TEORI RESEPSIonta

DIMATA HAZAIRIN DAN YUDIAN

Oleh : A. Muslimin[1]

A. Latar Belakang

Nusantara adalah sebuah Negeri dengan penduduk Islam terbesar. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, hukum Islam di Nusantara ini diselimuti keterbelakangan dalam berpikir, hanya terfokus pada aspek ibadah, bercorak satu madzhab, memperkeras taklid, larangan talfik dan larangan membuka pintu ijtihad. Kenyataan ini masih dipersuram dengan miskinnya kajian metodologis. Pemikiran hukum Islam lebih mementingkan hasil daripada proses penyimpulan hukum, mengabaikan maslahat sebagai salah satu tujuan hukum Islam, karena pendapat ulama seringkali di impor begitu saja sebagai sebuah kebenaran tanpa dikaji ulang. Islam yang masuk di Indonesia pada waktu itu lebih dipahami sebagai proses Arabisasi atau lebih berkiblat kepada Arab dengan menafikan nilai-nilai lokalitas. Lebih parah lagi kondisi ini diperkeruh dengan lahirnya kebijakan pemerintah kolonial dengan teori resepsinya, yaitu yang menjadi patokan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam baru bisa dijadikan sebagai rujukan setelah terlebih dahulu diresepsi oleh hukum adat. Kondisi inilah kiranya yang menggugah kesadaran para intelektual muslim untuk melakukan perubahan, agar muslim Indonesia tidak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang tidak menyentuh permasalahan substantif. Hazairin dan Yudian merupakan sebagian tokoh yang ikut menyumbangkan pikirannya berkaitan dengan teori resepsi.

Sebelum Nusantara menggapai kemerdekaan, hukum Islam mengalami perlakuan marginalisasi oleh pemerintah kolonial. Hukum Islam telah dirugikan oleh teori receptive yang disponsori oleh Cornelis van Vollenhoven dan kemudian diteruskan Cristian Snouck Hurgronje. Melalui teori ini, seolah-olah hukum Islam terletak inferior di bawah hukum adat. Penulis Barat/Belanda menggambarkan hukum Islam dan adat sebagai dua unsur yang bertentangan. Teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar bertujuan untuk memecah belah dan mengadu-domba rakyat Indonesia. Selanjutnya, rencana ini mempunyai target untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air ini.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia termasuk negara yang kurang beruntung. Hal ini dapat dimengerti dengan tidak adanya perhatian pemerintah kolonial secara cukup proporsional dalam proses pembenahan dan pengembangan hukum Islam, terutama dalam kontek legislasi hukum Islam yang dicitakan dapat di pakai sebagai acuan perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, wajar kiranya jika hingga tahun 1960-an, kitab-kitab fiqh yang dibuat oleh para mujtahid pada abad pertengahan, masih menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Peradilan Agama.

Fenomena ini sangat memperhatinkan sebab kerakter pemikiran dalam kitab fiqh klasik itu secara umum sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Pergumulan para mujtahid dengan konteks sosial politik Timur Tengah, sangat mempengaruhi hasil Ijtihad yang mereka lakukan sehingga tidak cocok kalau dipaksa untuk dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan fiqh, terutama dalam bidang mu’amalah, membutuhkan rumusan baru agar lebih relevan dengan situasi dan kondisi serta adat dan budaya Indonesia. Setting sejarah sosial pemikiran hukum Islam di ataslah yang telah mendorong Hazairin, untuk membentuk Fiqh Madzhab Nasional Indonesia.

Adanya teorinya Snouck, Hazairin merasa bahwa teori ini hanyalah mainan Belanda untuk menjaga kekuasaannya aman di Indonesia. Teori Hazairin adalah teori receptie exit. Teori ini merupakan instrument untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam sebagai mitra hukum adat. Sebelumnya, menurut teori receptie, hukum Islam berada di bawah hukum adat. Di bawah teori receptie ini, hukum Islam mendapat segudang stigma negatif termasuk penyudutan kedudukan Islam sebagai pemecah belah keutuhan nasional. Dengan teori receptie exit ini, paling tidak, hukum Islam adalah mitra hukum adat untuk bersama-sama membangun hukum nasional dalam wajah pluralitasnya. Spirit Hazairin ini sebenarnya seirama dengan Yudian yang berhasil menggagas konstitusi yang menghargai keberagaman.

