POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM SOMALIA

A. Musliminsomalia

 PENDAHULUAN

Berbicara Negara-negara muslim dunia, tidak hanya identik dengan Irak, Iran, Mesir atau mungkin Saudi, Negara Somalia juga merupakan salah satu Negara Muslim yang terletak di Afrika sebelah timur. Secara geografis, Somalia sebelah utara berbatasan dengan teluk Aden, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Kenya, Etiopia dan sebelah barat berbatasan dengan Djiobouti. Negara Somalia merupakan daerah panas dan tandus sepanjang tahun, kecuali di bagian lembah dan sungai yang airnya tidak kering sepanjang tahun. Hasil alam yang diperoleh oleh masyarakat Somalia, yang terdiri dari hasil ternak, kulit, garam, kapas, dan hasil pertanian terutama adalah cengkeh. Somalia juga membudayakan kerang-kerang untuk menghasilkan mutiara dan indung mutiara.[1]

Manurut sejarah klasik Somalia, diyakini bahwa nenek moyang Somalia adalah bangsa Arab dari suku Quraisy yang datang ke Afrika melintasi teluk Aden pada abad ke-7 Masehi. Diantara mereka yang terkenal adalah Aqil ibn Abu Thalib, salah seorang pelayan Nabi Muhammad Saw. Kemudian mendirikan kesultanan Islam di Zeila dan Mogadiscio. Inilah awal mula terbentuknya bangsa Somalia, yang namanya ‘somalia’ berasal dari mayoritas suku bangsa yang mendiami daerah tersebut.[2]

Sejarah mengatakan bahwa Negara Somalia terbentuk pada tanggal 1 Juli 1960, setelah berhasil menyatukan Somalialand Inggris yang merdeka pada tanggal 26 Juni 1960, kemudian baru disusul oleh wilayah Somalia bagian selatan yang merdeka pada tanggal 1 Juli 1960. Dengan merdekanya kedua wilayah tersebut, maka pada bulan September tahun 1960 lahirlah Republik Somalia, dan sekaligus diterima sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[3] Semenjak Negara Somalia merdeka pada tanggal 1 Juli 1960, hingga sampai pada tahun 1969, Negara Somalia sebagai sebuah Negara yang demokrasi menganut sistem perlementer Multi Partai. Namun, sistem perlementer multi partai ini tidak bertahan lama, karena Presiden Negara Somalia yang bernama Sayid Muhammad Abdille Hasan dibunuh oleh angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal Mohammad Siyad Bare. Pembunuhan yang terjadi terhadap Presiden Sayyid Muhammad Abdille Hasan, merupakan salah satu unsur politik yang dilakukan oleh Jenderal Mohammad Siyad Bare, dengan tujuan untuk menguasai Negara Somalia. Setelah Negara Somalia dikuasai oleh Jenderal Mohammad Siyad Bare, maka ideologi resmi Negara Somalia disosialisakan agar memihak ke Kubu Soviet untuk mendapatkan dukungan. Selain dari mensosialisasikan ideologi resmi Negara Somalia, Jenderal Mohammad Siyad Bare juga berusaha menegakkan affiliasi garis keturunan dan kesukuan, dan menyerukan kerjasama yang bernama nasionalistik. Dan para tokoh-tokoh agama muslim diberi jabatan pada tahun 1975, dan para kaum perempuan diberi hak yang sama dengan kaum laki-laki.[4]

Berdasarkan sensus tahun 1980, penduduk Somalia berjumlah 6.248.000, dengan penduduk muslim hampir mencapai 100 %, disamping warga Inggris, itali dan kristen yang tidak mencapai 1 %. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Somalia dan bahasa Arab. Muslim somalia mayoritas adalah Sunni yaitu penganut mazhab Syafi’i. Karena loyalitas mereka terhadap Islam, maka mereka masih membedakan tetangga mereka yang  beragama kristen, ataupun yang masih setia menganut kepercayaan asli Afrika.[5]

Sebagai salah satu Negara muslim, penduduk Negara Somalia 99% menganut mazhab Syafi’i. Disamping itu penduduk Negara Somalia juga berpegang teguh adat kebiasaan di Afrika dalam menempuh dan menjalani kehidupan sehari-harinya, baik tentang hukum pernikahan, hukum kewarisan dan hukum keluarga lainnya.[6]

 PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Somalia

Pada masa kolonial, di daerah Somalia berlaku hukum Inggris dari abad 19-20. Inggris memberlakukan Peradilan Adat, Ordonansi perkawinan tahun 1928 dan Ordonansi Peradilan Qadi tahun 1937. Kemudian dikeluarkan Ordonansi Peradilan Rendah tahun 1944 yang mencabut Ordonansi tahun 1973, yang membatasi jurisdiksi Peradilan Qadi hanya dalam materi status persoanal. Sedangkan di bawah kekuasaan Itali yaitu di daerah Somalia selatan, masih mengembangkan sistem Peradilan Qadi yang memiliki jurisdiksi perkara perdata ‘civil’ dan pidana ringan.

