Oleh : A. Musliminsyatibyy

Munculnya al-Syatibi dengan konsep ushul fiqh dalam kitabnya al-Muwafaqad, dinilai banyak kalangan sebagai era baru dalam perkembangan metodologi ushul fiqh. Al-Syatibi hadir dengan menawarkan angin segar pembaharuan, setelah sekian lama ushul fiqh terpasung dalam paradigma literalisme, yang didominasi oleh kajian hukum yang bersifat tekstual, dan mengesampingkan aspek maqashid. Menurut Muhyar Fanani, paradigma ini merupakan hasil ‘kerja sistematis’ al-Syafi’i melalui al-Risalah. Sejak kehadirannya, paradigma literalistik memang mendominasi wacana ushul fikih. Bahkan, semua aliran dalam ushul fiqh mengadopsinya, termasuk kalangan Hanafiyyah. Paradigma ini terlihat dari adanya dominasi kajian teks dalam arti bahasa Arab dengan beragam kaidahnya yang amat ketat, dalam setiap kitab ushul fikih yang ada[1].

Meski masih tetap mengusung bahasan tentang pentingnya bahasa Arab, namun al-Syatibi telah meletakkan pondasi lain yang amat dominan yaitu maqashid al-syari’ah. Posisi bahasa ia letakkan sebagai bagian dalam upaya memahami maqashid al-syari’ah tersebut. Ini tentu merupakan hal yang niscaya, sebab tanpa pengetahuan yang cukup mengenai bahasa dan kondisi yang mengitarinya, akan sulit menemukan makna hakiki yang hendak dituju oleh Syari’. Demikian halnya Abu Zahra, yang menyatakan bahwa seorang yang hendak menggali dan memahami kandungan al-Qur’an harus memiliki kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa pangantar dari al-Qur’an tersebut[2]. Bahkan, Fazlur Rahman juga mengatakan tentang urgensitas bahasa Arab beserta idiom-idiom yang berlaku saat itu, bagi mereka yang ingin memahami al-Qur’an.[3]

Gagasan maqashid al-syari’ah ini, memberikan nuansa yang khas berupa munculnya pertimbangan-pertimbangan maslahat dalam sebuah konsep hukum. Sebuah hukum, dengan demikian, tidak dipandang sebagai sesuatu yang a-historis dan produk teks literal an-sich. Ia mesti diletakkan dalam konteks sosio-historisnya dan diproduksi dengan melibatkan semangat filosofisnya. Gagasan inilah –diantaranya- yang mengantarkan Rahman kepada penilaian bahwa konsepsi yang digagas al-Syatibi merupakan upaya menciptakan fondasi rasional, moral dalam spiritual dalam hukum Islam[4].

Maslahat oleh al-Syatibi dijadikan sebagai pondasi terpenting bagi pembentukan hukum. Setiap hukum yang dihasilkan oleh mujtahid dari pemahaman teks-teks hukum, mesti dikaitkan dengan  terwujud-tidaknya maslahat dalam diktum hukum tersebut. Bahkan, lebih jauh al-Syatibi membuat semacam kaitan sinergis antara aspek hukum dan teologis dalam konsep maslahatnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap maslahat sebagai core dari hukum, langsung ia kaitkan pula dengan aspek teologis, sehingga antara hukum dan teologi bertemu dalam bingkai upaya menciptakan maslahat tersebut[5].

Maslahat yang tertuang dalam, dan merupakan inti dari, maqashid al-syari’ah, disimpulkan al-Syatibi melalui logika berfikir yang bercorak istiqra’i (induktif). Al-Syatibi meyakini bahwa memahami teks-teks hukum haruslah secara padu dan holistik, bukan secara parsial-atomistik[6]. Paradigma ini meniscayakan adanya pemahaman terhadap sumber hukum dengan melibatkan ‘semangat dasar’ yang menjadi tujuan hakiki dari pembentukan hukum, dengan melihat dan memperlakukan teks hukum sebagai satu kesatuan dan tidak terjebak kepada pemahaman teks secara terpisah-pisah.

