Oleh : A. Musliminal-muwafaqat

  1. Ushul Fiqh Sebelum Dibukukan

Perkembangan wilayah Islam dengan masyarakatnya yang semakin majemuk, menyebabkan timbulnya berbagai masalah hukum. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut, dibutuhkan kaidah-kaidah hukum yang dapat dijadikan rujukan. Untuk keperluan itulah diupayakan pembukuan ilmu ushul fiqh. Namun sebelum ilmu ushul fiqh dibukukan, persoalan yang muncul adalah kapan mulai permasalahan-permasalahan hukum Islam itu muncul dan masa-masa sebelumnya diberbagai daerah Islam dengan tradisi-tradisi hukumnya.

Perkembangan ushul fiqh ini walaupun tidak secara rinci, dimulai sejak abad ke satu Hijriyah, yakni zaman Nabi dan sahabat. Rasulullah sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai seorang usuli (ahli ushul fiqh) dalam arti beliau telah menggunakan pola ijtihad yang belakangan lantas dikenal sebagai bagian dari teori-teori ushul fiqh. Ahmad Mustafa al-Maraghi, dalam bukunya menyebut Rasulullah adalah ahli ushul fiqh pertama. Ia mengajukan bukti berupa keterlibatan langsung Rasulullah dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.[1] Keluwesan dalam melakukan pemecahan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah mendapat legalitas yang kuat dari Nabi melalui sebuah haditsnya yang mengandung kebolehan bagi manusia untuk mencari solusi terhadap urusan-urusan keduniaan. Dalam sebuah haditsnya Nabi bersabda :[2] Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah SWT, dalam prakteknya, seringkali membutuhkan penjelasan dari Sunnah Rasulullah. Pada posisi ini, beliau misalnya disinyalir pernah menggunakan satu pola ijtihad yang belakangan diidentifikasi sebagai bentuk Qiyas[3].

Nabi sebagai pemegang otoritas tunggal dalam permasalahan-permasalahan hukum membuat Nabi sangat berhati-hati di satu pihak dan terbuka di pihak lain. Sikap hati-hati ditempuh oleh Nabi dalam rangka penerapan hukum Islam bidang Ibadah. Sikap terbuka ditempuh oleh Nabi dalam upaya pengembangan hukum Islam bidang Mu’amalat. Bidang ibadah dijelaskan secara rinci sedangkan bidang mu’amalat secara garis besar dan perinciannya diserahkan kepada manusia dengan menggunakan akal yang dianugerahkan dan diberi peranan lebih banyak.

Setelah Rasulullah wafat penerapan aspek-aspek ushul fiqh di masa sahabat dan tabi’in semakin tampak. Para Sahabat kerapkali menggunakan pola ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum. Diantara mereka ada yang lebih dominan dalam menggunakan akal dalam memahami nash hukum sekaligus dalam tataran praktis-nya, sebagian ada yang dominan dalam menggunakan landasan-landasan nash sebagai solusi persoalan hukum yang dihadapi. Umar ibn al-Khattab adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal brilian dan banyak menelorkan konsepsi hukum. Dalam ijtihadnya,[4] Umar misalnya telah menggunakan piranti pertimbangan ‘illat hukum hingga hasil Ijtihadnya dinilai tidak sejalan dengan nash secara zahir. Untuk ini misalnya terlihat bagaimana Umar tidak menghukum seorang pencuri karena faktor kondisi krisis pangan. Ia juga tidak lagi menggunakan sistem lama dalam masalah pengelolalan tanah hasil rampasan perang. Diriwayatkan pula, pada masanya Umar tidak lagi memberikan bagian zakat kepada para Muallafah qulubuhum. Padahal hal-hal tersebut adalah kasus-kasus yang secara tegas memiliki landasan nash hukum dalam tataran operasionalnya. Umar melakukan hal ini karena pertimbangan ‘illat hukum dan maslahat[5].

