‘IDDAH DAN IHDAD (Masa Tunggu dan Masa Berkabung)ihdad-jpg1

A. Muslimin

PENDAHULUAN                                

Pernikahan merupakan sesuatu yang amat sakral dalam pandangan Islam. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnah Rasul yang harus di jalani dalam mengarungi sebuah bahtera kehidupan serta menjadi suatu dasar yang penting dalam memelihara kemashlahatan umum. Kalau tidak ada pernikahan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat. Pada dasarnya, dua orang (laki-laki dan perempuan) melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dengan tujuan untuk memperoleh kebahagian atau dikenal dengan istilah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua rumah tangga yang terbentuk melalui pernikahan dilimpahi kebahagiaan. Kadang ada saja masalah yang menimbulkan perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala hal tentang kehidupan, termasuk pernikahan, perceraian ‘thalak’, ruju, iddah, ihdad dan sebagainya. Talak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah tidak tercapai lagi. Apalagi kalau rumah tangga itu dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan dan perpecahan antara suami istri tersebut, maka dalam keadaan demikian perceraian dapat dilaksanakan, yaitu sebagai jalan keluar bagi segala penderitaan baik yang menimpa suami atau istri.

Namun demikian, bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai biasa atau cerai mati (ditinggal mati), tidaklah boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, melainkan ia harus menunggu untuk sementara waktu lebih dahulu. Masa menunggu bagi wanita yang bercerai itu disebut iddah. Diadakan masa iddah itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama masa iddah itu wanita tersebut hamil atau tidak, dan jika ternyata hamil maka anak tersebut masih sebagai anak dari suami yang pertama. Selain itu, iddah dimaksudkan sebagai masa untuk ‘berpikir ulang’ bagi suami istri untuk menetukan kelanjutan hubungan mereka.[1] Jika ternyata dalam masa iddah itu, suami istri menyesali perceraian mereka, mereka bisa ruju’ atau kembali ke ikatan pernikahan mereka yang lama. Aturan-aturan tentang talak, iddah, ihdah dan rujuk telah diatur dengan lengkap dalam agama Islam.

Islam memiliki banyak ilmu yang sangat menarik untuk dikaji, salah satunya fiqh munakahat. Materi fikih pernikahan banyak diambil dari al-Qur’an dan al-Sunnah, pendapat para fuqaha dan juga diambil dari Undang-undang dan lainnya.

 Ikatan pernikahan adalah satu ikatan yang begitu erat. al-Qur’an menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidzah. Allah Swt berfirman, (QS. al-Nisa’: 21).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: ”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu ikatan yang kuat.

Sebuah ikatan yang sedemikian erat, yaitu ikatan yang menghubungkan segalanya antara dua orang yang sama sekali berbeda, pastilah sangat sulit untuk dilepaskan pula. Oleh karena itu, Allah membenci perpisahan yang terjadi pada ikatan yang kuat itu.

Namun bagaimanakah jika ikatan tersebut putus atas kehendak dari Allah swt? Dalam hal ini penyebabnya adalah kematian. Maka peristiwa tersebut menjadi satu tragedi yang besar bagi pihak yang ditinggalkan, baik itu pihak suami maupun pihak isteri. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ada ketentuan yang mengatur tentang ihdad atau yang lazim disebut dengan masa berkabung, khususnya bagi pihak isteri yang ditinggalkan.

Al-Qur’an sebagai firman Allah dan al-hadits merupakan sumber dan ajaran jiwa yang bersifat universal.[2] Syari’at Islam yang terkandung dalam al-Qur’an telah mengajarkan pada manusia tentang tata hidup yang baik dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Namun demikian ini masih bersifat global sehingga memerlukan pemikiran dan penelaahan lebih lanjut guna memahami kandungan al-Qur’an.

Pada saat Rasulullah Saw masih hidup, otoritas pengambilan hukum terhadap suatu persoalan berada pada tangan beliau. Setelah wafatnya Rasulullah, penggunaan ijtihad menjadi solusi dalam rangka mencari pemecahan masalah-masalah baru yang muncul, hal ini didasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari’at Islam. Upaya tersebut telah dilakukan pada masa sahabat, tabi’in dan dilanjutkan generasi setelahnya hingga sekarang. Sekarang ini, permasalahan yang muncul pada masyarakat semakin komplek seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga tuntutan terhadap upaya ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tanpa meninggalkan ajaran-ajaran-Nya.