Tawaran pemikiran istiqra’i ini, merupakan paradigma berfikir yang ‘baru’[7], jika diukur dari waktu kehidupan al-Syatibi. Corak berfikir yang ada sebelumnya, hampir bisa dipastikan diwarnai oleh pemahaman terhadap teks hukum secara mandiri-parsial. Berbagai metode ijtihad yang dihasilkan oleh kalangan usuliyyun, baik berupa qiyas, istihsan, al-dzari’ah maupun maslahat mursalah, merupakan bentuk pemahaman terhadap teks yang bersifat parsial. Teks-teks hukum diposisikan sebagai satu entitas yang mandiri dan terpisah dari teks hukum lainnya. Problem mendasarnya adalah terabaikannya kesatuan dasar-dasar syari’ah, yang sesungguhnya harus dimunculkan dalam setiap konsep hukum yang dihasilkan[8].

Melalui analisa model induktif (istiqra’) ini pula, al-Syatibi memamahi ayat-ayat al-Qur’an termasuk ketika membahas ayat-ayat Makkiyyah-Madaniyyah. Menurutnya, yang pertama merupakan ayat usul, yang bersifat pokok dan menjadi landasan bagi pembentukan hukum, sedangkan yang kedua adalah furu’ yang merupakan cermin dan ‘contoh’ hukum aplikatif yang dibutuhkan pada konteks zaman tertentu, dengan didasarkan kepada semangat jenis ayat pertama[9]. Dengan demikian, al-Syatibi ingin mengatakan bahwa keseluruhan teks al-Qur’an sesungguhnya memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lain, yang masing-masing membentuk semacam gagasan atau ide dengan generalisasi muatan tema berupa maqashid al-syari’ah. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan integratif dibutuhkan agar makna inti tersebut dapat ditangkap secara utuh.

Pemahaman al-Syatibi tentang Makkiyyah-Madaniyyah semacam ini, tentu menjadi ‘barang baru’ dalam metodologi ushul fikih. Pasalnya, selama ini pemahaman Makkiyyah-Madaniyyah sebatas pemahaman yang bersifat normatif dalam arti informasi sejarah yang tidak dihubungkan dengan muatan dan rahasia masing-masing jenis ayat. Paling jauh, konsepsi Makkiyah-Madaniyyah hanya dibaca sebagai bagian dari historisitas al-Qur’an dan mengaitkannya dengan nasakh-mansukh[10]. Belum ditemukan ‘cara baca’ terhadap jenis ayat ini yang sampai kepada kesimpulan bahwa Makkiyyah adalah usul, dan Madaniyyah adalah furu’. Selain itu, pembacaan terhadap ayat-ayat di atas lebih sering secara parsial bukan secara integral. Padahal, konsep-konsep ini jika diaplikasikan dalam konteks hukum, akan memiliki konsekwensi dan pengaruh yang luas kaitannya dengan upaya pembaharuan hukum Islam.

Selanjutnya, al-Syatibi juga mengusulkan dalam wilayah ijtihad, untuk mempertimbangkan secara serius upaya aplikasi hukum dalam tataran realitas masyarakat. Ia menyebutnya dengan tahqiq al-manat[11]. Konsep ini berupaya memberikan garis yang tegas agar sebuah konsep hukum dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan pengawalan yang ketat saat diaplikasikan. Artinya, sebuah konsep hukum yang telah ‘ready’, ketika hendak diaplikasikan dalam kehidupan nyata, maka wajib dipahami kenyataan empiris masyarakat tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsepsi hukum ataukah masih ada penyimpangan. Dengan demikian, wilayah ijtihad tidak berhenti pada tataran konsep di atas kertas, namun berlanjut kepada upaya verifikasi kasus di lapangan.

Konsep ushul fikih al-Syatibi sebagaimana di atas, secara lengkap ia paparkan dalam masterpiece-nya, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah. Secara umum, konsepsi al-Syatibi tersebut dapat digambarkan dalam cakupan al-Muwafaqat, sebagai berikut:

