rahasia atau sebab.

Ketiga, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua kategori yaitu : ashliyah (autentik) dan taba’iyah (pelengkap). Maqashid ashliyah adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syari’at (Allah dan rasul-Nya), seperti tujuanterciptanya regenerasi umat manusia- adalah tujuan utama dari disyari’atkannya pernikahan. Maka terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah merupakan maqashid taba’iyah (tujuan pelengkap) sebagai penyempurna dari tujuan utama. Allah menurunkan syari’at (aturan hukum) tiada lain selain agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (Jalbu al-Mashalih wa Dar’u al-Mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsinat (tersier).

Maqashid Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Maqashid hajiyat dimaksudkan untuk mengilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan Maqashid tahsinat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.[25]

Apabila maslahat Daruriyah ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan[26] seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid al-dharuriyyat ini ada lima yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).[27]

Cara untuk menjaga yang lima di atas tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

  • Dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

–  Dari segi tidak adanya (min nahiyyati al-‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Sebagian aplikasinya adalah: (a) Menjaga agama adalah tanggung jawab individu dan kolektif. Sebab misi manusia diciptakan adalah untuk beribadah.[28] Dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat, (b) Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, (c) Menjaga jiwa adalah menjaga lenyapnya nyawa individu dan kolektif.[29] Dari segi al-wujud misalnya makan dan minum, (d) Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat, (e) Menjaga akal diundangkan dalam al-Qur’an dengan kewajiban mencari ilmu pengetahuan.[30] dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu, (f) Menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr, (g) Menjaga keturunan.[31] Dari segi al-wujud misalnya nikah, (h) Menjaga keturunan dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif, (i) Menjaga harta.[32] Dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki, (j) Menjaga harta dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri, pemanfaatan harta yang tidak proporsional.

Tingkatan hiraki hukum di Indonesia menunjukkan urutan yang tidak jauh berbeda, yaitu 5 (lima) al-dharuriyat itu berbentuk hiraki juga. Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihad bukan naqly, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra’. Dalam merangkai kelima al-dharuriyyat ini -ada juga yang menyebutnya dengan alkulliyyat al-khamsah-, al-Syatibi terkadang lebih mendahulukan aql dari pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syatibi tetap selalu mengawalinya dengan din dan nafs terlebih dahulu.

Maqashid yang kedua adalah yang bersifat hajiyat (sekunder) yaitu hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Ia mencakup hal-hal penting dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat.

Sedangkan maqashid tahsiniyat (tersier/perbaikan-perbaikan) yaitu sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik dari keperluan sekunder.

       [1] Asafri Jaya Bakri, op.cit. h. 57

       [2] Yusuf al-Qardhawi, Dirasat fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushus al-Juz’iyyat), terjemah : Arif Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syari’ah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal), (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2007), h. 18

       [3] Misalnya : Illat Rukhshah (alasan adanya keringan) ketika safar, baik dalam bentuk jama’-qashar dalam shalat atau berbuka ketika puasa ramadhan. Illat dalam rukhshah tersebut adalah safar, bukan kesusahan yang dirasakan oleh seorang musafir didalam perjalanannya. Karena yang terakhir adalah maqashid al-syari’ah di balik rukhshah, bukan illat.

       [4] Muhammad Mustafa Salabi, Ta’lil al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981), h. 97

       [5] Hasbi al-Syadiqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 182. lihat pula Muhammad Mustafa Syalabi, Op.Cit., h. 97

       [6] Fazlurrahman “Interdepensi-Fungsional Teologi dan Fikih”, dalam al-Hikmah : Jurnal studi-studi Islam, (Bandung : Mizan, 1990), h. 49

       [7] Misalnya : al-Ghazali seorang ahli ushul fikih ternama dikalangan Asy’ariyyah, tidak berbeda dengan Abu al-Hasan al-Basri dari kalangan Mu’tazzilah.

       [8] Lihat Fakhruddin  Muhammad Ibn Umar Ibn Husain al-Razi, al-Mahsul fi ’Ilmu Ushul al-Fiqh, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992)

       [9] Harun Nasution, Op.Cit. h. 7

       [10] Fazlurahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984), h. 140

       [11] Yusuf al-Qardhawi, Op.Cit., h. 18

       [12] Qutub Mustofa Sano, Mu’jam Mustalahat Ushul al-Fiqh, (Damaskus : Darul Fikr, 2000), cet, Ke-I, h. 431

       [13] Lihat tema Syara’a dalam kamus, Mu’jam alfadz al-Qur’an al-Karim, (Kairo : Majma’ al-Lughah al-Arabiyah), juz 2, h. 13

       [14] Firman Allah QS : al-Jasiyah, ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها  “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu”. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah, 2007), h. 501.  Lihat kamus dan syarahnya, Taj al-’Urs min Jawahir al-Qamus, tema ”Syara’a”.

       [15] Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh, (Kairo : Majma’ al-Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 8

       [16] Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.), jilid I, h. 21

       [17] Ibid., h. 23

       [18] Ibid., jilid II, h. 374

       [19] Seperti ungkapan al-Syatibi : al-Muqafaqat, jilid I, h. 6.

هذه الشريعة … وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat”.

Dalam ungkapan lain dikatakan : al-Muqafaqat, jilid II, h. 54.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba”

[20] Ibid., jilid I, h.6-7

       [21] اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu” (QS : 5 : 3). Op.Cit., h. 108

       [22] ما فرطنا في الكتاب من شئ  “… Dan tidak kami tinggalkan sesuatu apapun dalam al-Kitab (al-Qur’an)” (QS : 6 : 38).

       [23] Shadiq Hasan Khan, Hushul al-Ma’mul fi ‘Ilmi al-Ushul, (Kairo : Daar al-Fikr al-Arabi, 1284 H), h. 44

       [24] Al-Syatibi, Op.Cit. jilid II, h. 5

       [25] Asafri Jaya Bakri, h. 72

       [26] Al-Syatibi, Op.Cit. jilid II, h. 7

       [27] Al-Syatibi, Op.Cit.  jilid II, h. 8

       [28] Firman Allah QS : al-Dzariyat : 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون   “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. Op.Cit., h. 524

       [29] Firman Allah QS : al-Maidah : 32   …من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا … “…Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya…”. Ibid. h. 114

       [30] Firman Allah QS : Thaha : 114 … وقل رب زدني علما  “…Ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”. Ibid. h. 321

       [31] Firman Allah QS : al-Nisa’ : 3 … فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع …  “… Maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat…”. Ibid. h. 78

       [32] Firman Allah QS : al-Nisa’ : 5 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيما …  “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmua) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…”. Ibid.

Advertisements