HUKUM KELUARGA ISLAM

huk-keluar-is

Pereview : A. Muslimin

MUNCULNYA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

DI SEJUMLAH NEGARA MUSLIM/ISLAM ABAD 20

Ringkasan

Pembaruan bisa diartikan memperbaiki atau membentuk, menyusun kembali dan juga bisa diartikan mengganti dengan yang baru. Pembaruan juga bisa diartikan dengan reformasi yang mempunyai arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses pengembangan adat istiadat dan cara hidup yang baru.[1] Hukum Islam sebagai sebuah aturan dalam agama yang tidak disekat oleh ruang dan waktu tidak menolak perubahan dan pembaruan karena Islam adalah shalihun li kulli zaman wa makan bahkan berlaku untuk seluruh umat manusia dengan segala sosiokulturnya tidak terkecuali dalam hukum keluarga Islam.

Dalam konteks hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim; (negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim) diabad 20an juga membutuhkan pembaruan terkait dengan siatuasi dan kondisi. Pembaharuan tersebut juga sebagai jawaban atas berbagai tuntutan realitas sosial yang ada. Kehadiran hukum keluarga Islam ditengah-tengah masyarakat sangat penting sebagai sebuah peraturan hukum yang membahas hubungan interen keluarga baik masalah perkawinan, percerain, perwalian, kewarisan, perwakafan dan dengan segala akibat hukumnya.

Dengan adanya perubahan zaman yang terus-menerus berarti tidak lupa dengan sejarah yang berlaku disetiap Negara yang mayoritas muslim. Sejarah pembaruan hukum dinegara-negara mayoritas Muslim bisa dibagi menjadi tiga fase;[2] fase pertama  tahun 1915-1950, fase kedua tahun 1950-1971, fase ketiga tahun 1971-sekarang. Dalam proses pembaruan diperlukan pola bentuk pembaruan dan ini terbagi atas dua pola yaitu : Pertama, Intra Doctrinal Reform, Pembaruan yang masih berkisar pada pendapat-pendapat iman madzhab, dengan model : Talfiq : mencampur adukan dengan UU dan Takhyir : tetap pada satu madzhab yang diikuti, Kedua, Extra  Doctrinal Reform Pola pembaruan yang sudah keluar dari Imam Madzhab., atau reinterpretasi nash atau kontektualisasi nash.[3]

Negara-negara tersebut dalam melakukan pembaruan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dan diantara tujuannya adalah; unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita dan respon terhadap dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Analisa

Dari ringkasan tersebut bisa dilihat bahwa munculnya pembaruan hukum keluarga Islam di Negara-negara mayoritas muslim banyak faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah ingin memberlakukan hukum secara menyeluruh tanpa melihat agama, ingin menyatukan sunni syi’ah demikian juga menyatukan antar madzhab. Berdasarkan sejarah bahwa pada fase pertama, yaitu fase 1915-1950, setidaknya ada enam negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Keenam negara tersebut adalah Turki, Libanon, Mesir, Sudan, Iran, dan Yaman Selatan. Pada fase kedua, fase 1950-1971, setidaknya ada tujuh negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga. Ketujuh negara tersebut meliputi Yordania, Syiria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria, dan Pakistan. Sedang pada fase ketiga, atau fase 1971-sekarang, setidaknya ada sebelas negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Kesebelas negara tersebut adalah Afganistan, Bangladesh, Libya, Indonesia, Yaman Selatan, Somalia, Yaman Utara, Malaysia, Brunei, Kuwait, dan Republik Yaman.

Adapun bentuk PerUUan yang dihasilkan dari proses pembaruan di atas akan dijelaskan sebagai berikut : Turki menjadi negara yang pertama kali melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga yang berlaku. Adapun bentuk PerUUan yang dihasilkan adalah Qanun Qarar al-Huquq al-‘Ailah al-Uthmaniah yang lahir pada tahun 1917. Di Indonesia, setidaknya ada delapan produk PerUUan yang dihasilkan, yaitu : (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan Peraturan No.2 tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil; (5) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); (6) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983; dan (8) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