Perkembangan sejarah selanjutnya, ada satu pemikiran baru yang dikembangkan oleh politik hukum penjajah Belanda yang pada mulanya ingin memberlakukan hukum Barat untuk seluruh golongan penduduk sebagai upaya unifikasi hukum. Pemikiran ini ditentang oleh Snouck Hurgronje, dan selanjutnya dikembangkan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi mengajukan hukum Barat sebagai solusi unifikasi, sebab di Indonesia ini sudah ada hukum adat yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Bahkan Van Vollenhoven membantah keras bahwa orang pribumi hidup tanpa hukum, mereka justeru secara sungguh-sungguh memberi perhatian pada adat, hukum adat, dan kebutuhan hukum rakyat dan usaha-usaha Hoven ini digulirkan pada setiap amandemen termasuk yang disebut dengan amandemen Van Idsinga.

Adanya pihak-pihak yang mengemukakan bahwa hukum Islam-lah yang berlaku dalam masyarakat dan bukan hukum adat. Sebab istilah hukum adat waktu itu tidak ada, yang ada hanyalah adat kebiasaan. Teori ini pada masa kemudian disebut dengan istilah teori Receptio in complexu. Sedang kebalikan dari teori ini adalah teori Receptie yang menganggap hukum adat sebagai hukum pribumi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat waktu itu.

B. Telaah Pustaka

  • Teori Receptio In Complexu

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa justeru ahli-ahli hukum dan ahli-ahli kebudayaan Belanda sendirilah yang mengakui bahwa jauh-jauh sebelum tahun 1800 dan tahun sesudahnya, hukum Islam-lah yang berlaku di Indonesia. Sayuti menunjukkan beberapa sarjana Belanda yang mengakui kenyataan ini, dan mereka menyebut itu dengan masa Receptio in complexu. Mereka itu antara lain Carel Frederick Winter, seorang ahli mengenai Jawa yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859). Salamon Keizer, seorang guru bahasa dan budaya Indonesia yang juga banyak menulis tentang Islam di Jawa dan menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa Belanda, beliau hidup sekitar 1823-1868. Kemudian ada Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang sempat menulis asas-asas hukum Islam (Mohammedaansch Recht) menurut ajaran Hanafi dan Syafi’i. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumiputera walaupun dengan sedikit penyimpangan. Selain mereka ada nama lain yang juga menganut paham Receptio in complexu ini seperti Clootwijk (1752-1755) dan Freijer (1760).

Perkembangan diakuinya teori receptio in complexu ini secara legal formal, bisa dilihat dalam Regeerings Reglement (Staatsblad 1884 No. 129 di negeri Belanda jo. Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia), terutama diatur dalam pasal 75 dan pasal 78 jo. pasal 109 RR tersebut.

Pasal 75 ayat (3) RR tersebut mengatur bahasanya “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diberlakukan hukum Islam Gonsdienstig Wetten dan kebiasaan mereka”.

Sedang dalam ayat (4) pasal tersebut, disebutkan “Undang-undang agama, adat, dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka”.

Menurut pasal 109 RR ditentukan pula, “Ketentuan seperti tersebut dalam pasal 75 dan pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, Cina, dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama”.

Sementara itu dalam pasal 7 Rechterlijke Organisatie ditetapkan bahwasanya “Sidang-sidang pengadilan negeri (Landraad) harus dihadiri oleh seorang fungsionaris yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu”.