  1. Pembukaan ini terdiri dari 13 kaidah dan 5 pasal berisikan tentang pembahasan dasar-dasar ilmu ushul fiqh, sebagai pengantar menuju substansi yang sebenarnya, bagian ini menguraikan beberapa kaidah pokok yang menjadi landasan konseptual bagi keseluruhan pemikiran. Al-Syatibi mengemukakan bahwa satu landasan keilmuan harus bersifat pasti, bahwa masalah-masalah di dalam ushul fiqih semuanya berdasarkan dalil-dalil qoth’i, tidak dhonni, karena berdasarkan masalah- masalah kuliyat, yang tak terbantahkan yaitu dhoruriyat, hajiyat dan tahsinat. Sebagaimana ijma’ merupakan dalil qhot’i, walaupun ijma’ itu sendiri pada hakekatnya kumpulan dari perorangan yang mungkin kalau berdiri sendiri akan lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran syar’i, agar seluruh bangunan hasil keilmuannya sampai pada derajat yang pasti pula. Dalil-dalil akal ‘aqli’ didalam masalah ushul tidak digunakan kecuali dikaitkan atau digabungkan dengan dalil naqli. Kemudian jika ada dasar syari’ah yang belum ada nash tetapi sesuai dengan ruh syari’ah maka dasar tersebut boleh dipakai. Dari keterangan ini bisa diambil bahwa sebagai sumber dalil al-Syatibi, sebagaimana pernah disinggung, al-Syatibi mengatakan ada tiga yaitu naqli, aqli dan adat.
  2. Al-Ahkam. Didalam kitab al-Ahkam ini al-Syatibi menguraikan kategori hukum yang di pilah menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad’i. Untuk yang pertama al-syatibi banyak mengaitkan perbuatan manusia yang dikaitkan dengan kewenangan manusia dalam berbuat. Artinya, perbuatan manusia yang dihitung dalam kaca mata hukum adalah perbuatan yang didasari atas tujuan tertentu. Al-Syatibi menegaskan setiap perbuatan harus disertai dengan niat, lahir dari akal sehat dan sesuatu yang mungkin dikerjakan atau bukan taklif ma la yutaq (pembebanan diluar batas kemampuan)[12]. Sedangkan pada aspek hukum wad’i, al-Syatibi memfokuskan kajiannya pada hukum sebab (asbab). al-Syatibi menguraikan persoalan ini dengan membawa hukum terkait pada persoalan teologis, yaitu mengaitkannya dengan hukum kausalitas. Menurut Hamka, ini adalah kajian yang bersifat filosofis-teologis[13].
  3. Al-Maqashid. Di dalam kitab ini dijelaskan secara terperinci bahwa Syari’ah Islamiyah ini diturunkan kepada manusia semata-mata untuk kesejahteraan mereka. Karena berisikan kaidah-kaidah umum tentang kehidupan manusia, peraturan dan batas-batas yang semua manusia wajib mentaati dan melaksanakan agar kehidupan mereka teratur, tertib dan aman. Dalam bab ini al-Syatibi memfokuskan kajiannya pada maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syari’ah). Menurut al-Syatibi, secara garis besar maqashid itu dapat dipilah menjadi dua yaitu maqashid al-Syari’ dan maqashid al-Mukallaf. Kategori pertama dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu li al-Ibtida’, li al-Ifham, li al-Taklif, dan Dukhul al-Mukallaf tahta Hukmiha[14]. Sedangkan maqashid al-mukallaf merupakan maksud yang keluar dari seorang hamba tatkala menjalankan aktivitas kehidupan. Dengan kata lain, niat atau maksud ketika melakukan serangkaian aktivitas akan membedakan nilai dan kualitas masing-masing perbuatan. Kaitan dengan ini, al-Syatibi mengingatkan bahwa setiap perbuatan mesti disesuaikan dengan kehendak Syari’, dan jika tidak maka perbuatan tersebut hukumnya batal[15].