  1. Pembukuan Ilmu Ushul Fiqh

Dalam sejarah ditemukan perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ushul fiqh. Kalangan pendukung Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang pertama-tama menyusun kitab ushul fiqh adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Golongan Malikiyah mengakui bahwa Imam Malik adalah orang yang pertama berbicara ushul fiqh. Namun mereka tidak menganggap Imam Malik sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh. Pengikut syi’ah Imammiyah berpendapat bahwa yang pertama menyusun ushul fiqh adalah Muhammad al-Baqir Ibn Zain al-Abidin yang dilanjutkan oleh putranya Imam Abu Abdillah Ja’far al-Sadiq. Menurut Syafi’iyyah bahwa yang menyusun kitab ushul fiqh pertama adalah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i.[6]

Awal abad ke II sampai pertengahan abad V H dikenal sebagai masa pembinaan dan pembukuan hukum Islam termasuk aspek metodologinya. Dalam rentangan awal masa ini, aktivitas ijtihad dilakukan oleh kalangan Tabi’in dan Tabi’it at-Tabi’in. Konstruksi pemikiran hukum yang mereka bangun memiliki kecenderungan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, hingga pada akhirnya mengerucut pada sosok-sosok tertentu yang belakangan dikenal sebagai imam-imam mazhab. Perbedaan ini diantaranya dipicu oleh adanya perbedaan latar belakang sosial-budaya yang melingkupi[7].

Pengelompokkan dikalangan ahli ushul fikih yang mengerucut menjadi dua kelompok besar: Ahli al-Ra’yi dan Ahli al-Hadis adalah bukti adanya perbedaan. Kelompok pertama dikenal sebagai kelompok yang rasional, tumbuh dan berkembang di Kufah dengan mentornya Ibrahim al-Nakha’i. sedangkan kelompok kedua ditengarai sebagai kelompok yang ketat dalam mengamalkan nash, tumbuh dan berkembang di Madinah dengan mentornya Sa’id Ibn al-Musayyab[8]. Sampai sejauh ini belum ditemukan rumusan metodologi ushul fiqh yang memadai dan dibukuan secara permanen. Pada posisi ini, kemunculan al-Syafi’i (w. 204 H/820 M) dengan karyanya al-Risalah menandai pembukuan kitab ushul fiqh yang pertama dan sekaligus membawa pengarangnya pada posisi sebagai bapak ushul fikih.[9]

Kitab imam al-Syafi’i al-Risalah sebagai kitab ushul fiqh pertama memberikan gambaran mengenai bentuk dan batasan pengetahuan tentang hukum serta persoalan yang terkait dengan upaya memberikan legitimasi hukum beserta kriteria ke-sahih-an sumber dalilnya. Hanya saja, tema kajian secara spesifik yang memfokuskan pada penjelasan metodologis belum tampak secara sistematis, namun terserak-serak dalam bahasan-bahasan tema al-Risalah. Yang jelas al-Syafi’i diantaranya menegaskan mengenai arti penting penguasaan bahasa Arab sebagai sarana memahami hukum, sebab melalui bahasa ini sumber hukum Islam dituliskan[10].

Imam al-Syafi’i mempunyai dua fatwa atau qaul,  Jika ditilik dari kemunculan fatwa-nya berupa qaul qadim yaitu ketika imam al-Syafi’i berada di Irak dan qaul jadid yaitu ketika imam al-Syafi’i berada di Mesir beserta perubahan di dalamnya, dapat diduga kuat bentuk perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari penerapan kaidah metodologis yang digunakan berikut pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dalam penelitiannya, Lahmudin Nasution, menyimpulkan bahwa diantara faktor perubahan qaul ini adalah adanya perubahan dalil yang dipakai yang juga melibatkan perbedaan dari sisi pertimbangan eksternal semisal budaya, geografis dan ekonomi[11]. Ini artinya, terlihat jelas betapa al-Syafi’i telah mengoperasionalkan perangkat-perangkat metodologis dalam ijtihadnya.

Pasca al-Syafi’i banyak bermunculan tokoh-tokoh ushul fikih, baik yang mendukukung maupun yang menentang pemikirannya. Mereka misalnya Ibn Sadaqah al-Hanafi yang mengarang kitab Isbat al-Qiyas, Imam Dar al-Hijarh dengan karyanya Kitab fi Usul al-Fiqh, Dawud al-Zahiri dengan karyanya Kitab al-Ijma’, kitab Ibtal al-Qiyas dan Kitab Ibtal al-Taqlid[12]. Hanya saja, menurut Syamsul Anwar kebanyakan kitab-kitab yang muncul pada periode ini tidak sampai ke tangan kita, hingga pengetahuan kita tentang kitab-kitab tersebut sebatas berdasarkan informasi sejarah, tanpa tahu wujud konkretnya[13].