Dari semua ketentuan ini diketahui bahwa sejak pemerintahan Belanda pertama, hukum Islam sudah diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia. Dalam hal ini, hukum Islam ditulis sejajar dan satu nafas dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan ini juga tetap berlangsung seperti yang dikenal dalam Compendium Freijer.

Dari seluruh fakta yang ada, maka tidak terlalu salah jika akhirnya orang-orang Belanda mengakui keberlakuan hukum Islam di Indonesia secara historis dan legal formal, termasuk di dalamnya L.W.C. Van Den Berg yang juga sempat menerjemahkan kitab Fathul Qarib dan Minhajul At-Talibin ke dalam bahasa Perancis. Bahkan beliau sendirilah yang dengan tegas menerima secara keseluruhan hukum Islam sebagau hukum yang berlaku di Indonesia. Akhirnya sikap beliau ini menjadi satu aliran tersendiri yang berkembang dengan sebutan receptio in complexu, yang dinamakan sendiri sebagai sebuah teori oleh pengembangnya, yaitu L.W.C. Van Den Berg. 

2)Teori Receptie Exit

Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Hazairin, Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori Receptie bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori recptie exit, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

  • Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori reception a contrario.

  • Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori recptie exit dan teori recepio contrario, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

  1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
  2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
  3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

 C. Pembahasan

Kritik tentang teori Receptie dikemukan oleh Haizairin yang lahir di bukit Tinggi Sumatera Barat tanggal  28 November 1906 dan Yudian yang dilahirkan di Balik Papan tanggal 01 Oktober 1965.

Teori Receptie merupakan kebalikan dari teori receptio in complexu. Hal ini bermula dari penentangan C. Snouck Hurgronje terhadap teori receptio in complexu yang dikembangkan oleh Van Den Berg, yang kemudian teori ini dikenal dengan istilah teori receptie. Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, dan ke dalam hukum adat ini memang telah masuk pengaruh hukum Islam, kekuatan hukum Islam ini baru bisa dianggap dan diakui kalau sudah diterima oleh hukum adat. Maka lahirlah dari sini hukum adat bukan hukum Islam.

Di samping itu, latar belakang penentangan ini ialah adanya usaha penjajah Belanda yang sudah mulai kuat dominasi kekuasaannya di Indonesia untuk memberlakukan hukum Barat sebagai suatu langkah unifikasi. Dan dari sinilah C. Snouck Hurgronje (1857-1936) memulai penentangannya. Di samping itu, Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) mendukung pertentangan ini dengan kemasan ilmiah melalui serangan dan kritikan terhadap pasal-pasal yang dikemukakan di atas. Seiring dengan itu, Van Vollenhoven juga menentang penggantian hukum adat dengan hukum Barat yang diadakan oleh pemerintah penjajah dalam rangka melindungi tujuan dan kepentingan pengkristenan penduduk Indonesia.

Memang Van Vollenhoven-lah yang pertama kali menetapkan adanya hukum adat yang berlaku dan berkembang di Indonesia, dalam bukunya yang dikenal dengan “penemuan hukum adat” (Het Ontdekking Van Het Adatrecht). Hukum adat ini menurutnya suatu sistem hukum yang sudah ada dan berkembang di Indonesia, maka tidak layaklah kalau Belanda memaksakan hukum Barat bagi warga Indonesia. Namun, menurut Aqib Sumanto sebagaimana dikutip oleh Bustanul Arifin dalam makalahnya bahwa sebenarnya bukanlah Van Vollenhoven tidak setuju diberlakukannya hukum Barat, tetapi ada suatu keyakinan bahwa kalau hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku, maka hukum Islam justru akan makin berkembang. Jadi, ada kesengajaan hukum Islam akan dipertentangkan dengan adat atau hukum adat lokal dan bukan dengan hukum Barat. Politik hukum semacam ini hingga sekarang masih terasa membekas pada pakar-pakar hukum kita di saat akan menyusun hukum Nasional sekarang.