  4. Al-Adillah. Dalam bab al-Adilah ‘dalil-dalil’ ini al-Syatibi menguraikan ragam bentuk dalil, di dalam menentukan sebuah hukum, hendaknya tidak hanya menggunakan dalil secara parsial, akan tetapi harus memperhatikan dulu kuliyat al-syari’ah -sebagaimana yang sudah disebutkan diatas- kalau tidak, maka akan terjadi kesalahan dan berakibat fatal dalam penerapannya. Sebaliknya juga, tidak bisa hanya mengandalkan kuliyat al-syari’ah tanpa melihat dalilnya secara mendetail, karena kadang otak manusia terlalu pendek untuk bisa mengetahui semua maslahat secara mendetail. Setiap dalil syar’i yang masih mutlak, maka penafsirannya diserahkan kepada mukallaf, atau yang dikenal dengan istilah ‘ma’qulatul ma’na’, tentunya harus dikembalikan kepada maksud tujuan syari’at itu sendiri. Sedang yang muqoyyad, yaitu masalah ‘ta’abbudi’, maka penafsirannya diserahkan kepada syariat dan tidak boleh diakal-akali, walaupun sebenarnya seorang mukallaf boleh mencari hikmah dan tujuan dari ibadah tersebut. Amalan sahabat dalam suatu ibadah juga boleh menjadi pertimbangan di dalam mengambil dalil syar’i. Harus dibedakan antara hukum asli dalam suatu masalah dengan hukum yang ditetapkan karena pertimbangan lain. Dari ragam bentuk dalil tersebut, baik dari al-Qur’an yang muhkamat atau mutasyabihat maupun al-Sunnah. Ia juga mengemukakan kemampuan dan peranan akal dalam memahami nash Pada bagian ini pula al-Syatibi menunjukkan perbedaan yang mendasar antara ayat-ayat makkiyyah dan madaniyyah. Menurutnya, yang pertama adalah ayat-ayat pokok, sedangkan yang kedua adalah ayat derivatif yang berisi ajaran hukum praktis[16]. Untuk sampai kepada kesimpulan ini, al-Syatibi memanfaatkan teori istiqra’ ma’nawi. Namun demikian, al-Syatibi tidak membahas teori ini dalam bab tertentu, tapi al-Syatibi menempatkannya sebagai bagian yang include dalam hampir seluruh bab dalam kitab al-Muwafaqat[17].
  5. Al-Ijtihad. Bab ini menguraikan urgensi ijtihad beserta syarat yang mesti dipenuhi. Ijtihad ada dua macam : Pertama, Ijtihad yang tidak akan mungkin putus sampai hari kiamat. Bentuk ijtihad ini berkisar kepada ‘tahqiq al manat’ yaitu mencari menentukan ‘illat atau sifat yang telah disepakati pada suatu obyek, seperti kriteria adil, fakir, miskin, besar kecilnya nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Ini semua tergantung pada perorangan dan kondisi masing-masing. Di sini ijtihad mutlak diperlukan bagi siapa saja yang ingin menentukan hukum pada masalah tersebut. Kedua, Ijtihad yang mungkin terhenti dan tertutup. Ini ada tiga macam : ‘Tanqih al-Manat’ yaitu, penyaringan suatu alasan hukum dengan cara meniadakan perbedaan satu dengan yang lainnya, seperti : meniadakan perbedaan antara budak laki-laki dan perempuan. ‘Takhrij al-Manat’ yaitu menentukan alasan dari sebuah hukum, seperti menentukan alasan diharamkannya khamr, menentukan alasan larangan membentak orang tua, dan lainnya. ‘Tahqiq al-Manat’ yaitu, menerapkan alasan tersebut pada masalah-masalah yang belum disebut hukumnya dalam al-Qur’an atau al-Hadist.