STATUS PEREMPUAN ARAB PRA-ISLAM DAN PEMBARUAN ISLAM

DALAM KEHIDUPAN KELUARGA

Ringkasan

Ketika berbicara perempuan Arab sebelum Islam sering didengar istilah atau anggapan yang sangat tidak baik dan memperihatinkan, perempuan sama halnya dengan barang yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, dihadiahkan kepada tamu atau siapapun yang dihormati dan bahkan bisa dikubur hidup-hidup ‘wa’dul banat’ karena anak perempuan dianggap cela atau aib dan membawa kepada kemiskinan. Hanya saja tradisi ini tidak memasyarakat di seluruh bangsa Arab. Motif lain dari penanaman bayi perempuan hidup-hidup di kalangan masyarakat kelas bawah adalah karena takut jatuh miskin, terutama di lingkungan masyarakat Bani Asad dan Tamim. Perlakuan terhadap anak laki-laki adalah penuh kasih sayang, kecuali sebagian kecil di lingkungan masyarakat miskin anak laki-laki juga di bunuh.[4]

Gambaran tersebut menjelaskan betapa mengerikan nasib yang menunggu anak-anak perempuan saat itu, dan kesedihan yang mendalam dari orang tua pada saat kelahiran anak mereka. Orang Arab menganggap bahwa bayi perempuan adalah pembawa bencana dan penyebab kemiskinan. Mereka dianggap sebagai kaum yang lemah yang tidak dapat berperang dan tidak berdagang. Sebagaimana yang ada dalam kultur Arab bahwa mereka adalah suku yang politiknya berdasarkan kekayaan, kekuatan dan bersifat nomaden, maka kaum perempuan dianggap tidak bisa menjalani tugas sebagai orang Arab. Sikap demikian muncul dan wajar jika dilihat sosial masyarakatnya.

Selain itu, dalam tradisi Arab jahiliyah juga dikenal istilah nikah mut’ah, nikah badal dan nikah syighar. Dari berbagai macam pernikahan ini dapat diketahui bahwa dalam tradisi Arab klasik perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi sesuatu yang sangat diagungkan bahkan kekuasaannya pun berada di bawah tangan perempuan. Namun pada sisi lain, mereka sangat dilecehkan dimana ketika kaum perempuan ikut perang kemudian kalah maka kelompok perempuan ini menjadi barang dagangan yang tidak ada harganya, artinya dapat diperjualbelikan seperti barang dan hewan.

Kebiasaan perempuan pada masa jahiliyah yang lain adalah kebiasaan kaum perempuan pagan yaitu berthawaf mengelilingi Ka’bah dengan bertelanjang bulat. Pada masa pra Islam perceraian tidak ada peraturan maupun batasan. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya sewaktu-waktu ketika diinginkan. Hal ini adalah bentuk pelecehan terhadap hak perempuan.

Keadaan yang sangat memilukan tersebut berubah seiring dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya menjadi angin segar bagi wanita Arab pada  masa itu, pesan moral Islam yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam yang moderat disegala bidang terutama bidang keluarga harkat dan martabat wanita diangkat, namun masih saja ada yang menganggap bahwa hukum bagi perempuan masih terkesan kurang memberikan keadilan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pihak menginginkan dilakukannya pembaruan terhadap Hukum keluarga Islam.

Analisis

Islam adalah agama penyempurna ajaran atau agama-agama sebelumnya, bahkan menghapus ajaran yang tidak sesuai dengan keadilan dan kesejahteraan, terutama ketika berbicara tentang hukum keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Ajaran Islam dibawa oleh Rasul Saw dengan salah satu misinya adalah mengangkat derajat wanita. Berbicara tentang wanita untuk saat ini adalah menjadi hal yang sangat menarik perhatian banyak kalangan. Sebab, dalam realitasnya, kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktek diskriminasi serta ristriksi dari masyarakat. Kaum perempuan adalah kelompok sosial yang sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang bersifat maskulin.

 Agama Islam sebagai agama pemberi rahmat untuk seluruh alam, di mana al-Qur`an dan al-Hadits menjadi sumber referensi utama dapat ditemukan banyak sekali mengenai status dan peranan perempuan. Misalnya, masalah pembagian harta waris, pernikahan, tentang aurat, saksi danlainnya yang statusnya sama dalam berkewajiban dan dalam memperoleh hak seorang wanita dan pria.

Disisi lain, al-Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sekaligus ibrah tauladan terhadap sejarah-sejarah masa lampau datang untuk memberikan penjelasan dan solusi terhadap kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Sebagaimana diketahui tentang kebiasaan jahiliyah yang tidak suka dengan lahirnya seorang perempuan kemudian membunuhnya, al-Qur`an mengecam sikap mereka dengan menyatakan bahwa dilarang membunuh anak perempuan karena takut miskin. Dalam surat al-An’am ayat 151 dinyatakan yang artinya adalah “Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar“.

Inilah humanisme dalam Islam, dimana sikap tersebut tidak berkaitan dengan unsur kekuasaan ataupun ataupun politik. Dalam hal ini jelas Islam tidak melihat status perempuan sebagai pembawa kemiskinan, namun melihat sebagai manusia yang harus diakui dan dihargai status sosialnya, dengan segala konsekwensi apapun yang terjadi.