Setelah masa kemerdekaan yaitu tahun 1960 Somalia yang mempunyai empat tradisi hukum yang berbeda yaitu Common Law Inggris, hukum Italia, hukum Islam ‘syari’ah’ dan hukum adat Somalia, berusaha menjadikan warisan hukum yang berbeda-beda tersebut menjadi satu sistem. Oleh karena itu dilakukan penyeragaman kodifikasi hukum pidana dan acara pidana serta dilakukan regulasi terhadap organisasi peradilan, dengan mengadopsi sistem hukum Italia yang berdasarkan kepada penerapan putusan peradilan ‘present[7] dan interpretasi hukum kodifikasi, serta menerapkan  Common Law Inggris dan doktrin equety,[8] dalam masalah-masalah yang tidak diatur dalam legislasi. Hukum Islam yang berlaku hanya terbatas pada perkara perkawinan, perceraian, perselisihan keluarga dan warisan. Hukum adat Somalia diterapkan secara opsional dalam beberapa perkara yaitu pertanian, air hak penanaman, dan pembayaran diyat.[9]

Debat mengenai perlunya pembentukan kembali hukum keluarga Somalia yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan partai politik sosialis baru di tanggapi oleh negara tahun 1972. Sejak itulah pemerintah melalui Dewan Komisi mempersiapkan draft mengenai hukum keluaga yang baru.

Dengan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perundang-undangan yang dibuat oleh partai sosialis baru, draft undang-undang keluarga baru selesai  dibuat dan diundangkan pada tahun 1975, dengan nama hukum keluarga Somalia ‘Family Code of Somalia’. Para Perancang undang-undang tersebut diketuai oleh Abdi Salim Syaikh  Hussain, Menteri Sekertaris Negara Urusan Keadilan dan Agama, Pemerinah Somalia dan Presiden Siyad Barre.[10] Alasan pembentukan dan pengundangan ini,menurut mereka adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Adapun tujuan utama dari pembentukan dan pengundangan undang-undang tersebut adalah untuk menghapus kekolotan atau kekakuan hukum adat yang dipandang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan baru Barre.[11] Ia kemudian membatasi pengaruh klan dalam penerapan hukum dan sanksi tradisional (adat) dan menghapuskan klan-klan tradisional serta menghapus hak klan dalam hal penguasaan tanah, sumber air dan hak penanaman.[12]

Undang-undang hukum keluarga 1975 tersebut terdiri dari 173 pasal yaitu tentang: Perkawinan dan perceraian; meliputi dasar perkawinan, usia perkawinan, pelarangan perkawinan, perwalian nikah, pembatalan perkawinan, mahar, nafkah, hidup bersama, talaq, perceraian di pengadilan, penetapan kematian dan iddah. Anak dan nafkah, meliputi peran bapak, peran ibu, tanggungjawab bapak, pengasuhan anak, nafkah dan pemibiayaan terhadap anak.

Perwalian, meliputi perwalian itu sendiri, pengawasan dan perwakilan wali, pengajaran dan perwakilan, perlindungan terhadap orang yang tidak cakap hukum, orang yang cacat, kematian/kehilangan personalitas, dan adopsi.

Kewarisan, meliputi; waris dan syara-syaratnya, ditolak dan diterimanya warisan, ahli waris dan harta-harta yang diwariskan, prinsip-prinsip umum kewarisan, bagian-bagian waris, halangan kewarian, dan ketetapan-ketetapan khusus.

Di samping peraturan tersebut, dinyatakan bahwa peraturan yang belum tercantum dalam perundangan tersebut akan didasarkan kepada: 1)pendapat dominan dari mazhab syafi’i , dan 2) prinsip-prinsip umum hukum Islam dan keadilan sosial.[13]

Konstitusi tahun 1961 telah menetapkan suatu univikasi peradilan yang indevenden dari pihak eksekutif dan legislatif. Pada tahun 1962 dilakukan penyatuan pengadilan Somalia utara dan selatan dengan pembagian empat sistem pengadilan yaitu pengadilan tingkat tinggi, pengadilan tingkat banding, pengadilan regional dan pengadilan distrik. Pengadilan-pengadilan syari’ah (Qadi) tidak diberlakukan walaupun dalam memutuskan perkara hakim mendasarkan  kepada syari’ah sebagai pertimbangan.