PEMBAHASAN

Definisi Iddah dan Ihdad

Menurut bahasa kata ‘iddah berasal dari kata al-‘adad. Sedangkan kata al-‘adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung. Kata al-‘adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama’ dari kata al-‘adad adalah al-a’daad begitu pula bentuk jama’ dari kata ‘iddah adalah al-‘idaad. Dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber’iddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya,[3] digunakan untuk maksud iddah karena perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu dan masa bersihnya.[4]

Menurut Sayyid Sabiq ‘iddah adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya juga bahwa ‘iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.[5]

Al-Jaziri menyatakan kata ‘iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. ‘Iddah secara syar’i yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.[6]

Abu Yahya Zakariya al-Anshari memberikan definisi ‘iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta’abbud ‘beribadah’ atau untuk tafajju’ ‘bela sungkawa’ terhadap suaminya. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa ‘iddah menurut urf syara adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan.[7]

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar’i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.[8]

Dari berbagai definisi ‘iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang ‘iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah ‘ta’abbud’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili[9] mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh syari’at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan (perceraian) atau yang menyerupainya. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Ulama Syafi’iyah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara’.

Kalangan Hanabilah dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah dalam menafsirkan makna iddah secara syar’i memberikan tujuan dari penetapan iddah yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah.

Dari itu definisi yang dikemukankan oleh kalangan Hanabilah menurut Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang paling bagus.[10] Wahbah Zuhaili mempunyai argumen bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan Syari’ setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi seorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berkahir.[11]

Secara bahasa kata Ihdad disebut dengan al-Hidad[12] yang artinya adalah perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.

Al-Anshari, ihdad berasal dari kata ahadda dan biasa pula disebut al-Hidad yang diambil dari kata Hadda, Mereka mengartikan ihdad dengan al-Man’u yang berarti cegahan atau larangan.[13]

Menghias pakaian yang dicelup warna baik pencelupan itu dilakukan ketika masih dalam bentuk kain, atau sudah menjadi pakaian, atau bahkan yang masih dalam bentuk benang sekalipun, tidak diperbolehkan dipakai dalam masa iddah kematian.[14] Ihdad adalah menahan atau menjauhi, dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.[15]

Ali al-Salusi, dalam hal ini juga mendefinisikan ihdad, antara lain sebagai berikut : “Di antara makna ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya”.[16]

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi ihdad :[17]

تَرْكُ الطِّيْبِ وَالزِّيْنَةِ وَالكُحْلِ وَالدُهْنِ المُطِيْبِ وَغَيْرِ المُطِيْبِ

Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik   minyak yang mengharumkan ataupun tidak.

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menegaskan yang dimaksud dengan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Oleh karena itu wanita yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi tentang ihdad :

تَرْكُ مَا تَزَيَّنَ بِهِ المَرْأَةُ مِنَ الحُلْيِ وَالكُحْلِ وَالحَرِيْرِ وَالطِّيْبِ وَالخِضَابِ 

Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutra, wangi-wangian dan inai.

Al-Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa ihdad adalah :

وَ عَلَي المُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا الحِدَادُ وَهُو الأمْتِنَاعُ مِنَ الزِّيْنَةِ وَالطِّيْب ِ

Ihdad adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.

Sekalipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Dan tidak boleh juga bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar dari rumah tanpa adanya keperluan. Hal ini untuk menghormati dan turut belasungkawa atas meninggalnya sang suami.

  1. Dasar Hukum Iddah dan Ihdad
  2. al-Baqarah, 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلا ثة قروء[18]

  1. al-Baqarah, 234

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن  اربعة  اشهر وعشرا

  1. Al-Ahzab, 49

ياايها الذين امنوا  إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها

  1. Al-Thalaq, 4

واللا ئى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن جواولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

  1. Bukhari Muslim[19]

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى

زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْراً (رواه البخارى ومسلم(

  1. Turmudzi[20]

اعتدى فى بيت ابن ام مكتوم

  1. Hadist diriwayatkan oleh Zainab,[21]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا

ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 11, ayat 1 : Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII, Pasal 39 :

Ayat (1) : Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
  3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Ayat (2) : Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3) : Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Pendapat Fuqaha Iddah dan Ihdad

Imam al-Syafi’i mengatakan tentang hukum ihdad, :[22] “Barang siapa yang diwajibkan kepadanya Iddah maka wajib pula baginya ihdad entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak perempuan yang muslimah, mereka semua dalam masalah ihdad itu sama.”