Dua abad pasca al-Syafi’i, muncul nama al-Qadi ‘Abd al-Jabbar (w. 415 H/1024 M), yang menurut al-Basri (w. 436 H/1044 M), muridnya, telah menguraikan secara panjang lebar mengenai teori pengetahuan beserta cabang-cabangnya. Namun sayangnya, tidak semua karya ini utuh sampai ke tangan kita. Ada beberapa bagian dari kitab tersebut yang hilang. Selanjutnya, al-Basri sendiri menulis beberapa kitab ushul fiqh baik berupa syarh maupun kitab ushul fikih mandiri. Untuk kategori terakhir ini, al-Basri menulis kitab al-Mu’tamad dan sampai ke tangan umat Islam saat ini[14].

Ibn Hazm (w. 456 H/1062 M) muncul pasca al-Basri di wilayah Barat. Ibn Hazm adalah tokoh mazhab Zahiri yang menghasilkan karya dalam ushul fiqh berjudul al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Ibn Hazm juga menulis kitab fikih berjumlah belasan jilid yang berjudul al-Muhalla bi al-Asar[15]. Sebagai tokoh Zahiriyyah, ushul fikih Ibn Hazm memiliki nuansa yang berbeda dengan kitab lain. Sebagaimana basis keyakinannya, hukum dan perangkat metodologisnya hanya boleh disandarkan kepada nash hukum dan bukan kepada penalaran logika. Oleh karena itu ibn Hazm menolak Qiyas dan beberapa dalil logika lainnya. Dan ini pula yang di pakai dalam merumuskan dalil-dalil hukumnya yang berbeda dengan ulama ushul fikih lainnya[16].

Dalam rentang waktu yang hampir sama, di kawasan Timur lahir Al-Qadi Abu Ya’la  (w. 458 H/1065 M) yang bermazhab Hambali. Seorang ahli ushul fiqh yang melahirkan karya besar berjudul al-‘Uddah fi Usul al-Fiqh[17]. Tidak berselang lama, muncul al-Burhan fi Usul al-Fiqh karya Abu al-Ma’ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M). Seorang ulama besar di zamannya yang banyak melahirkan Ulama ternama semisal al-Ghazali[18].

Ushul fiqh dalam mazhab Hanafi muncul setelah al-Juwaini, yaitu Usul al-Bazdawi karya Abu Hasan ‘Ali Ibn Muhammad al-Bazdawi (w. 482 H/1089 M), dan kitab Usul al-Syarakhsi karya Abu Bakar al-Syarakhsi (w. 490 H/1096 M). Dua karya ini, sebagaimana lazimnya aliran Hanafiyah tidak memulai kajiannya dengan teori-teori pengetahuan, namun langsung masuk dalam wilayah kajian ushul fikihnya. Tambahan pula, sebagaimana ditulis oleh Syamsul Anwar, dalam karya mereka, kajian tentang dalil hukum  khususnya hadis, tidak berhenti pada kajian tentang otoritas sanad, tapi juga mencakup kajian tentang kritik matan[19].

Memasuki abad ke-6, terdapat karya besar dalam bidang ushul fikih yang dihasilkan oleh al-Ghazali kitab yang berjudul al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Sebenarnya, sebelum karya besar kitab al-Ghazali ini muncul , telah lahir karya lain dari al-Ghazali dalam berbagi bidang keilmuan khususnya bidang  ushul fiqh, yaitu kitab al-Mankhul dan Syifa’ al-Galil. Sepeninggal al-Ghazali lahirlah kitab al-Tamhid fi Usul al-Fiqh karya Abu Khattab al-Kalwazani (510 H/1116 M), seorang usuli mazhab Hambali. Kitab ini dalam kajiannya mengikuti sistematika kitab pendahulunya sesama mazhab Hambali yaitu al-Uddah[20].

Pada abad ke-7 lahir karya Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M) kitab yang berjudul al-Mahsul fi Usul al-Fiqh.  Kitab ini memulai kajiannya dengan menjelaskan persoalan pengetahuan, dan dilanjutkan dengan kajian tentang bahasa, dan masuk dalam kajian ushul fikih. Selanjutnya, lahir karya al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) dari mazhab Maliki yang kitab berjudul Tanqih al-Fusul. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab karya al-Razi tersebut. Muncul pula dalam abad ini kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam karya Saif al-Din al-Amidi (w. 630 H/1232 M), seorang Ulama usuli mazhab Syafi’i[21].

Selanjutnya, abad ke-8 telah banyak pula melahirkan karya-karya unggul dalam ushul fiqh, menyebut diantaranya adalah al-Musawwadah fi Usul al-Fiqh karya Ibn Taimiyyah (w. 728 H/1328 M), kitab I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), juga kitab Al-Bulbul fi Usul al-Fiqh karya Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1316 M)[22].