Usaha mempertentangkan hukum Islam dan hukum adat ini ditunjukkan oleh Snouck Hurgronje, dalam rangka menaklukkan Aceh dengan cara menunjukkan celah serta memanipulasi adanya pertentangan kesetiaan masyarakat Aceh kepada agama yang diwakili oleh ulama dan kesetiaan mereka kepada adat yang diwakili oleh uleu-balang. Di samping itu, Snouck Hurgronje juga mengatakan bahwa hukum adat itu harus dibedakan dengan kebiasaan (adat kebiasaan), sebab hukum adat itu mempunyai akibat hukum, sedang adat kebiasaan tidak.

Tapi usaha Snouck Hurgronje ini gagal, sebab pada kenyataannya masyarakat Aceh tidak terpecah kesetiaannya antara adat dan agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa tidak aman bagi pasukan Belanda di Aceh yang terus berlangsung.

Pada kurun terakhir, hukum adat ini juga dikembangkan oleh James Richardson Logan tahun 1850. Beliau sebagaimana Snouck, membedakan antara hukum adat dengan adat, meski keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan beliau menambahkan kata “Indonesia” setelah hukum adat, untuk membedakan dengan hukum adat lain yang berkembang di Asia. Hukum adat baginya lebih luwes karena tidak tertulis. Berbeda dengan hukum yang tertulis, sehingga sulit diubah. Makna hukum dalam “Hukum Adat” lebih luas daripada hukum-hukum yang lain karena juga menyangkut etika, pangkat, pakaian, pertunangan, dan sebagainya.

Barangkali memang kepastian hukum tentang hak, kewajiban, dan sanksi atas suatu pelanggaran dapat dicakup dalam hukum adat yang berisi muatan perintah, larangan, dan kebolehan. Tapi yang menjadi masalah adalah kapan sebenarnya adat istiadat itu bisa menjadi hukum? Dalam menjelaskan masalah ini, Van Vollenhoven selaku bapak hukum adat Indonesia memberi suatu penjelasan bahwa apabila seorang hakim menghadapi kenyataan bahwa ada peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut berlaku dan dipertahankan serta sesuai perasaan umum, dan peraturan itupun dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan adat tadi bersifat hukum.

Seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221, di mana dinyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam bisa dianggap sebagai hukum setelah memenuhi dua syarat, yaitu:

  • Norma hukum Islam harus diterima lebih dahulu oleh hukum adat.
  • Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, juga tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan Belanda.

Sebenarnya bagaimana sikap kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Islam (hukum Islam). Apabila seseorang telah masuk Islam, maka ia akan menerima Islam itu secara keseluruhan termasuk di dalamnya hukum Islam. Sebagai bukti, pemerintah Belanda sendiri pada abad 18 berusaha menyusun buku-buku hukum Islam yang dikenal dengan sebutan compendium, untuk pegangan para hakim pengadilan dan para pejabat pemerintahan.

Maka bukankah hal ini cukup menujukkan kondisi yang sebenarnya tentang keberadaan hukum Islam dan kesetiaan penganutnya yang mayoritas Muslim. Bahkan dalam sistem hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya pertentangan dengan adat istiadat. Hal ini mungkin karena adanya doktrin “Al-‘Adatu Muhakkamah” dalam Islam, di mana adat tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari hukumselama  bertentangan dengan syari’at.

Kemudian, sebelum datangnya bangsa Barat, kebiasaan lokal itu hanya disebut dengan adat atau adat istiadat dan bukan hukum adat, yang artinya keduanya memang tidak diperhadapkan satu sama lain. Adanya istilah “Hukum Adat” itu adalah buatan Belanda yang menurut Van Vollenhoven adalah “penemuan” hukum adat. Padahal bangsa Indonesia sendiri waktu itu tidak mengenal istilah tersebut. Tapi yang mereka tahu adalah adat/adat istiadat saja tanpa “embel-embel” hukum di depannya. Hal ini sesuai dengan doktrin Islam, bahwa hukum adat itu juga diperlakukan sebagai bagian dari hukum, sehingga adat tidak berdiri sendiri sebagai hukum.