Ibnu Rusyd mengatakan :[23] “Para Ulama bersepakat bahwa ihdad itu wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada Iddah karena kematian.

Ibnu Abdil Bar senada dengan para ulama lain dengan berkata :[24] “Ihdad itu wajib bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya hingga sampai batas waktu iddahnya atau sampai ia melahirkan baik ia seorang yang merdeka atau budak, seorang muslimah atau seorang dzimmi, orang yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.”

Dari beberapa pandangan para Ulama di atas maka dapat diketahui bahwa mereka sepakat mengenai hukum ihdad, yaitu wajib, baik bagi orang yang merdeka maupun budak, orang yang sudah dewasa maupun masih kecil, muslimah maupun dzimmi. Namun mereka sepakat hanya pada ihdadnya orang yang ditinggal mati, dan juga pada suami saja. Sedangkan pada yang lainnya mereka berselisih. Sebagaimana perkataan Ibnu Rusyd, Namun mereka berselisih tentang hukum ihdad kepada selain suami dan ihdad kepada selain karena kematian, juga bagi yang kesuliatan maupun yang tidak. Imam Malik berkata Ihdad itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Adapun bagi seorang budak perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya entah ia itu ummu walad atau bukan maka tidak wajib Ihdad pada dirinya, begitulah pendapat para Fuqaha negeri-negeri besar.”[25] Imam Malik sendiri menambahkan,:[26] “Tidak ada ihdad bagi wanita yang ditalak, baik itu talak tiga maupun bukan, ihdad itu diwajibkan hanya kepada orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan sama sekali tidak ada kewajiban ihdad bagi orang yang ditalak.”

Ibnu Qudamah memaparkan tentang pendapat madzhab Hambali tentang ihdad beserta argumennya, ia berkata :[27]Ada perselisihan dalam riwayat dari Imam Ahmad tentang kewajiban Ihdad bagi wanita yang ditalak bain, yang berpendapat wajib diantaranya adalah: Said bin Musayyab, Abu Ubayd, Abu Tsaur, dan para Ulama Ra’yi, sedangkan yang berpendapat tidak wajib diantaranya adalah: Atha’, Rubai’ah, Malik dan Ibnu Mundzir, sebagaimana pendapatnya Imam al-Syafi’i tentang hadis Nabi saw (Bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung keapda mayit lebih dari tiga malam kecuali kepada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”) ihadad yang dimaksud dalam hadis di atas adalah ihdad untuk orang yang ditinggal mati, dan hadis tersebut menunjukkan bahwa ihdad wajib hanya untuk orang yang ditinggal mati dan bukan untuk selainnya, seperti talak raj’i dan mautu’ah karena samarnya, dan itu karena dalam kematian itu telah jelas duka cita yang dirasakan sebab perpisahan dengan suaminya dan kematiannya, namun adapun talak, perpisahannya itu karena usaha dari dirinya sendiri.”

Imam Nawawi berkata : “Dalam hadits ada dalil wajibnya berihdad bagi wanita yang menjalani ‘iddah karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. Ihdad ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani ‘iddah karena kematian suami, baik ia telah ‘berkumpul’ dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak,[28] wanita muslimah atau wanita kafir.[29] Ini merupakan madzhab Imam Syafi’i dan jumhur. Abu Hanifah dan ulama negeri Kufah, Abu Tsaur, sebagian Malikiyah menyatakan : “Tidak wajib berihdad bagi seorang istri dari kalangan ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani) Karena ihdad hanya khusus bagi istri yang muslimah, berdasarkan sabda Rasulullah : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah’. Dalam hadits dikhususkan penyebutan wanita yang beriman”.