Sistem pernikahan Islam sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surat al-Nisa ayat 3, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat di atas jelas menolak sistem pernikahan yang ada pada masa Arab klasik. Sebab dalam ayat di atas dinyatakan bahwa pernikahan didasarkan atas keadilan bukan atas dasar kesenangan nafsu belaka. Begitu juga tentang aurat, (QS. al-Ahzab : 59) “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.

Dalam pembaruan hukum keluarga Islam sudah banyak percobaan dilakukan baik di Indonesia maupun dinegara-negara mayoritas Muslim. Seperti yang dilakukan oleh Turki yang membuat Qanun Qarar al-Huquq al-‘A’ilah al-Usmaniyah (Hukum Ustmani yang Mengatur Hak-hak Keluarga),[5] Kemudian diikuti oleh Negara-negara terdekat, kemudian usaha pembaruan ini berlangsung sampai zaman modern dan tidak ketinggalan di Indonesia.

HISTORISITAS PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DARI FIKIH KE UU :

KONTRIBUSI DAN PERAN TURKI DAN MESIR

Ringkasan

Sejarah munculnya fenomena pembaruan hukum keluarga Islam dipelopori oleh Turki yang membahas tentang perkawinan, perceraian, dan warisan yang dimulai pada tahun 1917 sebagaimana yang kita tahu bahwa Turki tidak menggunakan syariat Islam dalam pemerintahannya bahkan Turki merupakan negara sekuler dan tidak mempunyai institusi keagamaan yang kuat. Berbeda dengan Negara lain, semisal Mesir yang mempunyai Al-Azhar, sehingga proses pembaruan berlangsung lebih mudah. Jika dilihat menurut tahun, pembaruan hukum keluarga Turki adalah sebagai berikut :[6]

– 1839 : muncul dekrit imperium 1839 sebagi rezim legislatif modern

– 1850 : keluar UU perdagangan dan pidana, dari madzhab hanafiah dan hukum perancis

– 1876 : lahir UU sipil yang diambil dari madzhab hanafi

-1915 : muncul dekrit mereformasi hukum perkawinan hanafi dan belum memasukkan hukum keluarga dan hukum waris

– 1917: hukum hak-hak keluarga

– 1923: menyatukan hukum hak-hak keluarga dengan majallah al-ahkam al-adhiya 1876 dan hukum tradisional melalui komisi hukum

– 1926: karena komisi hukum tidak berhasil dan terjadi kekosongan hukum, maka Turki mengadopsi hukum perdata Swiss tahun 1912 dan dinamai Hukum Perdata Turki

– 1933-1950: Hukum Perdata tersebut diamandemen untuk pertama kalinya

– 1988-1992: Hukum Perdata tersebut diamandemen kedua kalinya

Setelah Turki sebagi Negara pertama yang mengadakan pembaruan disusul oleh Mesir. Hukum keluarga Mesir mengalami reformasi sejak 1920 dan sejak itu parlemen menetapkan berbagai UU. Pada dekade 1960-an dan 1970-an diajukan berbagai usulan reformasi hukum termasuk hukum kekeluargaan tetapi tidak ada yang berhasil diundangkan. Pada 1979 Presiden Anwar Sadat secara sepihak mengeluarkan dekrit yang menetapkan salah satu dari usulan tersebut menjadi UU, akan tetapi pada masa Presiden Husni Mubarok, tahun 1985, UU tahun 1979 itu dianulir. Sebagai gantinya, dalam rangka memenuhi tuntutan kelompok-kelompok Islam dibuat UU status personal baru yang yang merevisi UU tahun 1920 dan 1929.[7]

Dalam bidang perkawinan di Mesir mempunyai UU mengenai batas minimum usia pernikahan yaitu bagi laki-laki 18 Tahun dan bagi wanita 16 Tahun. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan.[8]

Masalah pencatatan nikah, di Mesir dimulai dengan terbitnya Ordonansi Tahun 1880, kemudian didikuti dengan lahirnya Ordonansi Tahun 1897 yang pasal 31-nya menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan.

UU Tahun 1979 tentang beberapa ketentuan hukum keluarga menghendaki dibatasinya hak talak suami dengan cara mewajibkannya mencatatkan talak pada waktu dijatuhkan dan memberitahukan kepada isterinya. Jika tidak, ia dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya dua ratus pound, dan talak hanya menimbulkan akibat hukum sejak dari tanggal diketahuinya oleh isteri.