Orang yang berhak berijtihad adalah orang yang menguasai dua hal, pertama menguasai maqashid al-syari’ah dan kedua mempunyai kemampuan berijtihad dengan syarat-syaratnya. Oleh karena itu kita dapatkan orang yang tidak memiliki kedua keahlian ini pendapat-pendapatnya sangat jauh dari kebenaran dan lebih cenderung semrawut dan kontradiksi. Kadang kesalahan pendapat setelah berijtihad, disebabkan kaburnya beberapa masalah dari mujtahid dan kadang juga karena mujtahid belum membaca masalah tersebut secara umum. Oleh karena itu kesalahan seorang mujtahid lalim, tidak boleh dijadikan sandaran dan tidak boleh diikuti. Hal mendasar yang mesti digarisbawahi adalah keseriusan al-Syatibi untuk menekankan syarat pemahaman terhadap maslahat sebagai syarat utama dalam ijtihad.

Berbagai kalangan menilai bahwa kitab yang terdiri dari empat juz ini sebagai karya yang paling tinggi mutunya dalam bidang ushul fiqh.  Ibn Marzuq –salah seorang guru al-Syatibi- mengatakan bahwa al-Muwafaqat adalah kitab yang paling cerdas[18]. Khalid Mas’ud mencatat beberapa nama pakar ushul fiqh kontemporer yang mengakui kepiawaian al-Syatibi dan kualitas kitabnya, al-Muwafaqat. Mereka antara lain M. Abduh, Abu Zahrah, Yusuf Musa, Mustafa Zarqa, dan juga Abu Abdullah Umar[19]. Di samping penilaian yang sifatnya pribadi, pengakuan akan kualitas al-Muwafaqat juga datang dari para kaum terpelajar di seluruh dunia. Ini bisa dibuktikan dengan dijadikannya al-Muwafaqat sebagai rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia dalam bidang ushul fiqh[20].

Bukti lain dari tingginya penghargaan terhadap al-Muwafaqat adalah banyaknya edisi dari al-Muwafaqat yang telah terbit. Edisi pertama terbit di Tunisia oleh Matba’ah Daulah Tunisia lebih dari 400 tahun setelah pengarangnya meninggal. Penerbitan pertama ini diedit oleh tiga orang editor yaitu Saleh al-Qa’iji, ‘Ali Syanufi, Ahmad al-Wartani. Selanjutnya, edisi kedua terbit pada tahun 1909 M, diedit oleh Khidr Husain dan Muhammad al-Hasan al-Adawi yang dipublikasikan secara luas oleh penerbit Salafiyyah di Kairo. Penerbitan berikutnya dilakukan oleh penerbit Mustafa Ahmad dengan Abdullah Darraz sebagai editornya. Penerbitan kelima dilakukan oleh penerbit Muhammad Ali di Kairo dengan editor Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid[21].

       [1] Lihat, Muhyar Fanani, Fiqih Madani, Konstruksi hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: LKiS, 2010), cet. Ke-I, h. 224-225

       [2] Abu Zahra, Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, tt)., h. 380

       [3] Fazlur Rahman, Islam, Pen. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Setia, 1984), h. 48

       [4] Ibid, h. 165

       [5] Lihat, Hamka Haq, Op. Cit., h. 22-23

[6] Duski Ibrahim, Op. Cit., h. 16

      [7] Istilah ‘baru’ ini bukanlah baru dalam arti sessungguhnya. Karena memang nyatanya, sebelum al-Syatibi, corak istiqra’ sudah ada. Namun, penggunanannya amat terbatas dan tidak disistematisasi secara baik. Ia hanya digunakan untuk hal-hal tertentu yang bersifat kasuistik, misalnya al-Syafi’i dalam upayanya menentukan batas-batas haid. Al-Syatibi kemudian merumuskan konsep ini secara sistematis dan mengoperasikannya sebagai bagian dari metode pemahaman hukum. Lihat, Muhammad ‘Abdu Rabih, Buhus fi Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Inda al-Usuliyyin, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1980), h. 43

[8] Duski Ibrahim, Op. Cit., h. 14-15

[9] Al-Syatibi, Op. Cit., Juz. III. h. 304-306

       [10] Lihat misalnya uraian Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, Pen. Agah Garnadai, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 74-75. Meski demikian, menyikapi nasakh ini, A. hasan adalah termasuk kelompok cendekiawan yang tidak sepakat dengan adanya nasakh. Sebab, menurutnya, hal itu akan menyebabkan terjadinya disfungsional dari beberapa ayat-ayat al-Q ur’an yang dinasakh.

       [11] Al-Syatibi, Op. Cit., Juz IV, h. 64-69

       [12] Lihat, al-Syatibi., Op. Cit., Juz I, h. 149-150; Hamka Haq, Op. Cit., h. 25

       [13] Ibid., h. 25-26

[14] Al-Syatibi, Op. Cit., Juz II, h.  3; Kajian secara khusus mengenai konsep maqasid al-syari’ah ini dapat dibaca dalam karya Asafri Jaya Bakri, Op. Cit.

       [15] Al-Syatibi, Op. Cit., Juz II, h.  246

       [16] Ibid., Juz III, h.  33

[17] Lihat misalnya, al-Syatibi, Op. Cit., Juz. I, h. 24.

       [18] “Tarjamat al-Muallif”  dalam al-Syatibi, Op. Cit., Juz I, h. 11

[19] M. Khalid Mas’ud, Op. Cit., h. 195-196

[20] Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., h. 170

       [21] Asafri Jaya Bakri, Op. Cit., h. 26

Advertisements