Peradilan tingkat paling rendah adalah pengadilan distrik (terdiri dari 84 distrik) yang masing-masing dibagi menjadi divisi pidana dan perdata. Divisi pidana menangani masalah kriminal dan hukumnya, sedangkan divisi perdata mempunyai jurisdiksi tentang perkara gugatan -sekitar 3000 Silling Somalia-dengan penerapan syari’ah dan hukum adat.

Pengadilan regional (8 regional), masing-masing mempunyai tiga divisi yaitu divisi pidana dan perdata yang menangani kasus-kasus besar, dan divisi yang menangani kasus perburuhan. Adapun pengadilan tingkat banding ada dua yaitu bagian selatan yang bertempat di Mogadishu dan bagian utara bertempat di Hargeysa. Pengadilan tingkat banding mempunyai dua divisi yaitu divisi biasa yang menangani banding dari putusan pengadilan distrik dan banding putusan perkara biasa pengadilan regional, serta assize division hanya menangani banding dari pengadilan assize regional. Pengadilan tingkat tinggi berkedudukan di Mogodishu, mempunyai otoritas tertinggi dalam penyeragaman interpretasi terhadap hukum. Pengadilan ini menangani banding dari putusan pengadilan tingkat di bawahnya.

Rezim barre tidak banyak merubah struktur sistem pengadilan yang telah ada, namun mereka menambahkan pengadilan keamanan nasional ‘National Security Courts’ yang langsung dibawah kontrol pihak eksekutif.[14]

Konsep Hukum Perkawinan dan Perceraian di Negara Somalia

Melihat dari sejarah hukum keluarga Islam di Negara Somalia, pada masa pemerintahan Inggris sebelum Somalia merdeka segala bentuk sistem hukum perkawinan dan perceraian di Negara Somalia selalu berpatokan atau berdasarkan kepada Ordonansi tahun 1928 yang merupakan sistem hukum yang berasal dari Undang-Undang Inggris dan Italia. Selain dari hukum tentang perkawinan dan perceraian, Pengadilan ‘Qadi’ juga berdasarkan kepada Ordonansi tahun 1937. Namun, kebijakan yurisdiksi Ordonansi tentang Pengadilan Qadi ini dibatasi hanya seputar masalah pribadi. Selanjutnya pada saat Negara Somalia berada di bawah pemerintahan Italia, khususnya bagian daerah Somalia Selatan, sistem hukum yang ada di Pengadilan Qadi cukup baik dengan mempertahankan yurisdiksi atas berbagai macam masalah kriminal, sipil, dan masalah-masalah yang tergolong ringan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan diatas, bahwa Negara Somalia adalah sebuah Negara yang masyarakatnnya sebagian besar muslim. Namun, Negara ini terbagi menjadi 2 kelompok keturunan. Adapun 2 kelompok tersebut adalah kelompok Somali dan kelompok Sub. Kemudian kedua kelompok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa konfederasi, sub konfederasi, dan suku-suku kecil lainya.

Selain terbagi menjadi beberapa kelompok, corak kehidupan masyarakat Negara Somalia juga dipengaruhi oleh tarekat sufi. Diantara tarekat sufi yang memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Somalia adalah Qadariyah, Ahmadiyah, dan Rifa’iyah. Kehidupan masyarakat Negara Somalia dipengaruhi oleh tarekat sufi, secara otomatis Islam yang dianut oleh masyarakat Somalia bercorak sufistik, dan tarikat. Namun, tarekat disini tidak bisa mengantarkan mereka pada pemberdayaan umat secara dinamis. Sufisme yang ada di Negara Somalia mempunyai keragaman  dalam pendekatannya terhadap masyarakat. Hal ini, tergantung pada daerah yang diduduki oleh sufisme tersebut.  Dikalangan warga Somalia Utara yang disebut dengan masyarakat pastoralis ‘masyarakat yang hidup mengembala ternak’, para sufi diterima dengan baik dan menganggapnya sebagai klen suku dan diberikan sebagian lahan pertanian kepada mereka. Dan sufi tersebut juga dimasukkan kedalam keturunan suku berpengaruh di Somalia, serta memandang nenek moyang mereka sebagai wali. Sedangkan wilayah Somalia bagian Selatan kebalikan dari masyarakat pastoralis, yaitu masyarakat yang cendrung bercocok tanam. Disini pengaruh sufi hanya menonjol dibidang politiknya, namun sufi tidak mampu untuk melakukan pembaharuan hukum Islam.

