Oleh : A. Muslimin

Pembagian maslahat selain yang disebutkan oleh al-Syatibi, para ulama ushul fiqh, terutama imam al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga; yaitu maslahat mu’tabarah, maslahat mulghah dan maslahat mursalah.[1]

Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu’tabarah. [2] Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsensus. Mashalih al-Mu’tabiroh pada pointer ini syari’at menjelaskan secara langsung (tekstual) melalui nash atau ijma’ atau dengan hukum yang disepakati oleh nash dan ijma’ diantaranya -seperti pendapat al-Ghazali- qiyas.[3] Elemen yang membentuk maslahat pada marhalat ini seperti menjaga agama (khifdzu al-din) yaitu perintah untuk jihad dan memerangi orang-orang yang murtad, menjaga jiwa (khifdzu al-nafs) yaitu dengan memberikan hukuman qishas terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, menjaga akal (khifdzu al-‘aql) yaitu menerapkan sanksi atas orang yang minum khamr, menjaga keturunan (khifdzu al-nasl/al-‘irdh) yaitu menghukum pelaku yang berbuat zina dan menjaga harta (khifdzu al-mal) yaitu mengharamkan pencurian dan memotong tangan bagi orang yang melakukan hal itu. Ini semua dikenal dengan istilah ushulul khomsah atau sifatnya dharuriyah.

Maslahat muktabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamr misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah Saw. Seperti maslahat pada hukum qishash. Hukum ini ditetapkan oleh surat al-Baqarah ayat 178 dan 179.[4] Hikmah dari maslahat yang ditimbulkan oleh qishash ialah melestarikan hidup manusia. Begitu juga maslahat yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan maslahat yang ada pada hukum Had al-Qadzaf (hukuman seseorang yang menuduh berzina).

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash tertentu. Inilah yang dikenal dengan  maslahat mulghah.[5] Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus. Untuk maslahat yang berbenturan dengan nash qoth’i para ulama sepakat untuk tidak menggunakan dalam kehidupan karena sudah jelas ketidakabsahannya. Seperti persamaan (equality) perempuan dalam hak waris ini kontradiktif dengan nash al-Qur’an surat al-Nisa’ : 11.[6]

Maslahat Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertolak belakang dengan ketentuan syari’at. Misalnya, syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Terkait dengan kasus ini al-Laits ibnu Sa’ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadlan.[7]

Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul fikih memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara’, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut al-Maslahat al-Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduk hukum.

Maslahat mulghah adalah maslahat yang dianggap invalid oleh syari’ah atau dengan kata lain bahwa maslahat itu merupakan maslahat yang keberadaanya diingkari oleh syari’ah, seperti maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut maslahat tetapi ia dibatalkan oleh syari’ah melalui nash-nash yang ada. Demikian juga maslahat riba, minum arak dan lain sebagainya.

Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan maslahat mursalah.[8] Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah maslahat mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu persyaratan maslahat mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya. Lewat pembagian itu pula al-Ghazali ingin membedakan antara maslahat mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara maslahat mursalah dengan maslahat mulghah disisi yang lain.

Maslahat mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode maslahat mursalah. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan/berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan, maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamannya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara’.

Di antara contoh-contoh penerapan maslahat mursalah dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nash al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai berikut. Pertama, umat Islam sudah lama mengenal lembaga wakaf. Dalam prakteknya wakaf pada sebagian besar umat Islam baru terbatas pada perwakafan benda tak bergerak, seperti tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid, tempat pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain atau hasil tanah itu untuk pemeliharaan bangunan-bangunan tersebut.

Mereka mempunyai pendirian yang kuat bahwa benda wakaf itu haruslah benda yang tidak habis pakai, yang kekal abadi (tidak hancur). Mereka berpendirian seperti itu karena sebagian besar umat Islam Indonesia berpegang pada mazhab Syafi’i, walaupun Ulama’ Syafi’iyah pada dasarnya memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak asal tidak cepat habis (hancur) jika digunakan.[9]

Pada saat ini, obyek wakaf, baik itu berupa wakaf benda tetap atau benda tak tetap, sudah saatnya untuk lebih diberdayakan agar lebih produktif, misalnya wakaf yang berupa tanah atau rumah diberdayakan untuk disewakan, wakaf hewan untuk diternakkan, dan wakaf uang untuk modal investasi, sehingga diharapkan kelaknya dapat menciptakan kemaslahatan umat yang lebih luas jika disertai pengelolaan nadhir yang profesional. Hasilnya untuk dana pembangunan seperti untuk pembangunan jalan-jalan, selokan, tempat ibadah, memajukan dunia pendidikan, dan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam kaitan ini, bahkan M. Anwar Ibrahim lebih menekankan pemberdayaan wakaf dengan uang, karena manfaatnya lebih besar dari pada wakaf tradisional yang berupa benda tak bergerak atau benda bergerak. Di samping itu, wakaf dengan uang lebih banyak dapat dilakukan. Jika wakaf uang dapat dikelola secara profesional oleh nadhir sebagai lembaga pengelola wakaf, maka akan menjadi modal usaha yang besar.[10]

