al-qarafiMETODE AL QARAFI

DALAM MEMAHAMI HADITS

A. Muslimin[1]

A. PENDAHULUAN

Pembahasan dan kajian hadits akan selalu menarik, hadits dan sunnah sering dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, baik berupa qaulun, fi’lun, taqrirun, sifat khuluqiyyah, khalqiyyah baik sebelum bi’tsah atau sesudahnya.

Secara Epistimologis, hadits dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an. Sebab hadits merupakan bayan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih mujmal, ‘am  dan yang mutlak tanpa batas. Bahkan secara mandiri hadits dapat berfungsi sebagai penetap suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur’an.

Di samping itu, dalam diskursus ilmu hadits juga dikenal bahwa hadits ada yang memiliki asbabul wurud, ada pula yang tidak. jika hadits-hadits yang mempunyai sebab dapat menggunakan perangkat ilmu yang disebut asbabul wurud dalam memahami maknanya. Persoalannya adalah bagaimana jika suatu hadits itu tidak memiliki asbabul wurud. Di sinilah relevansi analisis pemahaman hadits dengan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis.

Berangkat dari asumsi dasar bahwa ketika Rasulullah Saw bersabda pasti tidak lepas dari situasi, kondisi yang ada di masyarakat pada waktu itu. Dengan ungkapan lain; mustahil Rasulullah Saw berbicara dalam ruangan yang hampa sejarah vacuum historis. Bagaimanapun sebuah gagasan atau ide termasuk dalam hal ini sabda Rasulullah Saw selalu based on historical problems, yakni terkait dengan problem historis-kultural waktu itu.

Dengan demikian, hadits-hadits Rasulullah Saw sebagai mitra al-Qur’an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur’an dan al-Hadits.

1. PEMBAHASAN

Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam lahir dan muncul dari berbagai situasi. Pembukuannya telah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ketika ulama berupaya menangkap maksud kandungannya maka muncul berbagai pemahaman sebagai akibat metode pemahaman yang tidak sama. Di kalangan ulama dikenal dua macam metode pemahaman makna kandungan hadis, yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual.

Metode Tekstual

Tekstual adalah tipe pemahaman hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam dengan hanya melihat makna harfiah, tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan hadis tersebut maupun sejarah pengumpulannya. Tipe pemikiran ini, oleh ilmuan sosial dikategorikan sebagai pemikiran ahistoris. Tokoh yang terkenal sangat tekstual harfiyah dalam memahami nash, baik al-Qur’an maupun al-Hadis, adalah Abu Dawud al-Zahiri. Sedangkan ulama yang cenderung juga mendukung aliran ini adalah Imam al-Syafi’i.

Metode Kontekstual

Pemahaman kontekstual adalah memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam secara kritis konstruktif dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis ‘asbab al-wurud’. Golongan ini pada mulanya tidak populer dan tenggelam dalam tekanan kalangan tekstualis yang mayoritas, tetapi akhir-akhir ini mendapat sambutan yang lebih luas. Pemahaman kontekstual ini awalnya dikembangkan oleh Abu Hanifah dan kelompok Ahlul Ra’yi, lalu ini diperkuat oleh imam al-Qarafi (w. 694 H) yang menulis kitab al-Furuq, didukung oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H).[2] Tokoh lain yang menawarkan pemahaman baru terhadap fungsi dan otoritas Sunnah Nabi adalah Abu Ishak al-Syaţibi (w. 790 H/1388 M), dengan konsep Al-Qur’an berfungsi sebagai ta’şil sedangkan Sunnah Nabi adalah sebagai tafsil, sehingga melahirkan Maqaşid al-Syari’ah.[3]