Jumhur[30] memberi jawaban bahwa dalam hadits disebutkan orang yang beriman karena hanya orang berimanlah yang bisa mengambil buah dari pembicaraan syari’at, mengambil manfaat dengannya dan terikat padanya. Karena itulah, sasaran pembicaraan dalam hadits dikaitkan dengannya.[31]

Ulama sepakat tidak ada ihdad bagi ummul walad (budak perempuan yang telah melahirkan anak untuk tuannya), tidak pula bagi budak perempuan yang tuannya meninggal, demikian juga istri yang ditalak raj’i.[32] Adapun terhadap istri yang ditalak tiga ‘talak ba’in’, mereka berbeda pendapat : Atha`, Rabi’ah, Malik, al-Laits, al-Syafi’i, dan Ibnul Mundzir berpendapat tidak ada ihdad baginya. Sedangkan al-Hakam, Abu Hanifah, ulama Kufah, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid berpendapat ada ihdad bagi istri yang ditalak tiga. Al-Syafi’i juga memiliki pendapat seperti ini, namun pendapat yang lemah dari beliau.

Mereka yang berpendapat tidak ada ihdad bagi wanita yang ditalak tiga, berdalil dengan sabda Rasulullah : عَلَى مَيِّتٍ[33] Rasulullah mengkhususkan kebolehan berihdad disebabkan kematian seseorang setelah mengharamkannya, bila bukan karena kematian. Al-Qadhi berkata: “Wajibnya ihdad bagi wanita yang meninggal suaminya diketahui dari kesepakatan ulama yang membawa hadits tentang ihdad kepada hukum wajib. Walaupun dalam lafadz hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi mereka sepakat membawa hadits tersebut kepada hukum wajib. Bersamaan pula adanya pendukung dari sabda Nabi dalam hadits lain seperti hadits Ummu Salamah,[34] hadits Ummu ‘Athiyyah tentang celak, minyak wangi, dan pakaian perhiasan.[35]

Dalam hadits di atas juga terdapat dalil bolehnya berihdad karena kematian kerabat atau yang lainnya selama tiga hari dan tidak boleh (haram) jika lebih. Batasan waktu tiga hari ini dibolehkan karena syari’at memperhatikan keadaan jiwa dan tabiat seorang manusia yang jelas berduka bila ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya hingga tak berselera berdandan, memakai pakaian bagus dan sebagainya. Karena itulah Ummu Habibah dan Zainab bintu Jahsyin memakai wewangian untuk keluar dari ihdadnya. Dan secara jelas keduanya menyatakan bahwa mereka memakai wangi-wangian bukan karena suatu kebutuhan. Ini sebagai isyarat bahwa bekas-bekas kesedihan masih ada pada mereka, namun karena syari’at tidak membolehkan berihdad lebih dari tiga hari, maka tidak ada yang melapangkan mereka kecuali berpegang dengan perintah agama.[36]

Analisa Iddah dan ihdad dengan pendekatan sosiologis

Berdasarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasul banyak wanita-wanita muslimah yang telah ditinggal mati suaminya yang melaksanakan masa ihdad atau berkabung selama masa iddah sebagai suatu ungkapan duka cita atas kematian suaminya dan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan ihdad seperti perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan selama masa berkabung dan hal-hal yang dilarang pula sehingga dari sejumlah hadits dan atsar di atas menjadi jelas bagi kita bahwa wanita yang ber-ihdad tidak boleh memakai celak, minyak wangi/wewangian, pakaian yang dicelup kecuali kain ashb, semir, pacar kuku, pakaian yang dicelup dengan warna merah ‘mu’ashfar’, dan yang dicelup dengan tanah merah ‘mumasysyaqah’ serta perhiasan. Berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an serta al-Hadist tersebut cukuplah menjadi fakta kekuatan bahwa hukum ihdad merupakan salah satu ajaran syari’at Islam.

Dengan pertimbangan etik-moral sebenarnya ‘iddah memiliki fungsi pelindungan terhadap perempuan. Petama, untuk menggantikan cara-cara ber’iddah dan berihdad yang di luar batas kewajaran –seperti pada masa Arab Jahiliyyah yang melarang perempuan mu’taddah untuk menyisir rambut, memotong kuku bahkan harus mengisolasi diri dalam ruang terpisah selama satu tahun penuh– pada cara yang lebih berperikemanusiaan. Kedua, agar setelah diceraikan perempuan tidak segera tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena dalam batas waktu ‘iddah  itu perempuan masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.

