Oleh : A. Muslmiin

Pemerintahan Rasulullah berakhir ketika Rasulullah Saw wafat. Setelah Rasul wafat harus ada seorang pengganti sebagai penerus kepemimpinan baik dalam agama maupun pemerintahan. Abu Bakar al-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Qahafah al-Tamimi terpilih sebagai khalifah pertama, ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala Negara.

Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu dan pembangkang zakat. Abu Bakar berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat yang lain dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut dan diambil sebuah keputusan untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan perang riddah (Perang Melawan Kemurtadan)[1] dan sukses dalam urusan tersebut.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan Abu bakar tidak jauh berbeda dengan yang dijalankan Rasulullah Saw, dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar melaksanakan dan sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Kebijakan ekonomi yang juga dilaksanakan oleh Abu Bakar adalah dengan melaksanakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Begitu juga tanah-tanah orang murtad diambil alih untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam.[2] Sistem yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan umat. Menurut Abu Bakar, dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan ganjarannya, sedang dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan.[3] Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan total pendapatan negara, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan yang miskin.

Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq berinisiatif untuk mencari calon penggantinya sebagai khalifah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perpecahan dan perselisihan dikalangan umat Islam, Abu Bakar bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Setelah musyawarah mufakat, maka berdasarkan hasil mufakat musyawarah tersebut, Abu Bakar menunjuk Umar ibn al-Khatab sebagai khalifah Islam kedua. Para sahabat dan kaum Muslimin tidak ada yang menentang atau memperselisihkan tentang keputusan tersebut dan menerima dengan baik.

Pemerintahan atau kekhalifahan Umar ibn Khatab berlangsung selama sepuluh tahun. Pada masa pemerintahannya tersebut, Khalifah Umar sudah banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazairah Arab dan sebagian kekuasan Romawi. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Khalifah Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia dengan sistem distrik atau pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi dan juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.[4]

Banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Umar ibn Khatab. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan kemajuan tersebut dibutuhkan perhatian dan pengolahan yang khusus agar dapat dimanfaatkan dengan benar, efektif dan efisien terutama yang berkaitan dengan pendapatan negara. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, Khalifah Umar mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus bahkan disediakan dana cadangan dan inilah cikal bakal dibentuknya Baitul Mal yang dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Baitul Mal ini dilengkapi dengan administrasi yang baik dan merupakan konstribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar kepada dunia Islam dan umat Islam.[5]

Pembangunan lembaga Baitul Mal pertama kali didirikan di Madinah. Kota Madinah sebagai pusat Baitul Mal yang kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabang di kota provinsi dan pendapatan Baitul Mal meningkat secara substansial.[6] Secara tidak langsung, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur’an.

Khalifah Umar menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.[7]

Pendapatan negara yang lain dihasilkan adalah dari tanah taklukan. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.[8] Khalifah Umar beralasan bahwa penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahannya meliputi tanah yang demikian luas sehingga bila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik tuan tanah.[9] Khalifah Umar menegaskan bahwa negara berhak mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.[10]

Berkaitan dengan zakat, Khalifah Umar memberlakukannya pada kuda sebesar satu dinar, khums zakat atas karet dan lebah juga dikenakan zakat, zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang diperoleh dari pegunungan dan sepersepuluh dari madu yang dihasilkan dari ladang.[11] Selain zakat tersebut, Khalifah Umar juga memberlakukan Ushr atau pajak jual-beli. Besar atau ukuran ushr yang dikeluarkan terdapat perbedaan dan yang umum digunakan adalah 2,5% untuk pedagang Muslim, 5% untuk kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham dan ushr dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun.[12]

Pendapatan-pendapatan negara pada masa Khalifah Umar sangat signifikan. Seluruh pendapatan disimpan dalam Baitul Mal dan di distribusikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak keluar dari al-Qur’an. Diantara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan dan kesejahteraan Umat.[13]

Berbeda dengan Abu Bakar al-Shiddiq dalam menentukan calon penggantinya, Khalifah Umar ibn al-Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang sahabat, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, Sa’ad ibn Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf. Khalifah Umar meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah satu diantara mereka sebagai penggantinya. Akhirnya setelah Khalifah Umar wafat, tim tersebut melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Usman ibn Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali ibn Abi Thalib.[14]

Dimasa pemerintahan Usman ibn Affan berlangsung banyak keberhasilan yang telah dicapai baik dari sisi perluasan wilayah maupun dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dengan menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Selain hal tersebut juga telah dilakukan penataan baru sistem pemerintahan yang masih tetap mengacu pada pemerintahan sebelumnya. Pembangunan dalam bidang perdagangan, ekonomi, kelautan dan infrastruktur juga berkembang sangat pesat.

Dalam bidang pendistribusian harta Baitul Mal terjadi perselisihan dan kesalahpahaman dikalangan sahabat, namun Khalifah Usman tetap pada pendiriannya dalam mendistribusikan harta Baitul Mal seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar yaitu dengan prinsip keutamaan.

Hal-hal baru juga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman, diantaranya adalah dengan mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir. Menaikkan dana pensiun dan memberi rangsum tambahan berupa pakaian dan juga ia berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan serta membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi.[15] Pada masa enam tahun pemerintahnnya, kebijakan-kebijakan Khalifah Usman banyak menguntungkan keluarganya yang menimbulkan benih-benih kekecewaan kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini pemerintahannya banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Khalifah Islam keempat adalah Ali ibn Abi Thalib yang diangkat oleh segenap kaum muslimin. Setelah diangkat sebagai Khalifah, Ali ibn Abi Thalib mengambil beberapa tindakan tegas seperti memberhentikan pejabat-pejabat yang korup, membuka kembali lahan-lahan perkebunan yang  telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Usman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Khalifah Umar ibn al-Khatab.[16]

Kehidupan politik yang dihadapi Khalifah Ali sangat tidak stabil dan penuh dengan permusuhan dan pemberontakan-pemberontakan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Zakat tambahan yang diberlakukan pada masa Khalifah Ali adalah zakat hutan dan sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan Ustman, yakni seluruh pendapatan Baitul Mal didistribusikan kepada seluruh umat Islam. Dalam bidang-bidang yang lain, Khalifah Ali ibn Abi Thalib memiliki konsep yang lengkap dan  jelas tentang sistem pemerintahan, administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan secara keseluruhan. Semua konsepnya dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asher bin Harits dan akhirnya konsep-konsep Khalifah Ali ibn Abi Thalib tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.[17]

 

       [1] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. Ke-II, h. 36

       [2] Fazlurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 320

 

       [3] Ibid., Jilid I, h. 163

       [4] Badri Yatim, Loc. Cit.

       [5] Adiwarman, Op.Cit. h. 59

 

       [6] Irfan Mahmud Ra’ana, Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), cet. Ke-III, h. 150

       [7] Fazlurrahman, Op.Cit., h. 165

 

       [8] Irfan Mahmud Ra’ana, Op.Cit. h. 34

 

       [9] Ibid, h. 35

 

       [10] Ibid, h. 39

 

       [11] Ibid, h. 55-56

       [12] Adiwarman, Op.Cit. h. 71

 

       [13] Ibid, h. 74

 

       [14] Ibid, h. 78

 

       [15] Ibid, h. 80-81

 

       [16] Badri Yatim, Op.Cit. h. 39

       [17] Adiwarman, Op.Cit. h. 83-85

 

Advertisements