Tokoh ushul fikih di atas, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok Mutakallimin dan kelompok Fuqaha’. Kelompok pertama disinyalir sebagai kelompok penganut mazhab Syafi’i, sedangkan yang kedua adalah penganut mazhab Hanafi. Antara keduanya terdapat perbedaan baik dari sisi tehnik perumusan kaidah ushul fiqh, sistematika penulisan kitab, metodologi maupun pemikiran ushul fiqhnya[23]. Kemudian muculah aliran gabungan setelah kedua aliran ini ada (Mutakallimin dan Fuqaha’).  Aliran ini berusaha untuk memadukan corak pemikiran ushul dua aliran tersebut. Dalam penetapan kaidah-kaidah ushul, aliran gabungan ini mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan juga memperhatikan persesuaiannya dengan hukum-hukum furu’. Corak pemikiran aliran gabungan ini adalah dengan mengungkapkan pendapat-pendapat, dalil-dalil serta alasan ulama-ulama sebelumnya (Mutakallimin dan Fuqaha’) dianalisa secara cermat dan obyektif tanpa memilih pendapat atau golongan. Kemudian dikedepankan pendapat aliran gabungan ini dilengkapi dengan alasan-alasan.[24]

Antara Mutakallimin dan Fuqaha’, keduanya terdapat perbedaan baik dari sisi tehnik perumusan kaidah ushul fiqh, sistematika penulisan kitab, metodologi maupun pemikiran ushul fiqhnya

  1. Formulasi kaidah (al-Ta’sis).

Ulama Mutakallimin dalam perumusan formulasi kaidah, berpegang pada pemahaman bahasa dengan segala renik di dalamnya, termasuk memfungsikan dalil naqli dan aqli. Mereka lebih berkutat pada teori-teori dan jarang mengaitkan langsung dengan kasus hukum. Sedangkan kelompok Fuqaha’ menggunakan formulasi kaidah usul yang langsung dikaitkan dengan persoalan far’iyyah berupa kasus hukum, sehingga dalam kaidah mereka seringkali langsung dipenuhi dengan persoalan-persoalan hukum. Formulasi yang semacam ini juga terlihat dari sistematika penulisan kitab masing-masing aliran. Aliran Mutakallimin memulai bahasan dalam kitabnya dengan membahas persoalan kebahasaan yang terkait dengan kebutuhan pemahaman dalil-dalil syara’. Sedangkan kelompok Fuqaha’ memulai dengan menjelaskan dalil-dalil syara’, ijtihad dan pertanggungjawaban manusia dalam hukum[25].

  1. Metodologi (al-Manhaj).

Kelompok Mutakallimin menggunakan perspektif metodologi modern dan kelompok ini diidentifikasi sebagai kelompok yang menggunakan teori deduktif. Teori ini berupaya membuat kaidah-kaidah yang dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah furu’iyyah. Sedangkan aliran Fuqaha’ menggunakan metode induktif. Teori ini mencoba merumuskan kaidah dengan melihat kasus-kasus hukum secara khusus untuk selanjutnya dari sana diformulasikan kaidahnya. Jadi, furu’ menjadi bahan bagi pembentukan kaidah ushul fiqh.

  1. Pemikiran (al-Tafkir).

Pemikiran yang dimaksud di sini adalah pandangan terhadap kekuatan suatu hujjah atau pemahaman terhadap hujjah tersebut. Dalam konteks pemikiran ini, perbedaan kedua kelompok tersebut terlihat pada cara pandang mereka terhadap dalil-dalil hukum. Dalil-dalil nash, misalnya, mereka berbeda pendapat mengenai ‘am dan khas, relasi antar keduanya, serta kekuatan dari kandungan dalil masing-masing, mereka juga berbeda tentang kandungan dalil serta penunjukkan dalil terhadap hukum, termasuk persoalan kehujahan mafhum mukholafah [26]. Contoh lain adalah perbedaan pandangan mengenai kualitas hadis ahad sebagai sumber hukum[27].  Diluar konteks dalil nash, misalnya terdapat perbedaan pandangan menyangkut masalah istihsan[28].

Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya menimbulkan perbedaan hasil hukum, sehingga memunculkan hukum fikih yang beragam. Hanya saja, kecenderungan umum dari manhaj yang ditawarkan oleh kalangan ulama di atas baik dari kalangan Mutakallimin maupun Fuqaha’ adalah adanya metode pengambilan hukum dari sumbernya dengan memberlakukan nash hukum secara mandiri dan berdiri sendiri. Maksudnya, nash hukum diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri tanpa terkait dengan nash hukum yang lain. Hingga, pengambilan dalil-dalil-nya hanya memperhatikan ‘kesesuaian’ antara dalil dan mahkum fih-nya secara parsial. Pola semacam ini cenderung menghasilkan produk hukum yang kaku dan a-historis[29]. Disamping itu, masih jarang kajian yang membahas teori hukum Islam dengan melibatkan kajian terhadap aspek maqashid syari’ah (tujuan atau rahasia syari’at).

Pemaparan tentang kesejarahan ushul fiqh, ketokohan al-Syatibi tidak dapat diabaikan. Seorang ulama ushul fikih abad VIII H, memberikan tawaran metode baru dengan cara memahami nash hukum dengan melibatkan pendekatan kebahasaan, maqashid al-syari’ah dan rahasia-rahasianya. Ini dilakukan dengan mengelaborasi secara induktif teks-teks hukum beserta ranah sejarah dan kondisi sosial yang melingkupi. Cara ini lazim dikenal dengan istilah istiqra’ ma’nawi. Ia menawarkan pemahaman terhadap sumber hukum sebagai sebuah kesatuan yang utuh, baik pada tataran nash hukumnya maupun space yang melingkupinya, yang dari sana akan diderivasikan diktum-diktum hukum. Penekanan terhadap maqashid al-syari’ah al-Syatibi dapat dirasakan begitu penting untuk menjadikan hukum Islam mampu memberikan jawaban permasalahan-permasalahan hukum.

       [1] Lihat hadits tentang pengutusan Mu’az Ibn Jabal ke Yaman sebagai qadhi, lih. Abu Daud, sunan Abu Daud (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952), jilid II, h. 272

       [2] أنتـم أعـلم بأمـر دنيـاكم

“Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Lih. Imam Muslim al-Hallaj, Shahih Muslim (Mesir : Matba’ah al-Misyriyyah wa Maktabuhu, 1924), jilid II, h. 16

[3] Persoalan ini terkait dengan pertanyaan seorang wanita tentang kewajiban haji ayahnya yang telah meningggal dunia dan belum sempat haji semasa hidupnya karena faktor sakit. Ia lantas bertanya apakah boleh ia menghajikan bapaknya? Rasul menjawab boleh. Jawaban ini Rasul berikan dengan mengqiyaskan kepada hutang antar menusia yang wajib dibayar meski sang penghutang telah tiada. Inilah embrio kemunculan Qiyas. Lihat Mustafa al-Maragi, Op. Cit., h. 9

       [4] Contoh lain aspek ushul fiqh ialah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Walaupun mendapat bantahan dari Umar ibn Khatab dan sahabat yang lain yang mendasarkan pendapat mereka dengan berkata bahwa haram hukumnya membunuh orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat. Namun Abu Bakar menolak pendapat mereka dengan berkata bahwa saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Abu Bakar dalam kaitan ini mengkiaskan zakat dengan shalat. Lih. Mustafa al-Maraghi, al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin (Beirut : Muhammad Amin Ramj wa Syirkah, 1974), jilid II, h.18

       [5] Amir Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), cet. Ke-I, h. 137-146 ; Secara luas mengenai kasus ini, baca Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab, Pen. Masturi Irham, , (Jakarta: KHALIFA, 2005), cet. Ke-I, h. 177-207. Di samping itu, Baltaji  mencatat dan menganalisa hasil ijtihad Umar yang jumlahnya amat banyak dalam bukunya tersebut.

       [6] Asafri Jaya Bakri, op.cit. h. 44

        [7] Muh Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-I,  h. 66

       [8] Kajian yang amat menarik mengenai munculnya Mazhab dalam hukum Islam beserta kritik didalamnya terutama terkait dengan klasifikasi ahli al-Ra’yi dan ahli al-Hadis, di sampaikan oleh Qadri Azizi. Ia menegaskan bahwa kecenderungan bermazhab sesungguhnya mengalami pasang surut dalam afiliasinya. Awalnya, mazhab diidentifikasikan kepada nama daerah lantas bergeser kepada nama perseorangan yang lantas dikenal sebagai Imam-imam  mazhab. Lihat, A. Qadri Azizy, Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju, 2004), cet. Ke-III,  h. 4-11;27-30