Di Mesir Pengucapan Talak Tiga hanya jatuh satu talak. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan.[9]

Beberapa Undang-undang yang sudah dihasilkan di Mesir adalah sebagai berikut; UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris, dan UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.

Usaha pembaharuan Hukum Kelurga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egyptian Feminist Umon yang berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Huda Sya’rawi. Kelompok ini mengajukan 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Diantara tuntutan itu adalah; Pendidikan kepada Wanita, Pembaharuan Hukum Keluarga, Batas Minimal Perkawinan, Pembatasan Poligami, Pembatasan Hak Cerai Laki-laki.

Analisis

Keberadaan hukum, terutama hukum keluarga sangat diperlukan untuk mengatur dan menertibkan semua administrasi. Pembaruan mutlak diperlukan agar hukum keluarga di dunia khususnya Turki dan Mesir sebagai pelopor pembaruan dengan corak yang berbeda. Turki sebagai Negara sekuler maka hukum yang diterapkannyapun hukum keluarga sekuler. Berbeda dengan Mesir sebagai Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui baik secara substantif dan atau pembaruan peraturan.

Hukum keluarga di Turki dan Mesir sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini bisa didasarkan kepada politik atau desakan-desakan dari pihak luar atau memang perubahan itu alamiah sesuai dengan perkembangan zaman perubahan waktu dan tempat yang mengharuskan adanya perubahan hukum baik secara teks maupun kontek. Sebab perubahan itu pasti sedangkan teks itu tetap. Penafsiran-penafsiran pasti muncul baik untuk nash maupun untuk hukum-hukum perdata.

TUJUAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Ringkasan

Pembaruan hukum keluarga Islam adalah upaya untuk melakukan penyelarasan pemahaman dan aplikasi ajaran Islam dibidang hukum dengan kemajuan modern, perubahan yang terjadi di Negara-negara Islam dunia dengan tetap berdasarkan pada semangat ajaran hukum Islam. Adapun tujuan pembaruan Hukum Keluarga Islam secara umum dapat dikelompokan menjadi : Unifikasi hukum perkawinan, Peningkatan status wanita, Respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman,[10] Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan dan menjadi pegangan hakim.

Analisis

Syari’ah tidak pernah berubah karena syari’ah itu datangnya dari Tuhan, tetapi jika ada perubahan maka yang berubah adalah pemahaman tentang syari’ah yang dipahami sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu bahkan adat dan niat. Penggunaan kata syari’ah, hukum dan fiqh sering digunakan sama tetapi sebenarnya berbeda.

Pembaruan yang terjadi terhadap hukum keluarga Islam di setiap Negara itu dikarenakan banyak sebab dan hal yang menginginkan terhadap pembaruan bahkan perubahannya, bisa dari bermacam-macam faktor diantaranya adalak faktor politik, sosial, budaya dan situasi-situasi terntentu yang memaksakan adanya pembaruan itu. Inilah alasan untuk mengadakan pembaruan dan bahkan perubahan jika tidak ada alasan-alasan tersebut maka hukum awal itu tetap berlaku.

Jika terjadi pembaruan pasti ada tujuannya, dan diantara tujuannya, pertama, adalah unifikasi hukum perkawinan, dengan adanya unifikasi yang bertujuan untuk memberikan hukum bahwa hukum keluarga tersebut bisa diberlakukan  kepada siapapun warga negara tanpa melihat agama, tujuan lain dari unifikasi adalah untuk menyatukan sunny dan syi’ah, memadukan antar madzhab, kedua, mengangkat derajat wanita dalam arti persamaan hak dan kewajiban setiap individu jelas dan bisa disepakati, ketiga, tujuan pembaruan adalah respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman karena jika tidak merespon hal tersebut maka hukum keluarga Islam akan tertinggal bahkan tertindas menghadapi perkembangan era modern ini, tujuan selanjutnya adalah memberikan kepastian hukum kepada wanita-wanita tentang hukum keluarga baik tentang perkawainan, kewarisan dan yang lain jika pembaruan ini dilakukan dan jika terjadi permasalahan yang sampai kepada pengadilan maka pembaruan ini bisa.

HISTORISITAS DAN TUJUAN ADANYA ATURAN POLIGAMI, LARANGAN PERKAWINAN DINI,

LARANGAN PERKAWINAN PAKSA, ATURAN PERCERAIAN DALAM PER-UU KELUARGA ISLAM

INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM

Ringkasan

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 poligami praktis dilarang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun.