Dulu perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada perempuan yang mempunyai kegiatan dan berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan  perkembangan  zaman,  kaum perempuan dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan multi  fungsional  karena  mereka  telah  mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif maupun negatif.

Dalam  perkembangan  modern  dewasa  ini,  banyak  kaum  perempuan muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang  berat,  seperti  sopir taksi, tukang parkir,  buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Iklim industrialisasi telah mendorong dan memacu gejolak kompetisi di dunia kerja. Seiring dengan berubahnya cara  pandang masyarakat terhadap peran dan  posisi  kaum  perempuan di  tengah-tengah  masyarakat, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan. Perempuan sibuk, perempuan kerja, yang waktunya  di  luar  rumah  kadang-kadang  lebih  banyak  daripada  di  dalam rumah.

Dalam konteks  kehidupan  masyarakat  Islam,  perempuan  yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversil, problematika pun semakin besar ketika perempuan yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya, dan  karena seorang muslimah, tak pelak menjadikan mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa ‘iddah, dimana dalam masa ‘iddah ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup banyak larangan bagi perempuan tersebut. Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka  di  dalam hati, karena  suasana  hati yang berkabung, tak ada hasrat  berhias diri, menyentuh wewangian ataupun berpakaian indah.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ‘iddah serta ihdad, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, tujuannya untuk  mengetahui  isi  dalam  rahim  perempuan  tersebut  dan  juga  untuk menghormati kematian almarhum suaminya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari. Di  samping  keharusan  ber-’iddah,  seorang  perempuan  yang ditinggal  suaminya  juga harus  melaksanakan ihdad. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Pada zaman modern ini, akan menjadi sebuah dilema bagi perempuan yang  dikenai  kewajiban  berihdad dengan larangan tidak boleh  keluar rumah dan  berhias  manakala  dia  juga  harus  berjuang  mencari  nafkah  untuk  anak-anaknya  dengan  bekerja diluar rumah. Memenuhi  perintah  agama  yang diwajibkan  atau  keluarganya  kesusahan dan kelaparan sehingga  menuntut dirinya  untuk  bekerja  mencari  nafkah  di  luar  rumah  dan  meninggalkan ‘iddah ketentuan dalam masa.

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh. Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa–peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. Pertama, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan.  Kedua, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki.  Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing Negara.

Masalah ‘iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati para ulama selain telah dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur’an maupun al-Sunnah. Pada suatu peristiwa pasti terkandung sebuah hikmah, adapun hikmah disyari’atkannya ‘iddah dan ihdad antara lain: Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya. Memperpanjang  waktu untuk ruju’ bagi suami yang menjatuhkan talaq raj’i. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya. Kehati-hatian ‘ihtiyat’ terhadap hak suami yang kedua. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba’in. Ihdad bagi isteri atas kematian suaminya. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya. Perlindungan terhadap penyakit seks menular. Sebagai hukum ta’abudy.

Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid suci, tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa ‘iddah adalah untuk memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk saling berpikir dan introspeksi sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya ‘iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci ‘mistaqan ghalidzan’ yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah ‘ta’abbud’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.
  2. Ihdad adalah masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Dan tidak boleh juga untuk keluar dari rumah tanpa adanya keperluan. Hal ini untuk menghormati dan turut belasungkawa atas meninggalnya sang suami.
  3. Iddah dan Ihdad wajib hukumnya
  4. Hikmah adanya Iddah dan Ihdad adalah menjunjung tinggi masalah perkawinan dan memberikan tempo berpikir panjang khususnya bagi wanita untuk menjaga kehormatannya dan mencegah percampuran nasab.
  5. Iddah dan Ihdad dimasa sekarang secara sosiologis tetap wajib, namun disesuaikan waktu dan kondisi ‘waktunya berbeda-beda’ tergantung fisik mental, jasmani rohani, demi kebutuhan kehidupan, ekonomi dan sosial terutama bagi perempuan yang mempunyai kegiatan ‘pekerjaan’.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang : PT. Dina Utama, 1994)