Selanjutnya Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengesahkan wakaf uang berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2003. Dalam fatwanya dikemukakan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf dengan uang itu dibolehkan (jaiz) asalkan nilai pokok wakaf uang itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan dan penggunaannya harus untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syara’. Fatwa MUI Pusat lewat komisi fatwanya tentang kebolehan wakaf dengan uang tunai itu sesuai dengan pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang yang waktu itu uang berupa dinar dan dirham.[11]

Contoh kedua, dalam kitab-kitab fiqh, tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan maslahat mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Ketiga, mashalihul mursalah atau al-mashlahatul maskut ‘anha. Walaupun al-Qur’an memuat kandungan hukum/konstitusi, tetapi tidak secara detail mengulas aspek juz’iyyat. Tidak adanya nash khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya menjadi alasan yang memungkinkan seseorang untuk menentukan hukum suatu permasalahan yang berkembang pada saat sekarang ini dengan tetap berpegang pada prinsip awal yaitu memberikan manfaat dan menghilangkan madharat. Seperti pengumpulan mushaf al-Qur’an dan menyatukannya pada masa Abu Bakar serta dibukukan menjadi satu oleh pada zaman Usman bin Affan sebagai refrensi utama.

Adanya keraguan dalam mashalihul mursalah, antara mashalihul mu’tabarah dengan mashalihul mulghah karena tidak bisa menggabungkan keduanya. Maka, dalil tersebut tidak bisa dipakai karena tidak ada yang tahu untuk menunjukan bahwa orang yang menggunakan mashalihul mursalah itu termasuk maslahat yang mu’tabarah bukan mulghiyyah.

Berargumen dengan maslahat, ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa maslahat muktabarah dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sedang maslahat Mulghah dianggap tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Pada prinsipnya, semua ulama madzhab menerima maslahat mursalah sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syari’at sekalipun mereka berbeda pendapat dalam peristilahan, menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya.

Menolak kemudharatan, merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Ia termasuk dalam konsep maslahat muarsalah. Atas dasar itulah ulama Hanafiyah menerima maslahat mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut terdapat dan didukung oleh nash dan ijma’. Penerapan konsep maslahat mursalah di kalangan Hanafiyah terlihat sangat luas dalam metode Istihsan.[12]

Maslahat ini yang menyebabkan Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran al-Qur’an yang berserakan sehingga -dalam perkembangannya- menjadi satu mushaf. Sebelumnya, kodifikasi ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dengan dasar maslahat pula Umar ibn Khatab membentuk kota-kota administrasi, membangun penjara dan sebagainya.

Selain Hanafiyah, mazhab Maliki dan Hambali adalah mazhab yang menerima maslahat mursalah sebagai landasan hukum, bahkan kedua mazhab ini dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas dalam menerapkannya. Menurut mereka maslahat mursalah adalah hasil induksi dari logika sekumpulan nash, akan tetapi bukan dari nash-nash yang rinci sebagaimana dalam Qiyas.

Maslahat mursalah ialah maslahat yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut maslahat mursalah.

Demikian juga dalam satu hadits dikatakan apabila seorang pemuda yang gagah berperang demi membela dirinya dan bukan untuk membela kepentingan orang banyak, maka sesungguhnya ia berperang di jalan Allah. Apabila ia berperang untuk membela kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah dan bukan untuk membela kepentingan umat, maka sesungguhnya ia berperang di jalan Allah. Akan tetapi apabila ia berperang hanya untuk membanggakan keperkasaannya, maka sesungguhnya ia berperang membela syetan.[13] Jadi secara esensi shadaqah itu memiliki nilai maslahat, tapi nilai maslahat ini hilang karena niat yang salah. Demikian juga perang secara esensi tidak bertentangan dengan maslahat, tapi karena ada niat yang salah maka nilai maslahat itu menjadi sirna.

Diantara ketiga maslahat menurut al-Ghazali tersebut hanya maslahat mu’tabarah yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan sebuah hukum, sedangkan maslahat mulghah dan maslahat mursalah masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama.

       [1] Al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 284-286

 

       [2] Ibid.

 

       [3] Ibid.

 

       [4] Firman Allah :

يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى …

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh …”. Op.Cit., h. 28

 

ولكم فى القصاص حياة ياولى الالباب لعلكم تتقون

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa”. Ibid.

 

       [5] Al-Ghazali, Op.Cit., h. 284-286

 

       [6] Firman Allah :

 

يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكرمثل حظّ الأنثيين …

Artinya : “Allah telah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan …”. Op.Cit., h. 79

       [7] Al-Hasan, Op.Cit., h. 428

       [8] Al-Ghazali, Op.Cit., h. 284-286

       [9] Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), h. 104

       [10] Sebagaimana dikutip Barmawi Mukri dari Tabloid Jum’at yang terbit tanggal 4 April 2003, h. 4 dalam “Peranan Maslahat Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal UNISIA, No. 48/XXVI/II/2003. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, h. 208

 

       [11] Ibid.

       [12] Al-Ghazali, Op.Cit,, h. 284-286

       [13] Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002),  h. 99-100

Advertisements