Imam al-Qarafi, nama lengkapnya adalah Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Mishry, seorang ulama madzab Maliki pada abad ketujuh (w. 684 H/1254 M) memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami Sunnah Nabi, yaitu posisi Nabi sebagai: (1) sebagai seorang Nabi, (2) sebagai seorang mufti, (3) sebagai seorang hakim, dan (4) sebagai seorang kepala negara.[4] Beliau melakukan kajian tentang ucapan dan perbuatan Rasulullah beserta perbedaan kondisinya, yaitu antara beliau sebagai pemimpin, hakim, dan pemberi fatwa atau penyampai ajaran dari Tuhan, serta pengaruh hal itu dalam keumuman hukum dan kekhususannya, serta generalitasnya atau temporernya.[5]

Nabi sebagai penyampai risalah dari Allah maka akan menjadi hukum yang universal hingga hari kiamat. Jika diperintahkan untuk melakukannya, maka semua individu harus melakukannya. Demikian juga halnya dengan apa yang mubah. Setiap ada yang dilarang, maka kewajiban setiap orang untuk menghindarkan diri darinya.

Nabi sebagai pemimpin, maka tidak ada yang boleh melakukannya kecuali dengan seizin imam ‘pemimpin’, sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Ini karena perbuatan dan perilaku beliau sebagai pemimpin, menuntut beliau untuk melakukannya, bukan dengan maksud mengajarkan atau menyampaikan perintah dari Allah.

Nabi sebagai hakim, maka tidak ada seorangpun yang boleh melakukannya kecuali dengan perintah dari hakim, sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Ini karena kapasitas beliau sebagai hakim menuntut beliau untuk melakukannya.[6]

Menurut konsep al-Qarafi, jika suatu hadits yang mengandung perintah atau larangan akan dijadikan dalil atau hujjah atas suatu kasus hukum, maka yang harus dilihat lebih dahulu adalah “apakah perintah atau larangan itu bersifat mengikat atau tidak?”. Jika hadits tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai seorang mufti, maka larangan dimaksud tidak mengikat, sebab hadits tersebut hanya merupakan opini atau pandangan. Jika suatu hadits dikeluarkan dalam kapasitas beliau sebagai seorang hakim dan keputusannya merupakan sebuah produk hukum, maka hadits tersebut bisa mengikat. Model pemahaman yang dikemukakan al-Qarafi ini, jika diterapkan dengan konsisten dapat menimbulkan implikasi besar dan dinamis dalam penerapan hukum Islam.[7]

Beberapa contoh hadis yang harus dipahami secara kontekstual, antara lain adalah tentang ketentuan mahram bagi perempuan yang akan melakukan perjalanan tertentu, hukuman mati bagi orang murtad, dan hubungan antar umat beragama. Hadis dimaksud berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [8]

Artinya: “Janganlah perempuan itu bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahram yang mendampinginya”.

Memang hadis di atas memiliki banyak redaksi matan yang berbeda-beda, tetapi intinya melarang perempuan keluar rumah sendirian. Munculnya larangan Nabi tersebut harus dipahami latar belakangnya, yakni ketika situasi perjalanan tidak aman seperti perjalanan sendirian di tengah padang pasir. Namun ketika situasi sudah aman dan perjalanan tidak ada gangguan, maka ketentuan tersebut tentunya tidak berlaku lagi, sehingga hal yang semula dilarang oleh Nabi Saw dapat berubah menjadi kebolehan.

Hukum pidana Islam harus dibangun atas dasar hubungan harmonis antar umat manusia, dan paradigma kemanusiaan serta kesetaraaan, sehingga tidak dibenarkan ada sikap dan prilaku intimidasi, pemaksaan atau diskriminasi. Dalam konteks ini maka hadis yang memerintahkan agar orang murtad dihukum mati, harus diterapkan dalam konteks pengkhianatan. Hadis dimaksud adalah:

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ     [9]

Artinya: “Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia“.