Teori receptio a contrario ini nampaknya dikembangkan oleh Hazairin, Teori ini dimajukan karena kemerdekaan Indonesia telah berhasil diproklamirkan yang tentunya berkonsekuensi adanya perubahan undang-undang dari peninggalan Belanda. Di samping itu karena adanya alasan eksistensi hukum Islam di bumi Nusantara ini dalam fakta sejarah sebagaimana diulas di atas, dan anggapan tidak benar kalau hukum Islam itu harus direcipeer lebih dahulu oleh hukum adat.

Dalam teori ini dikembangkan pemikiran, bahwa setelah Indonesia merdeka maka secara otomatis teori receptie yang dikembangkan oleh politik penjajah Belanda itu dianggap telah mati dan menemui ajalnya. Dengan demikian undang-undang tentangnya yaitu pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling, yang berlaku sejak 1929 pun dianggap tidak berlaku lagi karena sudah terhapus oleh hukum yang berkembang dalam jiwa masyarakat yang tertuang dalam jiwa pembukaan UUD 1945, pasal 29 UUD tersebut.

Jadi, pada prinsipnya dalam teori receptio a contrario ini menguatkan kembali keberadaan teori pertama, yaitu teori receptio a contrario di masa kemerdekaan di mana hukum Islam bisa berlaku tanpa harus melalui perantara hukum adat lagi. Untuk hal ini bisa dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa perkawinan baru sah bila dilakukan menurut hukum agama, tanpa ada sebutan hukum adat. Bahkan dalam penjelasannya jo. pasal 37 disebutkan bahwa hukum adat dapat saja dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama, yang artinya tentu hukum adat-lah yang direcipeer ke dalam hukum agama (Islam).

Yudian mengatakan, teori receptie yang dicetuskan Cristian Snouck Hurgronje (1875-1836), telah menghambat berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Teori itu menyatakan bahwa di Indonesia hanya berlaku hukum adat asli, ini memang dicetuskan oleh Pemerintah Belanda sengaja untuk menghambat perkembangan Islam. Di dalam hukum adat itu memang masuk sedikit-sedikit hukum Islam, yang sudah memiliki kekuatan hukum karena sudah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum Islam bisa berlaku di Indonesia bila sudah menjadi adat, di samping adat-adat yang lain berdasarkan kekhasan wilayah. Namun saat ini Islam tidak lagi berhadapan dengan Belanda, namun teori receptie masih saja berpengaruh terhadap upaya membaharuan hukum di Indonesia, sehingga perlu dipikirkan pembaharuan formulasi hukum di Indonesia, dengan mengangkat nilai-nilai Islam yang bisa mengayomi rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia yang plural ini. Nilai-nilai Islam yang bisa meredam gejolak masyarakat, yang tidak menimbulkan kedzoliman bagi umat lain.

Hal tersebut disampaikan Yudian saat membuka seminar nasional bertajuk “Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa” di gedung multipurpose kampus UIN Sunan Kalijaga, Senin, 27 Oktober 2008. Seminar yang dibuka untuk kalangan akademik dan masyarakat umum ini digelar dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Sunan Kalijaga yang ke 57 tahun, dengan menghadirkan pembicara antara lain : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum., (Hakim Agung di Mahkamah Agung RI), Dr. Ahmad Yani Anshori dan Dr. Ahmad Buyan Wahib. Keduanya adalah Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Menurut Yudian selaku ketua panitia dies, seminar ini dimaksudkan untuk menggali norma-norma hukum Islam dengan memasukkan jiwa nasionalis dan modernis, sehingga dihasilkan konsep hukum Islam yang bisa mengayomi rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya konsep akademis yang matang merupakan jembatan emas bagi mahasiswa sebagai bekal berkimprah di dunia politik praktis, sehingga bisa memiliki kekuatan untuk memformulasikan nilai-nilai hukum Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin.