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau.[11]

Analisis

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Poligami dianggap sebagai hal yang bisa menyakiti isteri sehingga memberinya hak untuk meminta pemutusan perkawinan yang didasarkan kepada undang-undang. Karena dengan adanya UU tersebut diharapkan bahwa seorang suami tidak dengan mudah untuk melakukan poligami karena harus sepengetahuan istri, pengadilan dan belum lagi bagi seorang PNS yang begitu ketat aturannya. Tujuan berumah tangga adalah adanya kehidupan yang tentram bahagia  dan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya.

Batas umur pernikahan di Indonesia, jika dibandingkan dengan batas umur pernikahan dengan Negara lain sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relatif tinggi. Karena berumah tangga bukan untuk sesaat dan bersenang-senang saja, maka batas usia yang ditentukan minimal bisa diajdikan ukuran dan standar minimal seseorang bisa berfikir secara rasonal dalam berumah tangga dan bermasyarakat, usia baligh dalam Islam, misalnya tidak bisa diukur hanya dengan batasan tanda yang tampak tapi harus juga melihat usia dan lingkungan yang berada disekitarnya, jadi batasan usia di Indonesia sebagai pembaruan dari hukum Islam.

Bahwa reformasi hukum keluarga yang dilakukan Indonesia merupakan upaya menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga. Bahwa metode ijtihad yang dipergunakan oleh Indonesia dalam memperbarui hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipergunakan oleh ulama dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern. Materi-materi hukum keluarga di Indonesia baik dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat dan lain-lain telah bergeser dari kitab-kitab fiqh mazhab bahkan dalam hal-hal tertentu materi-materi hukum keluarga tersebut berbeda secara fundamental dari kitab-kitab fiqh.

HISTORISITAS DAN TUJUAN ATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PER-UU KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM

Ringkasan

UU NO 22 Tahun 1946 Menyatakan : Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.  Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.

UU No I tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PP No 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 Ayat 1 : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.” Ayat 2 : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12] Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.

Pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Dari penjelasan tersebut bahwa akad nikah pelu diaktakan. Pentingnya diaktakan akad perkawinan di atas karena menyangkut persoalan asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

Analisis

Manfaat pencatatan pernikahan : Mendapat perlindungan hukum. Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

KEBERANJAKAN DARI KONSEP KONVENSIONAL KE DALAM

PER-UU HUKUM KELUARGA ISLAM

Ringkasan

Hukum keluarga Islam utamanya masalah perkawinan dan perceraian adalah topik penting dan menarik dalam kajian hukum Islam mengingat, sebagaimana dinyatakan oleh  JND. Anderson dalam bukunya Islamic law in The Modern World sebagai berikut : Hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syari’ah. Selama beratus-ratus tahun hingga sekarang diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim. Dapat dikatakan hukum keluarga masih berlaku utuh dan penuh. Hukum keluarga sering menjadi sasaran perdebatan kelompok konservatif dan modernis di dunia Islam.[13] Hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat berbagai sebab yang di antaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.[14]

Ada beberapa aturan perkawinan yang dalam masa modern ini mengalami modifikasi dan ‘penyempurnaan’ dibanding aturan dalam fikih klasik dengan pertimbangan lebih mendatangkan kemaslahatan dan mengangkat derajat wanita. Bidang-bidang itu meliputi masalah batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, talak, wali dan lainnya. Dalam pengamatan Atho’ Mudzhar, ada 11 isu yang pada umumnya dinyatakan sebagai adanya indikasi pembaruan hukum keluarga. Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing negara memberikan penekanan yang berbeda dari isu-isu tersebut.[15]

Fikih klasik umumnya tidak menentukan usia minimal kapan seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan. Tak mengherankan jika perkawinan anak-anak diperbolehkan dan dihukumi sah. Dalam perkembangan lebih lanjut batasan usia pernikahan adalah salah satu aspek dalam hukum perkawinan yang mengalami modernisasi atau pembaruan. Jika dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti, kapan seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.[16]

Poligami dalam pandangan fuqaha klasik dipahami sebagai sebuah kebolehan dan bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang perlu dilakukan oleh muslim yang mampu untuk itu. Untuk berpoligami, tidak diperlukan syarat dan ketentuan yang rumit dan ketat. Biasanya syarat yang ditekankan hanyalah sifat adil, itupun terbatas dalam hal-hal yang sifatnya fisik material kuantitatif.[17]

Pada umumnya pembaruan hukum itu mendapat resistensi oleh ulama Islam tradisional. Kelompok ini lebih mantap dan puas dengan aturan sebagaiman yang tertuang dalam kitab fikih yang sejalan dengan madzhab yang dianutnya. Di Indonesia, UU Perkawinan dinilai banyak membawa perubahan dan maslahat terutama terhadap kaum wanita dan anak-anak dengan beberapa ketentuannya yang baru. Jika hal ini membawa manfaat pada wanita dan anak-anak, namun dirasakan oleh sebagian laki-laki telah ‘ merugikan’ privilege yang selama ini telah dinikmatinya seperti kemudahan dalam bercerai dan poligami. Belakangan UUP dinilai sudah konservatif dan ketinggalan, sehingga saat ini ada usaha-usaha untuk mengamandemen dan bila perlu dirombak secara total.