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih ala al-Mazhahib al-Arba’a, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, al-Mughny, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H)

Abu Bakar Ibn Mas’ud  al-Kasani, Badai’ Sana’i fi Tartib al-Syara’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)

Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Namiry al- Qurtuby, al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1980)

Abu Yahya Zakariya al-Ansahri, Fath al-Wahhab, (Semarang : Toha Putra, t.t)

Ahmad Gundur, Al-Talaq fi Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun, (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1967)

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002)

Ali Hasaballah, al-Furqah baina al-Zawjaini wama Yata’allaqu biha min ‘Iddatin wa Nasab, (t.tp: Dar al-Fikr al-Araby, 1387 H/1968 M)

Al-San’ani, Subul al-Salam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t)

Ali al-Salusi, Mausu’ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah, al-Maktabah al-Syamilah, (Qatar : Maktabah Dar al-Qur’an, 2002)

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007)

Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999)

Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, (ttp : tnp, t.t)

Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008)

Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut al-Qur’an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002)

Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t)

Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-Ahkam al-Syari’ah fi Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t)

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah ‘alaih wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, (Dar Thauq al-Najah, 1422 H)

Muhammad bin Idris al- Syafi’i, Al-Umm, (Dar al-Wafa’, 2001)

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtuby, al-Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Mu’arrafah, 1982)

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, “Kitab al-Thalaq wa Li’an”, Bab Ma Ja’a fi ‘lddati al-Mutawaffa‘anha Zaujaha, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t)

  1. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971)

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Libanon: Darl Fikr. 2006)

[1] Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), h. 144.

                   [2] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang : PT. Dina Utama, 1994), h. 1. 2. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), h. 21

[3] Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, (ttp : tnp, t.t), h. 702-703. Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002) , h. 272

[4] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303. Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 121-122.

[5] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, II : h. 277. Ali Hasaballah, al-Furqah baina al-Zawjaini wama Yata’allaqu biha min ‘Iddatin wa Nasab, (t.tp: Dar al-Fikr al-Araby, 1387 H/1968 M), h. 187. Bandingkan al-San’ani, Subul al-Salam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), III: h. 196. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), III, h. 223

[6] Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih ala al-Mazhahib al-Arba’a, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), IV. h. 451. Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut al-Qur’an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), h. 221. Sayyid Sabiq, terjemah Muhammad Tib, Fikih Sunnah, jilid 8, h. 139. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 303 lihat Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 150

[7] Abu Yahya Zakariya al-Ansahri, Fath al-Wahhab, (Semarang : Toha Putra, t.t), II : h. 103. Abu Bakar Ibn Mas’ud  al-Kasani, Badai’ Sana’i fi Tartib al-Syara’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III : h. 277. Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), h. 435. Ahmad Gundur, Al-Talaq fi Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun, (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1967),  h. 291

[8] Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-Ahkam al-Syari’ah fi Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t), I : h. 426.

[9] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Libanon: Darl Fikr. 2006), h. 7166, Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba’, juz 4. h. 451

[10] Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit,. h. 453-455

[11] Wahbah Zuahaili, Op. Cit,. h. 7166

[12] Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), h. 121; Ahmad Warson, Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, h. 243

[13] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab, Juz II, h. 107. Syekh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri ‘ala Ibn Qasyim al-Ghazi, juz 2, h. 175, Sayid Abu Bakar al-Dimyati, Hasyiyah I’anah Thalibin, juz 4, h. 43

[14] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab, Ibid.

[15] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 320

[16] Ali al-Salusi, Mausu’ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah, al-Maktabah al-Syamilah, (Qatar : Maktabah Dar al-Qur’an, 2002), cet. 7, Juz 2, h. 72

[17] Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Op.cit, h. 659

[18] Menurut ulama Syafi’iyyah lafal quru’ berarti suci sehingga tenggang waktu ‘iddah relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan pendapat Abu Hanifah yang mengartikan lafal quru’ dengan haid. Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II : h. 279-280.

[19] Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, “Kitab al-Thalaq wa Li’an”, Bab Ma Ja’a fi ‘lddati al-Mutawaffa‘anha Zaujaha, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t), III : 500. Hadis nomor 1196.