Disamping beberapa tarekat sufi diatas, pengaruh Mazhab Syafi’i juga begitu kuat terhadap masyarakat Somalia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sekolah fiqih mayoritas Muslim Syafi’i di Negara Somalia. Mengenai adat istiadat masyarakat Negara Somalia masih memakai adat istiadat yang berasal dari Afrika.[15]

Setelah Negara Somalia merdeka, pihak pemerintahan disibukan dengan urusan legislasi pemersatuan dan struktur pengadilan dengan menggabungkan tradisi hukum yang berasal dari Inggris, Italia, Adat, dan begitu juga dengan hukum Islam. Namun, setelah kudeta militer yang bernama Jenderal Mohammad Siyad Bare pada tahun 1969 mulai mengumumkan beberapa program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Negara Somalia, salah satu program tersebut adalah melakukan reformasi hukum yang berdasarkan kepada sosialisme ilmiah.

Pada tahun 1969 sampai tahun 1970 an banyaknya terjadi perdebatan mengenai reformasi hukum keluarga yang akan diterapkan di Negara Somalia. Perdebatan tentang pentingnya reformasi hukum keluarga yang sesuai dengan sosialis baru bisa terwujud pada tahun 1972, dengan menunjuk Komisi yang ditugaskan untuk membentuk dan mempersiapkan Draf Code. Draf Code yang di bentuk oleh komisi akhirnya dapat diberlakukan pada tahun 1975.[16] Adapun tujuan dari pembentukan Draf Code tersebut adalah untuk menghapuskan hukum adat, dan Undang-Undang Inggris, dan Italia yang sebelumnya merupakan rujukan bagi hukum keluarga yang diterapkan di Negara Somalia.

Draf Code Hukum Keluarga yang menjadi rujukan dalam masalah hukum keluarga Islam bagi umat muslim Negara Somalia, sebagaimana yang disebutkan didalam buku Personal Law in Islamic Countries yang di karang oleh Tahir Mahmod, terdapat 173 pasal yang dimuat didalam 4 (empat) buku, sebagai berikut:[17]

Buku pertama tentang pernikahan dan perceraian, yang terdiri dari :

Janji pernikahan Biaya pernikahan, Kontrak pernikahan Pemeliharaan, Gelar pernikahan Kohabitasi, Pernikahan dengan wanita kedua Talaq dan cerai di Pengadilan, Usia pernikahan Kematian, dan Batal pernikahan ‘Iddah, Wali nikah, dan Pernikahan yang tidak sah.

Buku kedua tentang Anak-anak dan pemeliharaan, yang terdiri dari:

Biaya persalinan, Pengakuan ayah, Hak asuh anak, Pemeliharaan anak.

Buku ketiga tentang perwalian, pengawasan, representasi wali, perwakilan, pelindung mirror, orang hilang, dan adopsi.

Buku keempat tentang penyelesaian atau kesuksesan.

Draf Code Hukum Keluarga Somalia tentang perkawinan dan perceraian ini, cukup komprehensif. Hal ini disebatkan karena didalam pembentukan Draf Code Hukum Keluarga ini terdapatnya 2 unsur, yaitu: a) Draf Code Hukum Keluarga Somalia merupakan hasil dari perpaduan opini-opini yang berasal dari sekolah Syafi’i yang ada di Negara Somalia. b) Draf Code Hukum Keluarga Somalia ini dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan umum sosial hukum Islam.

Mengenai bab demi bab tentang perkawinan dan pernikahan yang terdapat dalam Draf Code Hukum Keluarga Somalia banyak memiliki kesamaan dengan Kode Suriah Status Pribadi pada Tahun 1953 sebagaimana yang telah dirubah pada tahun 1975, sementara dalam permasalahan wasiat merupakan ketentuan parallel di Negara-negara muslim, kecuali Negara Turki.[18]

Dalam bidang perkawinan dan perceraian, sebagaimana yang kita lihat didalam Buku Pertama tentang perkawinan dan perceraian diatas semuanya sudah diatur dalam Draf Code Hukum Keluarga Somalia. Mulai dari janji pernikahan sampai kepada ‘iddah diatur secara rinci. Hal ini, bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewangan atau pelanggaran hak-hak dalam sebuah perkawinan.

Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja yang diatur didalam bidang perkawinan dan perceraian yang terdapat didalam Draf Code Hukum Keluarga Negara Somalia, penulis mencoba memaparkannya secara ringkas dibawah ini:[19]

Perkawinan menurut Draf Code Hukum Keluarga Negara Somalia adalah sebuah kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban didalam rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan harus berdasarkan seling pengertian dan seling menghormati antara para pihak. Hal ini, bertujuan untuk menjaga pencitraan keluarga didalam lingkungan masyarakat. Suami didalam sebuah keluarga merupakan pemimpin dalam keluarganya.

Ketentuan umur bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Negara Somalia minimal  umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Namun, pada kondisi tertentu pihak Pengadilan dapat memberi izin terhadap pasangan yang belum cukup umur dengan syarat-syarat tertentu. Seorang perempuan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat diwakili oleh ayahnya, jika ayahnya tersebut tidak ada, maka dapat diwakili oleh ibunya, kakek saudara tertua dan paman. Dan jika semua urutan wali tersebut tidak ada, atau jauh dengan lebih dari 100 Km dari tempat dilangsungkan pernikahan, maka Pengadilan  atau petugas pengadilan yang ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan.[20]

Mengenai ketentuan poligami di Negara Somalia, hampir sama halnya dengan aturan mengenai izin poligami di Indonesia. Diantara alasan-alasan yang mendapatkan izin poligami di Negara Somalia, yaitu: Istri menderita kemandulan. Hal ini harus disertai dengan surat keterangan dari dokter. Dan suami pun tidak menyadari atau tidak mengetahui sebelum menikah kalau seandainya perempuan yang dia nikahi itu mandul. Istri menderita penyakit kronis atau sebuah penyakit menular. Hal ini juga dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa penyakit yang diderita oleh istri tersebut tidak dapat disembuhkan. Istri dipenjara selama dua tahun atau lebih. Istri tidak ada dirumah pernikahan selama 1 tahun atau lebih, tanpa adanya alasan tertentu.

Larangan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut sudah bercerai dengan talaq. Kecuali, perempuan tersebut sudah melalui masa iddahnya dari perkawinan yang sah. Setiap laki-laki yang melanggar akan ketentuan ini, maka akan dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan atau dengan denda sebesar SO Sh 100.

Jika seorang wali menolak untuk menikahkan, sedangkan umur perempuan yang akan menikah sudah mencapai 16 tahun, maka yang bertindak sebagai wali adalah Pengadilan atau petugas pengadilan yang telah disahkan oleh kementerian urusan keadilan dan agama.

Pengantin berhak untuk menentukan nilai mahar disaat melangsungkan pernikahan. Namun, batas untuk nilai mahar ini adalah SO Sh. 1000 atau nilai dalam bentuk. Mengenai biaya pernikahan kedua pasangan akan berkontribusi dan harus sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. Barang-barang yang ada didalam rumah tangga menjadi milik bersama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Jika terjadi perceraian dari pihak-pihak, maka barang-barang tersebut harus dibagi sama rata.

Dari point-point diatas dapat kita simpulkan bahwa ketentuan-ketentuan pernikahan bagi masyarakat Somalia sudah diatur sedemikian rupa, dan terperinci. Hal ini bertujuan agar masyarakat Somalia dalam menjalani rumah tangga tidak ada yang merasakan tertindas dari pasangan masing-masing. Begitu juga untuk melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga, bagi suami yang ingin melakukan poligami harus mempunyai alasan yang kuat dan bukti bahwa dia pantas untuk melakukan poligami.

Konsep Hukum Kewarisan Di Negara Somalia Dalam Hukum Keluarga

Hukum Kewarisan Islam[21] secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang disepakati keberadaannya. Ia manifestasi dari rangkain teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.

Selanjutnya hukum keluarga Islam Negara Somalia, tidak hanya diperbaharui dibidang perkawinan saja. Namun, banyak hukum-hukum dibidang keluarga yang lainnya. Salah satunya yaitu hukum keluarga Islam dibidang hukum kewarisan Negara Somalia. Semenjak terbentuknya Family Code 1975 yang merupakan landasan mengenai hukum keluarga Islam di Negara Somalia. Negara Somalia betul-betul ingin berdiri sendiri di bidang hukum yang akan ditegakkan di Negara Somalia tersebut. Hal ini terbuktik dengan bentuk sistem kewarisan Islam yang ada di Negara Somalia yang dari segi pembagiannya jauh berbeda dengan Negara-negara yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan upaya merekonstruksi, walaupun bukan negara yang pertama melakukannya[22], apa yang dilakukan Somalia selayaknya mendapat pujian dan aplous dari berbagai pihak. Mengapa? Hal ini karena dalam penerapan hukum keluarga ataupun hukum personal sebagaimana yang terjadi negara-negara Islam[23], Somalia  selain merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga termasuk negara Islam yang  menerapkan hukum keluarga Islam, dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Terutama materi waris dalam hukum keluarga Somalia telah mengalami perubahan besar dari sistem hukum waris Islam yang telah dirumuskan oleh mazhab-mazhab fiqh dan berbeda dari sistem hukum waris di negara muslim lainnya. Yaitu    hukum waris Somalia memberikan hak dan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, sehingga terjadi perubahan pembagian warisan di semua tingkatan ahli waris, baik ahli waris tingkat pertama, kedua maupun ketiga.