[9] Mengenai hal ini tejadi polemik dikalangan para ahli usul berkenaan dengan siapa sesungguhnya penyusun usul fikih pertama. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang sampai ke tangan umat Islam sampai saat ini menunjukkan bahwa Syafi’i-lah penyusun kitab usul fikih pertama. Lihat, Mun’im A. Sirry, Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-II, h. 75. Namun, di sisi lain juga banyak muncul kritik tentang hal ini. Maski tidak terus terang, banyak ‘keraguan’ yang dialamatkan kepada status al-Risalah sebagai kitab usul fikih, jika dilihat dari isi di dalamnya yang banyak didominasi oleh teori hadis, dan bukan metodologi usul fikih sebagaimana layaknya kitab usul fikih. Tak kurang dari Wael B. Hallaq menyampaikan kritiknya, bahwa hal terpenting yang patut dicatat adalah  terdapat kesenjangan antara materi al-Risalah jika dibandingkan dengan karya-karya usul fikih belakangan.  Bagi Hallaq, kemapanan posisi al-Syafi’i sebagai Bapak usul fikih banyak ‘berhutang jasa’ kepada para penerusnya  semisal Baihaqi dan Fakhru al-Din al-Razi, yang meneguhkan posisinya dalam usul fikih. Lihat, Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fikih Mazhab Sunni, Pen. Kusnadiningrat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-II, h. 45; 50-51

[10] Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam, dalam al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul karya al-Gazali, Disertasi tidak diterbitkan, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 26

       [11] Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), cet. Ke-I,  h. 270

[12] Ibrahim bin Sulaiman, al-Fikr al-Usuli, Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah,  (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983), cet. Ke-I, h. 98-99

[13] Syamsul Anwar, Op. Cit., h. 26

       [14] Ibid., h. 27-28;

[15] Ahmad Mustafa al-Maragi, Op. Cit., h. 153

[16] Dalam rumusan metodologinya-nya Ibn Hazm berbeda dengan usuli lainnya. Ia menyatakan bahwa prinsip dasar dalam istimbat hukum hanya boleh dikembalikan kepada empat hal, yaitu nash al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan dalil. Dalam elaborasinya terhadap ‘sumber-sumber hukum’ ini, ia juga berbeda dengan Ulama lainnya. kriteria ijma’ dan istilah dalil yang ia pakai juga berbeda dengan pandangan Jumhur usuli. Lihat Ibn Hazm, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Edisi Ahmad Syakir, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), Juz I, h. 70

[17]Ahmad Mustafa al-Maragi, Op. Cit., h. 154-155

       [18] Ia adalah ulama besar dan pernah menetap di Makkah dan Madinah dan mengajar di kedua kota tersebut, karenanya ia mendapat julukan Imam Haramain. Ia memiliki banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk usul fikih dan teologi. Untuk bidang terakhir ini, ia adalah seorang teolog rasional, bahkan termasuk peletak dasarnya. Lihat,  Tsuroya Kiswati, Al-Juwaini, Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam, (Jakarta: Erlangga, 2006), cet. Ke-II,  h. 26-27; 191-195

[19] Syamsul Anwar, Op. Cit., h. 30-31; Ahmad Mustafa Al-Maragi, Op. Cit., h. 162

       [20] Syamsul Anwar, Op. Cit., h. 31-32

      [21] Ahmad Mustafa Al-Maragi, Op. Cit., h. 192, 197, dan 212

[22] Ibid., h. 237, 254 ; Syamsul Anwar, Op. Cit., h. 34

      [23] Asafri Jaya bakri, Op. Cit., h. 46-50; Menurut Asafri, masih ada satu aliran yang ia sebut aliran gabungan, yaitu kelompok Ulama yang berupaya menggabungkan aliran Mutakallimin dan Fuqaha’. Lihat, Asafri Jaya Bakri, Op. Cit., h. 54-55. Namun dalam hal penulisan Tesis ini, diambil pendapat Jumhur sebagaimana telah disebutkan.

       [24] Ibid. h. 55

       [25] Ibid., h. 51;

      [26]  Mustafa Sa’id al-Khan, Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’, (T.tp: Muassasah ar-Risalah, t.t.),  h. 127-143

       [27] Abu Ishaq al-Syairazi, Al-Luma’ fi Usul al-Fiqh, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), h. 39;

[28] Paparan mengenai ini Lihat misalnya, Muhammad Muslihuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Pen. Yudian Wahyudi Asmin, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), cet. Ke-II,  h. 121-125

       [29] Duski Ibrahim, Op. Cit., h. 15

Advertisements