download (11)Oleh : A. Muslimin

Telah disebutkan dipembahasan terdahulu bahwa dalam rangka mencari format metode pengambilan hukum yang ideal, sebagian ulama dengan al-Syatibi sebagai pelopornya mencoba untuk merekonstruksi kembali ushul fiqh dengan berlandaskan pada maqashid al-syari’ah yang titik tolak mereka adalah aksioma yang tak dapat dibantah oleh siapapun  bahwa “Penerapan Syari’at adalah demi kemaslahatan umat”. Sementara maqashidnya, berdasarkan pada kaidah tadi, tak akan keluar dari tiga bagian; dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Ia harus ada dan dijaga dari cacat dan segala kekurangan. Maslahat Hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan demi menghindari kesulitan dan masyaqat, seperti keringanan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir. Sementara Maslahat Tahsinat adalah mengambil sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan menghindari hal-hal yang akal tidak menerimanya.

Kemudian ditetapkan pula bahwa dharuriyyat itu adalah sesuatu yang pokok, menjadi landasan untuk dua maslahat berikutnya; hajiyat dan tahsinat. Hal ini berlandaskan bahwa kemaslahatan itu didasarkan pada lima pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya adalah hak asasi semua manusia tanpa kecuali berdasarkan pada istiqra’, tidak saja dari agama Islam, bahkan juga dari syari’at-syari’at lain. Semua sepakat bahwa lima hal diatas adalah sesuatu yang prinsipil bagi manusia tanpa melihat agama, golongan dan ras. Semua sepakat bahwa susunan kelima dharuriyat diatas bersifat ijtihadi bukan naqly, artinya disusun berdasarkan istiqra’. Karenanya dalam merangkai kelima dharuriyat ini (ada juga yang menyebutnya dengan alkulliyyat al-khamsah), tidak ada keseragaman di antara ulama, tetapi kebanyakan ulama salaf menempatkan agama pada urutan pertama. Padahal agama tidak bisa di capai kecuali dengan akal, dan akal tak berfungsi kecuali dalam keadaan hidup. Karenanya -dalam pandangan ulama sekarang- urutan di atas perlu ditinjau ulang kembali.[1] Dan urutan yang realistis adalah sebagai berikut; 1. Jiwa atau hidup. Ia adalah anugrah Tuhan kepada hambanya, mukmin atau kafir. 2. Akal. Ia adalah menjadi syarat adanya taklif. 3. Agama. Karena agama hanya bisa dicapai dengan akal. 4. Keturunan, yang tidak saja berarti menjaga dari percampuran nasab tetapi lebih luas lagi menjaga harga diri bangsa dan menjaga hak-hak manusia secara umum. 5. Harta yang tidak terbatas pada harta perorangan, tetapi juga kekayaan milik negara, menjaga dari korupsi dan monopoli.

Mengenai point-point maqashid yang dibatasi lima poin sebagaimana telah disebut di atas adalah hasil penelitian yang tentu saja akan mengalami perubahan dan perkembangan dari satu masa ke masa lainnya. Tetapi ini bukan berarti bahwa diantara kelima itu ada yang sudah tidak dharuri lagi dan perlu dihapus, bahkan menambahkan maqashid yang sudah ada. Bahwa lima diatas adalah hak asasi setiap individu itu benar, tetapi permasalahannya bahwa hak asasi itu terus mengalami perkembangan, ini juga mesti mendapatkan porsi agar dimasukan kedalam maqashid al-syari’ah.

Beberapa ulama sudah melakukannya dan ‘merekomendasikan’ untuk menambahkan beberapa point selain yang lima. Ibn ‘Asyur menambahkan maqashid musawat, toleran dan hurriyah,[2] ‘Ishom Anas al-Zaftawi merekomendasikan maqashid al-kaun untuk ditambahkan dan ditempatkan sebelum maqashid mal,[3] Abid Jabiri mengusulkan banyak point untuk dimasukan dalam maqashid seperti; hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memilih pemimpin dan menggantinya, hak mendapatkan sandang pangan, hak mendapatkan pendidikan dan masih banyak yang lain.[4]

Beberapa ulama yang lain memanggap bahwa point-point yang diusulkan sudah terwakili oleh 5 poin sebelumnya, tinggal bagaimana kita mengembangkan pengertian dari kelima poin diatas. Kajian tentang maslahat memang lagi banyak mendapatkan perhatian yang serius. Lebih jauh dari itu, maqashid syariat, memahaminya secara sempurna dan mampu beristinbat dari pemahamnnya itusebagaimana di sebutkan al-Syatibi dalam Muwafaqatnya-[5] adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkatan ijtihad. Seperti yang dikemukakan Abdullah Daraz, ada dua unsur utama dalam pengambilan hukum; Ilmu Lisan Arab dan Ilmu Asrar Maqashid al-Syari’at.[6]

       [1] Hasan Hanafi, Maqashid al-Syari’at wa Ahdaf al-Umat, Majalah al-Muslim Mu’asir, Hal 84. lihat pula Muhammad Ali Jum’at, al-Madkhal, (IIIT, 1996), cet. Ke-I, h. 127

       [2] Ibn ‘Asyur, Op.Cit. h. 249 dan seterusnya

 

       [3] ‘Ishom al-Zaftawi, Nadzariyyat Maqashid Muhawalah li al-Tasyghil, majalah, al-Muslim al-mu’ashir, h. 196

 

       [4] Abid Jabiri, loc.cit, h. 190

 

       [5] Dikutip oleh Al-Raisuni, Op.Cit. h. 353

 

       [6] Ibid, h. 387

 

Advertisements