Jika kita bandingkan sistem kewarisan Negara Somalia dengan Negara kita sendiri, yaitu Indonesia yang menganut pola pembagian warisan 2:1 antara pembagian laki-laki dan perempuan. Karena Negara Indonesia berpegang kepada apa yang telah ditentukan oleh al-Qur’an, dan hal ini juga telah dimasukkan kedalam hukum positif Indonesia yang menjadi landasan bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan hukum keluarga. Landasan hukum positif keluarga Islam Indonesia yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain-lainnya. Sistem pembagian kewarisan Islam di Negara Indonesia hanya ada sedikit permasalahannya yaitu sistem pembagian kewarisan yang sudah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif tidak terlaksana dengan baik. Hal ini, sudah dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian ‘research’ yang dilakukan di Pengadilan Agama, mendeskripsikan bahwa sistem pembagian warisan yang ada di Indonesia tidak berjalan dengan baik sebagimana yang telah diatur dan ditetapkan di Indonesia dalam hukum positif Indonesia. Namun, sistem kewarisan di Indonesia banyak yang dilakukan menurut hukum adat setempat.

Hal ini yang cukup menarik jika kita perhatikan sistem kewarisan Islam di Negara Somalia, yang berbeda jauh dengan Negara Indonesia. Salah satu perbedaannya yaitu: Negara Somalia memakai pola pembagian warisan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sudah menjadi dasar pembagian warisan di Negara Somalia yang tercantum di dalam Hukum Keluarga Negara Somalia Nomor 23 Tahun 1975.

Sistem pembagian dengan pola 1:1 antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Negara Somalia, bukan sistem pembagian warisan yang telah diatur didalam al-Qur’an. Namun hal ini, merupakan salah satu kebijakan para penguasa Negara Somalia yang mempunyai inisiatif dengan mengusungkan ideologi sosialisme.[24] Pembagian warisan dengan pola seperti itu di Negara Somalia tidak pernah mendapatkan perlawanan atau pertentangan dari masyarakat terhadap apa yang telah ditetapkan oleh para penguasa. Karena pola pembagian warisan seperti itu mengandung unsur-unsur politik antara para penguasa dan juga unsur ekonomi. Selain mengandung kedua unsur diatas, tujuan pola kewarisan 1:1 antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan di Negara Somalia adalah untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan yang ada di Negara Somalia.

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pembagian warisan dengan pola 1:1 yang dianut oleh Negara Somalia, dapat kita lihat dalam tulisan Fikria Najitama yang terdapat didalam buku karangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution yang berjudul Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern.[25] Tulisan Fikria Najitama menjelaskan bahwa masalah kewarisan di Negara Somalia tertuang didalam buku empat pasal 117-173. Namun, secara konsep, dan materi ketentuan kewarisan Negara somalia terdapat dalam hukum keluarga Nomor 23 Tahun 1975. Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan kewarisan dalam hukum keluarga Somalia tahun 1975 adalah sebagai berikut:

Pasal 158: untuk menyesuaikan prinsip-prinsip piagam revolusi pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam warisan.

Pasal 159: ahli waris yang mendapatkan warisan adalah pasangan yang masih hidup, anak-anak, cucu dengan jenis kelamin apapun, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah, dan seibu.

Pasal 160: (1) pasangan yang masih hidup akan mendapatkan setengah dari harta peningggalan jika tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, maka akan mendapatkan seperempat dari harta peninggalan. Jika ada lebih dari satu janda, maka bagian setengah, atau seperempat akan dibagi sama rata. (2) jika ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah pasangan yang masih hidup, ibu, bapak, maka pasangan tersebut akan mendapatkan setengah, dan sisanya akan dibagi kepada orang tua dengan sama rata.

Pasal 161: jika yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki atau perempuan, maka ia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika ada dua atau lebih anak laki-laki atau perempuan, maka harta dibagi diantara mereka sama rata tanpa melihat jenis kelamin. Jika tidak ada anak melainkan ada cucu baik laki-laki atau perempuan, harta akan dibagi di antara mereka dengan bagian yang sama.