Mengingat begitu sentral dan mendasarnya hukum keluarga Islam di kalangan umat muslim, maka dari itu, setiap upaya untuk memodifikasi, merubah apalagi mengganti hukum keluarga Islam bisa dipastikan akan menimbulkan gejolak, protes dan keberatan dari umat Islam. Kasus pengesahan RUU Perkawinan tahun 1974 kiranya menjadi bukti terang dari pernyataan ini, sehingga pembaruan yang diusung oleh sebagian kalangan, hanya sebagain (kecil) saja yang relatif berhasil, itupun di lapangan tidak sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan.

Analisis

Aturan perkawinan di Indonesia sebagimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah banyak mengalami ‘kemajuan’ jika dibanding dengan ketentuan fikih lama. Hal seperti ini tidaklah mengeherankan, mengingat fikih pernikahan pada dasarnya masuk dalam wilayah fikih sosial, di mana perubahan amat mungkin dilakukan. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadhaatan kiranya perlu dijadikan acuan utama buat menentukan berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketetntuan lama.

Diantara pembaruan hukum keluarga perlunya pembatasan usia nikah sebagai pertimbangan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. UU tersebut lebih tegas dan pasti dalam menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-kitab fikih tidak secara tegas menetapkan. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara psikologis wanita lebih cepat dewasa dibanding pria.

METODE PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM, KELAHIRAN PER-UU KELUARGA ISLAM SEBAGAI BAGIAN DARI CAMPUR TANGAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK-HAK KEKELUARGAAN ISLAM

Ringkasan

Hak-hak dalam keluarga Islam menjadi penting sebagai acuan dan yang paling menarik dan menjadi perbincangan adalah hak asasi perempuanyang  merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993 , maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan .

Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional. Diawali dengan sejarah lahirnya CEDAW, Tepatnya pada18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Disetujuinya KonvensiPenghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Perempuan) merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.

Pada dasarnya konvensi ini tidak jauh berbeda dengan deklrasi of human right nya PBB tapi terdapat beberapa tekanan-tekanan yang diberikan oleh konvensi ini menyangkut hak-hak perempuan, seperti pada pasal 11 mengatur tentang hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan, Pada pasal 12 mengatur tentang kesehatan perempuan, bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental , khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi dalam masa kehamilan).

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Isinya hampir sama dengan deklrasi umum hak asasi manusia tapi memberikan penekanan kepada peranan Negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.

Pasal 17 sampai 22 CEDAW membahas tentang mekanisme pemantaunan perkembangan dari pelaksanaan CEDAW, Negara yang beratifikasi berkewajiban menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, adminsitratif atau lainnya, sebagaimana telah diadopsi oleh Negara tersebut.

Analisis

Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan ‘dharurat’ yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fikh yang disebut sebagai al-Dharurat al-Khams, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari’ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.

Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman : (QS Al-Hajj : 4) “Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan.”

HAM yang berkembang di dunia internasional tidak bertentangan antara satu sama lain dengan Hukum Islam. Bahkan organisasi Islam internasional yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi HAM. Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. Ini dibuktikan oleh adanya piagam madinah yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen madinah atau piagam madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa, dalam dokumen itu dapat disimpulkan bahwa HAM sudah pernah ditegakkan oleh Islam.

PERAN KURSUS PRA PERKAWINAN DAN KURSUS CALON PENGANTIN

DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI DAN ISTRI

Ringkasan

Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961, BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961 dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin). Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Ketika Islam menganjurkan kepada laki-laki dan wanita agar memilih jodoh yang baik semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang baik dan mulia yang mampu menjadikan pemimpin agama dan umat di masa yang akan datang dan anak shalih yang kita harapkan bersama. Namun sebelum memikirkan ke arah itu anda harus memilih isteri yang shalihah untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak anda serta pemegang amanah bagi rumahmu, karena rumah tangga yang Islami menjadi bibit terbentuknya masyarakat yang Islami sekaligus berfungsi sebagai benteng aqidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh lebih dahulu, karena hal itu lebih utama harus diperhatikan.

Banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang belum memiliki kematangan pikiran dalam menuju ke jenjang pernikahan, baik dari segi faktor usia maupun kemampuan finansial. Sehingga jarang permasalahan yang kerab timbul dalam rumah tangga tidak mampu terelakkan lagi.

Kursus Calon Pengantin. Kursus tersebut, sejatinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Praktiknya, suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan.nSuscatin diselenggarakan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementrian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Dasar hukum penyelenggaraan Suscatin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009. Manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.

Analisis

Kursus pra-nikah, pendidikan seks bagi remaja menjadi alternatif untuk meminimalisir angka penceraian, KDRT, Free Sex, dan hal-hal yang dapat merusak keluarga sakinah. Kursus pra-nikah merupakan bagian dari maqashid syari’ah, yang bertujuan untuk kemaslahatan. Kursus pra-nikah dapat didirikan oleh badan NGO (Non Goverment Organisation) atau badan diluar pemerintah. Bekal untuk membentuk Keluarga sakinah bermula dari badan Formal, informal, dan non formal. Semakin banyak pendirian badan-badan untuk menyelenggarakan Kursus Pra-nikah, maka semakin dapat mengurangi Mafasid (kerusakan) dalam rumah tangga.

Peran Khusus Kursus Pra-Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah dan Karakter Anak Seperti yang telah diterangkan diawal bahwa tujuan dari Pra-Nikah itu sendiri bukan hanya sebagai penyelesaian masalah dalam keluarga saja, melainkan lebih ditekankan kepada pembentukan keluarga Sakinah, demi mengurangi angka penceraian, serta tindak kekerasan dalam rumah tangga. Konseling Pra-Nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkar tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Maka, dalam hal ini kursus Pra-Nikah sesuai dengan Konsep Maqhasid Syari’ah yaitu Jalb al-Mashalih wa dar al-Mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), sebab dengan diadakannya kursus Pra-Perkawinan ini digunakan untuk mencegah kerusakan seperti Free-Sex, Penceraian, hamil diluar nikah, kekerasan terhadap perempuan, hingga pengurangan angka penceraian, dalam segi mewujudkan kemaslahatannya selain tujuan pokok dari Kursus Pra-Perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah juga memberikan pengetahuan tentang seks yang tak lagi tabu bagi remaja, sebab minimnya pengetahuan remaja tentang hal tersebut.

Penyebab utama terjadinya keributan dalam rumah tangga diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak dan kewajiban suami tehadap isteri dan kewajiban isteri ter-hadap suami, dan pada akhirnya dampak yang terjadi adalah tidak adanya hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak mereka.

PER-UU KELUARGA ISLAM DAN CEDAW DALAM MENJAMIN

HAK-HAK KEKELUARGAAN ISLAM

Ringkasan

Allah mensederajatkan semua orang. Semua manusia. Tidak ada bedanya satu sama lain dalam ukuran yang fisik tetapi dibangun dalam konstruk ketaqwaan seseorang. Ketaqwaan bukanlah label dari strata fisik seseorang tetapi watak dan prilaku kesalehan spritual dan sosial. Nabi ketika khutbah Haji Wada’ mengatakan, “orang-orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang-orang non Arab, begitu juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak mempunyai keunggulan atas orang kulit hitam atau orang kulit hitam tidak mempunyai keunggulan atas kulit putih. Semuanya adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat”.[18]

Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Pernah ada kisah, seorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus ini dihadapkan kepada Rasulullah dan diminta agar kemungkinan wanita itu dimaafkan. Akan tetapi Rasulullah menjawab, “Bangsa-bangsa yang hidup sebelum kamu telah dibinasakan oleh Allah karena mereka menghukum orang-orang yang biasa dari rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, andaikata Fatimah putriku sendiri mencuri maka aku akan memotong tangannya”.[19]

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, status sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena, yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif karena berbagai macam alasan seperti halnya gender, strata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan. Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah semestinya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan.

CEDAW atau ICEDAW ‘International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women’ adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan, Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatanganinya. CEDAW ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.

CEDAW telah berjasa untuk membawa perempuan dalam arena perbincangan hak. Ketika pemerintah telah meratifikasi CEDAW, maka artinya pemerintah telah melakukan kontrak sosial dengan perempuan. CEDAW menjadi alat untuk selalu menagih pemerintah berada dalam jalur HAM.

CEDAW merupakan perjanjian internasiaonal yang paling komprehensip tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat kepada negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah langkah umum, program, serta kebikakan-kebijakan.

Tanggal 24 Juli 2010 lalu tepat 26 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Harapan akan terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan berkesetaraan mewarnai pemberlakuan aturan tersebut.