Secara akademik, kurikulum di Fakultas Syari’ah juga harus terus-menerus dilakukan pembaharuan dan meningkatkan kualitas produk lulusaannya, serta pembaharuan gelar sehingga diterima sama dengan lulusan hukum umum, memantapkan keberadaan pusat-pusat kajian hukum Islam dan lembaga ilmiah tingkat tinggi.

Penegakkan Negara Indonesia ini di atas bungkai nilai-nilai Islam hendaknya dengan pondasi pluralisme, egaliterianisme dan kebebasan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan kontrak-kontrak politik ketika mendirikan Negara Madinah. Ketika itu Rusulullah mewakili kaum Muhajirin dan Anshar . Di samping itu ada pula golongan Yahudi dan yang lainya. Dalam realitas sosial politik kala itu, pluralisme merupakan pilihan Rasulullah sebagai pondasi hidup bernegara, dengan dasar hukum nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan Hadis yang bisa diterima semua golongan. Dengan contoh itu, bila nilai-nilai universal Al-Qur’an dan Hadis digali untuk mengayomi rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia, maka Pancasila akan menjadi tidak lengkap dan amat kerdil. Karena nilai-nilai Al-Qur’an bila dibuat sila, kurang lebih bisa disederhanakan menjadi 69 sila, (25 sila tetanga amalan batin, 6 sila tentang iman, 19 sila tentang akhlak, 44 tentang amalan lahir dan batin, 16 sila tentang kepribadian manusia, 6 sila lagi tentang hukum keluarga, 16 sila lagi tentang hubungan warga Negara, masyarakat dan Negara.

Saat ini, setelah banyak mengalami kegagalan memasukkan formulasi nilai nilai Al-Qur’an dalam konstitusi dan hukum nasional, dengan payung otonomi daerah, Islam mampu menyuburkan Perda dengan produk-produk Perda Syari’at Islam. Perjuangan ini sudah dimulai dari NAD, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung. Pihaknya yakin akan meluas ke seluruh propinsi di Indonesia. Meskipun saat ini masih terbatas pada peraturan tentang prostitusi, miras, perjudian, busana muslim, zakat, baca-tulis Al-Qur’an, anjuran akhlakul karimah dan semacamnya, bisa jadi Perda-Perda selanjutnya akan merambah seputar substansi penyelenggaraan Negara seperti tindak pidana korupsi, berlaku adil dan amanah dalam kepemimpinan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengusung formalisme Islam di tingkat nasional.

D. Penutup

Menurut Yudian bahwa yang dimaksudkan dengan teori resepsi adalah untuk menggali norma-norma hukum Islam dengan memasukkan jiwa nasionalis dan modernis, sehingga dihasilkan konsep hukum Islam yang bisa mengayomi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai contoh tidak membedakan antara alumni syari’ah (Hukum Islam) dan alumni Hukum Umum.

Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya. Selanjutnya Persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori resepsi” yang merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Teori resepsi adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang Al-Qur’an dan menentang Sunnah Rasul.

Pada akhirnya tentang keberadaan dan berlakunya teori resepsi ini setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengemukakan bahwa teori resepsi telah lama modar (mati), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori Receptie Exit “Pemberlakuan Hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat”. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Arifin, Bustanul, “Aspek Hukum Islam” dalam Perundang-Undangan Indonesia,            Makalah di Fakultas Syari’ah Serang, tt.

Assiddiqie, Jimly, Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di            Negara Pancasila, dalam Majalah Pesantren No. 2/Vol. VII/1990, 1990.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1975.

———-, Hukum Kekeluargaan Nasional, Cet.III; Jakarta: Tintamas, 1982.

———-, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1974.

Ramulyo, Moh. Idris, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Thalib, Sayuti, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wahyudi, Yudian, Ke Arah Fiqh Indonesia (Mengenang Jasa Prof. Dr.T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy), ed. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Forum Studi       Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Wahyudi, Yudian, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan   Amerika, cet. V, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007

[1] Dosen Tetap Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung

Advertisements