Pasal 162: jika yang meninggal hanya mempunyai bapak, maka dia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika terdapat anak atau cucu, bapak mendapatkan seperenam dan sisanya akan dibagi sama rata kepada anak-anak dan cucu. Kakek dapat mewarisi jika bapak tidak ada atau mendepati kedudukan bapak.

Pasal 163: jika orang yang meninggal hanya mempunyai ibu, maka dia akan mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika ada anak-anak atau cucu, maka ibu akan mendapatkan seperenam dan anak-anak atau cucu akan mendapatkan bagian sama rata dari sisa harta peninggalan. Nenek akan mendapat warisan dengan menempati kedudukan ibu.

Pasal 164: jika yang meninggal hanya mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan, dia akan mendapatkan seluruh harta warisan. Jika ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan akan dibagi diantara mereka dengan sama rata. Jika ada kakek atau nenek, maka mereka mendapat seperenam dari harta peninggalan dan sisanya dibagi sama rata kepada saudara baik laki-laki atau perempuan.

Pasal 167: ayah dan ibu akan menghijab kakek atau nenek dengan jalur ayah dan ibu.

Pasal 168: saudara laki-laki atau perempuan akan terhijab oleh ayah, ibu, dan anak-anak atau cucu.

Pasal 169: anak-anak akan menghijab cucu, dan anak-anak atau cucu akan mengurangi bagian dari pasangan, ayah atau kakek, dan ibu atau nenek.

Persamaan hak-hak antara warga Negara Somalia terlihat pada pasal 158 diatas, yang menyatakan bahwa antara pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1. Selanjutnya dalam pembagian warisan juga memakai sistem setiap orang yang hidup, dan yang mempunyai hubungan dengan pewaris ‘orang yang meninggalkan warisan’ tersebut, sedikit banyaknya akan mendapatkan warisan. Hal ini, terlihat dalam pasal Pasal 159, yang menyatakan bahwa: ahli waris yang mendapatkan warisan adalah pasangan yang masih hidup, anak-anak, cucu dengan jenis kelamin apapun, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah, dan seibu.

Jika kita perhatikan kedua pasal diatas terdapatnya unsur-unsur keadilan dalam pembagian warisan. Dan menunjukkan bahwa semua penduduk tidak dipandang sebelah mata atau tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan keinginan dan kebijakan dari para penguasa Negara Somalia yang dipimpin oleh seorang rezim militer yaitu Jenderal. Namun, dalam pemerintahan yang seperti itu, yang termasuk keras dalam menjalankan pemerintahan, tetapi dari kalangan apapun tidak ada yang komplen terhadap apa yang telah ditetapkan oleh para penguasa.

Begitu juga dengan kedudukan seorang perempuan di Negara Somalia, sebelum pemerintahan Jenderal Bare, awal pemerintahannya, dan sebelum adanya sosialisme Bare. Kedudukan seorang perempuan dapat dikatakan terombang ambing, karena semua kegiatan, langkah, dan begitu juga dengan hak-hak atas perempuan dibatasi oleh pemerintah. Adapun hak-hak perempuan yang dibatasi dalam bidang pemerintahan pada waktu itu, diantaranya adalah hak-hak perempuan untuk sosial, hak-hak perempuan dibidang politik, dan bahkan seorang perempuan tidak mempunyai hak dalam pemilihan umum di Negara Somalia.

Setelah adanya sosialisme Bare, maka hak-hak perempuan yang selama ini diabaikan oleh pemerintahan diangkat, dan disamakan dengan hak-hak terhadap laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian warisan dengan pola 1:1 yang diterapkan oleh pemerintah Negara Somalia. Dalam arti dalam pembagian warisan antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah sama.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum keluarga di Negara Somalia diakui cukup terlambat dibandingkan dengan Negara-negara muslim yang lain. Negara Somalia baru dapat melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1975, yang dikenal dengan; The Family Code 1975 (Somalia: Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga 1975). Namun, dalam pembaruan hukum keluarga di Negara ini cukup bagus, menarik, dan berbeda dengan Negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Mengenai ketentuan tentang perkawinan dan pernikahan di Negara Somalia sudah diatur dengan baik dan rinci, dengan tujuan agar didalam melangsungkan perkawinan dan pernikahan tidak terjadi penyelewangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Negara Somalia adalah dengan adanya sistem pembagian warisan dengan pola 1:1, dalam arti hak-hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam menerima warisan pola 1:1 ini, merupakan pola yang diterapkan diluar apa yang telah ditentukan oleh al-Qur’an yang sebagian besar Negara-negara muslim yang lainnya menganut pola tersebut. Hal ini, menunjukan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama di Negara Somalia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah A An-Na’im, Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book, (London: Zed Books, 2002)

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001)

Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

J.N.D. Anderson, Modern Trend in Islam: Legal Reform and Modernisation in The Middle East, International and Comparative Law Quarterly, (20 jan 1971)

John, L. Esposito dkk, The Oxford Encyclopedia of the Modern World, New York: Oxford: University Press, 1995

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)

Mahmod, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987.