[20] Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, “Kitab al-Nikah”, Bab Ma Ja’a ‘An La Yakhtuba ‘ala Khitbati Akhihi, III : 440. Hadis nomor 1135. Hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

[21] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah ‘alaih wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, (Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 67

[22] Muhammad bin Idris al- Syafi’i, Al-Umm, (Dar al-Wafa’, 2001), Juz 6, h. 588

[23] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtuby, al-Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Mu’arrafah, 1982), h. 122

[24] Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Namiry al- Qurtuby, al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1980), h. 622

[25] Op. cit., Ibnu Rusyd, h. 122

[26] Malik bin Anas al-Ashbahy, al-Mudawanah al-Kubra, juz 3, tth, h. 430

[27] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, al-Mughny, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 178

[28] Bila seorang wanita yang berstatus budak dinikahkan oleh tuannya dengan seorang lelaki, lalu si lelaki meninggal dunia maka wanita tersebut wajib berihdad berdasarkan keumuman ayat: “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri -istri….”(al-Baqarah: 234). Permasalahan ihdad ini berkaitan dengan hak suami. Dan ihdad merupakan perkara yang mengikuti iddah. Al-Syarhul Mumti’, 5/717.

[29] Dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Apabila ada wanita Yahudi atau Nasrani yang dinikahi oleh seorang muslim, lalu si suami meninggal dunia maka si istri wajib berihdad. Karena ihdad itu mengikuti ‘iddah walaupun si istri kafir. Dalilnya adalah keumuman firman Allah : “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri -istri….” (al-Baqarah: 234). Al-Syarhul Mumti’, 5/715.

[30] Yang berpendapat bahwa ihdad berlaku bagi setiap istri yang ditinggal mati suaminya, baik si istri muslimah ataupun non muslimah.

[31] Dalam Fathul Bari, (9/602), disebutkan, jawaban jumhur dalam hal ini adalah bahwa lafadz beriman kepada Allah disebutkan sebagai penekanan untuk menyatakan sangat dicercanya hal tersebut (berihdad lebih dari tiga hari karena kematian selain suami). Sehingga tidak bisa difahami bahwa ihdad hanya berlaku bagi wanita yang beriman. Sebagaimana kalau kita menyatakan, “Ini adalah jalan kaum muslimin”. Sementara jalan tersebut terkadang dilalui pula oleh selain kaum muslimin. Al-Syaikh Ibnu Utsaimin, menyatakan bahwa yang dimaukan dengan hadits:لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ adalah untuk memberi anjuran kepada wanita agar tidak melakukan perbuatan demikian. Bukan maksudnya membatasi hukumnya hanya untuk wanita beriman saja sementara yang lain tidak masuk di dalamnya. Sebagaimana kalau kita mengatakan, “Tidak mungkin seorang yang dermawan menghinakan tamunya.” Kita maksudkan dengan kalimat ini sebagai anjuran untuk memuliakan tamu. Al-Syarhul Mumti’, 5/716.

[32] Karena mereka tidak berstatus istri dan si mayat bukan suami mereka. Sementara dalam hadits disebutkan dengan lafadz: إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ “…kecuali bila yang meninggal suaminya…”. (Al-Mughni, kitab Al-‘Iddah, Fashl La Ihdada ‘Ala Ghairi al-Zaujat)

[33] Lengkapnya : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat…”. Kata al-Imam al-Shan’ani, “Dalam ucapan Nabi : عَلَى مَيِّتٍ ada dalil tentang tidak adanya ihdad bagi istri yang ditalak. Bila talaknya raj’i maka perkaranya disepakati. Adapun kalau talaknya ba’in, jumhur ulama berpendapat tidak ada ihdadnya.” (Subulus Salam, 3/313)

[34] Tentang seorang wanita yang memintakan izin putrinya yang baru ditinggal mati suaminya untuk memakai celak karena keluhan sakit pada matanya. Hadits ini menunjukkan wajib berihdad bagi wanita yang wafat suaminya. Karena kalau tidak wajib, niscaya Rasulullah tidak akan melarang seseorang berobat dengan pengobatan yang mubah seperti mengobati penyakit mata dengan bercelak. (Fathul Bari, 9/601)

[35] Al-Minhaj, 9/351-352

[36] Fathul Bari, 9/602, al-Syarhul Mumti’, 5/712, Nailul Authar, 6/3434.

Advertisements