Analisis

Awal lahirnya konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memang tak bisa lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Meski sangat maskulin di awal kelahirannya, HAM berhasil menjadi agenda utama Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mendorong perdamaian dan keamanan internasional.

Dapat dikatakan, CEDAW merupakan sebuah terobosan baru  dimana perlindungan hak bagi perempuan tidak hanya dipandang sebagai pengakuan secara legal formal dalam arti partisipasi dalam legislasi namun juga adanya pengaturan untuk mengubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap berkontribusi besar terhadap pendiskriminasian terhadap perempuan.

26 tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya  untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan. Namun upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan. Prinsip yang diakui dalam CEDAW adalah prinsip persamaan yang sebenarnya merupakan suatu tujuan dari pelaksanaan konvensi tersebut yaitu Keadilan substantive. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki berangkat dari posisi yang tidak setara dimana sejarah munculnya kepemilikan pribadi telah mengkonstruksi pola pikir masyarakat ‘budaya’ bahwa perempuan sejatinya adalah selalu berada dibawah laki-laki. Dari konstruksi inilah kemudian timbul berbagai macam persoalan dalam kehidupan perempuan seperti munculnya stereotipe negative (manja, cengeng, tidak rasional, dan lainnya), marjinalisasi (khususnya dibidang ekonomi karena adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pencari nafkah tambahan), subordinasi (diposisikan setelah laki-laki), beban ganda (perempuan yang berkecimpung di ranah publik tidak boleh melepaskan tanggungjawab di ranah domestik) dan akhirnya berujung pada segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Kehidupan berkeluarga itu tujuannya adalah sakinah mawaddah dan rahmah.bagaimana kita memperolehnya, maka musyawarah keluarga solusinya.

PERJANJIAN PERKAWINAN MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN

Ringkasan

Perjanjian perkawinan dalam pengertian UU No. 1/1974[20] dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[21] merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI).

Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur’an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat di sahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974).

Seorang calon suami/istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 KHI). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 KHI). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI). Jadi perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian dan juga ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri.

Analisis

Menurut UU No. 1/1974 dan KHI, batalnya/terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

  1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
  2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam. Maka disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

  1. Ta’lik Talak, dan
  2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Para ulama sepakat bahwa suatu syarat yang menjadi sebab akad nikah terjadi harus di penuhi, maka syarat yang harus di ajukan oleh calon istri harus di penuhi jika ingin akad nikah terjadi, selama syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak menghilangkan maksud asli pernikahan. Dan ulama juga banyak yang memilih pendapat bahwa perempuan boleh mengajukan syarat sebelum akad nikah.

Imam Ibnu Qudamah ketika berbicara tentang syarat dalam nikah sebagaimna termaktub dalam kitab al-Mughni berkata: “yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misal, sang suami tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya/kampungnya, tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib di tepati oleh suami untuk istri, jika suami tidak menepati maka istri berhak untuk minta di hapuskan nikahnya”. Hal seperti ini di riwayatkan dari Umar bin Khathab ra. Dan Sa’ad bin Abi Waqqash, Mu’awiyah dan Amru bin Ash ra. . Hal ini juga difatwakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auzal dan Ishaq*.

Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang membuat suatu farji jadi halal untuk kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).

[1] Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), h. 145

[2] Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2010), h. 25

[3] Ibid, h. 30

[4] Hasan Ibrahim, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Kalam Mulia, 2006), h. 116

[5] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan didunia muslim modern, (Yogyakarta : Academia, 2012), h. 92-93.

[6] Ibid, h. 99-101

[7] Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari`at Islam, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), h. 105

[8] Atho’ Mudzar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 210

[9] Mudzar, M Atho’ dan Khairuddin Nasution, h. 213

[10] Khoiruddin Nasution, Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,  (Yogyakarta : Tazzafa dan Accamedia, 2010), h. 40

[11] M. Atho’ Mudzhar. Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1 1999. h.110-123.

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2

[13] JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975), h. 39.

[14] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 359.

[15] HM. Atho’ Mudzhar,  Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach, ( Jakarta : Religius Reseacrh and Development and Training, 2003), h. 159.

[16] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, ( Jakarta : Prenada, 2006), h. 66-67

[17] Baca misalnya as-Sarakhsi, al-Mabsut, ( Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1989), V : 217. Ibnu Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-kabir, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984), VII : 436. Lihat pula Khairuddin Nasution, Op.Cit., h. 105.

[18] HR Muslim dalam Kitabul Hajj

[19] Lihat. Misykat, Kitabul Hudud dalam Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, 1996

[20] UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawianan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung  :  Citra Umbara,)

[21] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akapres, 1995), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Advertisements