M.Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.

Pringgidigmo A.G. dkk, Ensiklopedi Umum, Jakarta: Kanisius, 1973.

  1. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Tahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World, (New Delhi, n.p, 1972)

Tahir Mahmod, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)

[1] A.G. Pringgidigmo dkk, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Kanisius, 1973), h. 1232-1233.

[2] Ibid.

[3] John L. Esposito, dkk (ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern World, (New York: Oxford University, Press, 1995), IV, h. 152.

[4] John L. Esposito dkk, The Oxford Encyclopedia of the Modern Word, (New York: Oxpord University Press, 1995), h. 152.

[5] Ibid, h. 185

[6] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 247-267

[7] Hakim memutuskan perkara berdasarkan putusan hakim sebelumnya. Hal ini terdapat dalam sistem Common Law. Lihat John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia…, h. 185

[8] Equity adalah norma-norma hukum yang ada pada abad ke-13 dan diterapkan oleh badan Court of Charity, yang berfungsi melengkapi kekurangan-kekurangan Common Law dan mengadakan koreksi terhadap Common Law. Timbulnya equety disebabkan karena Common law dalam memberikan putusannya tidak dapat memuaskan para pencari keadilan, bahkan dalam beberapa hal tidak mampu mengadilinya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk meminta keadilan dari pihak pimpinan gereja/agamawan ‘Lord Chancellor’, R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 90-91.

[9] Legal System, dalam http. http://www.Somalia.com

[10] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion,1987), h. 254.

[11] Ibid.

[12] Legal System dalam http Somalia, ”Legal History” dalam http.law in Somalia

[13] Tahir Mahmood, Personal…, h. 255.

[14] Disarikan dari artikel sub judul ‘courts’ dalam http.Somalia

[15] Khairuddin Nasution, Ibid, h. 251.

[16] Ibid, h. 254.

[17] Tahir Mahmod, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 254-255.

[18] Tahir Mahmod, Ibid, h. 255.

[19] Ibid, h. 257.

[20] Abdullah A An-Na’im, Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book, (London: Zed Books, 2002), h. 79.

[21] Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faroidh dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur bagaimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi saw dalam Sunnahnya. Menurut Amir Syarifuddin, ada lima asas, yang berkaitan  dengan peralihan harta tersebut, yakni asas ijbari, bilateral, individual, asas keadilan, berimbang, dan asas semata-mata akibat kematian. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 17.

[22] Negara pertama yang melakukan usaha pembaharuan hukum keluarga di Dunia muslim adalah Turky, yakni dengan dikeluarkannya ottoman law of family right ppada tahun 1917. Kemudian disusul Libanon dengan the muslim family law ordinance No. 40/1919. Disusul Mesir Law No. 25/1920, diringi Iran dengan Marriage Law-Nya tahun 1931, Yaman Selatan tahun 1942, Yordania tahun 1951, serta Syria sekitar tahun 50-an. Lihat Tahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World, (New Delhi, n.p, 1972), h. 17, 48, 74 dan 214; Kiran Gupta, Polygamy Law in The Modern Muslim State: A Study Comparative Islamic And Comparative Law Review, vol.12 No.2 (Summer, 1992), h. 115-116 dan 129-130; J.N.D. Anderson, Modern Trend in Islam: Legal Reform and Modernisation in The Middle East, International and Comparative Law Quarterly, 20 (jan 1971), h. 6.

[23] Dalam penerapan hukum Keluarga ataupun hukum personal, negara-negara Islam dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, pertama, negara Islam yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh mazhab yang dianut. Kedua, negara Islam yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum Sipil Eropa. Ketiga, negara-negara yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah mengadakan pembaharuan disana-sini. Lihat M.Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 174-175; Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, The Indian Law Institute, Tripathi, Bombay, 1971, p.3-8. Lihat juga Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 134-136.

[24] Tahir Mahmod, Personal Law in Islamic Countries, h. 254.

[25] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, h. 257.

Advertisements