Konteks hukuman mati demikian terjadi pada zaman Nabi di mana saat itu antara muslim dan non muslim berada dalam situasi peperangan dan permusuhan terus menerus. Seorang muslim yang kembali kepada musyrik dikhawatirkan akan membocorkan rahasia kekuatan dan kelemahan umat Islam kepada kaum musyrik Mekkah saat itu. Hal ini tentu sangat berbahaya, sehingga pelaku murtad dianggap pengkhianat yang harus dihukum mati. Namun ketika perbuatan murtad dilakukan bukan karena pengkhianatan, melainkan murni faktor kesadaran dalam agama, atau faktor sosial dan ekonomi, maka pelakunya dihukum mati. Apalagi prinsip al-Qur’an yang menegaskan tidak boleh ada paksaan dalam agama.

Pemahaman serupa juga dapat diterapkan terhadap hadis yang memerintahkan agar melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis dimaksud menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا

لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ[10]

Artinya: “Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang mereka di jalan maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit”.

Sikap Rasul yang keras terhadap orang Yahudi dan Nasrani ketika itu dapat dimaklumi, karena saat itu hubungan antara umat Islam dan Yahudi serta Nasrani sangat panas penuh dengan kecurigaan dan permusuhan. Namun ketika Rasul berhadapan dengan non muslim ‘zimmi’ atau Ahlul Kitab yang baik maka beliau juga memperlakukan dengan penuh hormat, toleran dan melindungi. Dengan demikian, ketentuan diskriminatif terhadap non muslim tidak berlaku selamanya, melainkan hanya untuk situasi khusus dan golongan tertentu.

Hadis lain yang juga dapat dipahami secara kontekstual, tidak lagi secara tekstual harfiyah, adalah tentang larangan perempuan menjadi kepala negara, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً [11]

Artinya: “Dari Abi Bakrah ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.

Sejak zaman Nabi, pemahaman secara tekstual dan kontekstual terhadap hadis Nabi telah mulai dikenal dan dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Misalnya ketika Nabi Saw pernah memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraizhah. Sebelum berangkat, beliau berpesan “Agar jangan ada seorangpun yang salat Zuhur kecuali setelah sampai di bani Quraizhah. Karena takut kehabisan waktu zuhur, maka sebagian orang melaksanakan shalat di perjalanan sebelum sampai di kampung itu. Sedangkan yang lain tetap mengikuti perintah Nabi walaupun akan kehabisan waktu. Ketika persoalan itu disampaikan kepada Nabi, maka beliau tidak menyalahkan pihak manapun”.

Situasi sosial budaya dan alam lingkungan semakin lama semakin terus berubah dan berkembang. Dengan semakin jauh terpisahnya hadis dari situasi sosial yang melahirkannya, maka sebagian hadis Nabi terasa tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan sosial saat ini. Karena itu pemahaman atas hadis Nabi merupakan hal yang mendesak, tentu dengan acuan yang dapat dijadikan sebagai standarisasi dalam memahami hadis.

Untuk itu di dalam memahami suatu hadits atau sunnah perlu memperhatikan dari segi asbabul wurudnya, sehingga diketahui dalam situasi dan kondisi apa hadits Nabi ini muncul. Persoalannya adalah bagaimana jika suatu hadist itu tidak memiliki asbabul wurud. Di sinilah kemungkinan melakukan analisis pemahaman dengan pendekatan Historis, Sosiologis, dan Sosio-Historis. Sehingga diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadits yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami hadits kita tidak hanya terpaku pada dhahir teks hadits melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu.

Pendekatan Historis

Pendekatan historis di sini ialah memahami hadis dengan memperhatikan suasana dan peristiwa sejarah yang menyebabkan atau mengiringi munculya suatu hadis dengan mencari objek materi dari berbagai macam ilmu yang disertai dengan menganalisa peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Adapun objek penelitian sejarah hadits adalah membahas tentang periode perkembangan hadits itu sendiri; mengupas tentang karakteristik dari setiap periodesasi hadits; memperhatikan aspek kondisi, sikap masyarakat, tujuan makna teks serta tempat berkembangnya hadits.

Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadits sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu asbabul wurud yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya atau ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyan-pertanyaan yang terjadi pada hadits di sampaikan oleh Nabi Saw.[12]

Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologis  dalam memahami hadits adalah memahami hadits Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadits.[13] Pendekatan ini dapat digunakan antara lain dalam mengkaji makna kandungan hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang kepala negara yang berbunyi:

عنَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ َمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ

Berangkat dari pemahaman tekstual atas hadis ini, maka al Mawardi, ibn Hazm, al-Qurthubi, Ibn Hajar al Asqalani, bahkan Rasyid Ridha, sepakat menyatakan keturunan Quraisy merupakan persyaratan mutlak untuk dapat menduduki jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Dengan pemahaman sosiologis kontekstual, maka Ibn Khaldun mengemukakan pendapat berbeda. Menurutnya, kepemimpinan politik dalam hadis ini diberikan kepada Quraisy karena pada saat itu memang mereka yang memenuhi persyaratan dan memiliki kekuatan yang dapat dipatuhi masyarakat.

Hak kepernimpinan sebenarnya bukan pada Quraisy nya melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Implikasinya, jika pada suatu saat ada orang dari kalangan non Quraisy yang memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka dia berhak menjadi kepala negara.

Dangan demikian Sunnah Nabi yang menjadi substansi dari hadis ini adalah ajaran bahwa kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan harus orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan kecakapan. Hadits lain yang juga dapat dipahami serupa adalah tentang larangan perempuan menjadi kepala Negara.

Jika hadits tersebut dikaitkan dengan fungsi Nabi, maka dapat dikatakan bahwa pada saat hadits itu disabdakan., Nabi berada pada fungsinya sebagai kepala Negara yang menjadi indikasi ‘qorinah’ antara lain adalah ketetapan yang bersifat primordial.

Pendekatan Sosio-Historis

Adalah memahami hadits-hadits dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadits tersebut disabdakan.[14] Misalnya dalam larangan perempuan menjadi pemimpin, Bunyi matan hadits tersebut :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً  (رواه البخاري)

Bermula dari Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu kisrah yang pernah dikirimi surat Nabi) sebagai Ratu di Persia, tradisi masyarakat yang berlangsung pada saat itu, tidak dipercayai dalam urusan pemerintah. Kejadian seperti ini tidak hanya di Persia saja, tetapi di seluruh Jazirah Arab. Sehingga Negara menjadi kacau balau karena pemimpin yang tidak dihargai oleh masyarakatnya.

Pernyataan Nabi dalam merespon berita pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan Syar’i kepala Negara, namun hanya merupakan informasi pendapat Nabi yang memberi peluang adanya dua kemungkian. Pertama, boleh jadi sabda Nabi itu merupakan doa. Kedua, boleh jadi didasarkan pada fakta dan realitas historis masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan memimpin sebuah Negara.

Untuk itu, ketika kita menemukan sebuah hadits, kita perlu melihat segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi maupun menyebabkan terjadinya hadits tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk memahami suatu hadis. Karena mungkin saja suatu hadits tertentu lebih tepat dipahami secara tekstual, sedangkan hadits yang lain lebih tepat dipahami secara kontekstual.

Contoh lain adalah hadis tentang larangan berpergian bagi perempuan tanpa disertai mahram yang berbunyi:

عَنِ النَّبِيُّ صَ َمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Larangan Nabi ini muncul dilatarbelakangi suatu ‘illat atau sebab khusus berupa kekhawatiran atas keselamatan wanita yang bepergian sendirian tanpa disertai suami atau mahramnya, apalagi pada waktu itu perjalanan harus menembus padang pasir luas hampir tidak ada manusia dangan hanya berkendaraan unta, kuda atau keledai, sehingga jika terjadi sesuatu maka akan dapat mengancam jiwa dan kehormatannya. Implikasinya, jika Illat kondisinya sudah jauh berubah seperti saat ini di mana pedalanan dapat dilakukan dangan aman menggunakan pesawat atau kereta api, maka larangan bepergian sendirian bagi kaum wanita sudah tidak berlaku lagi.

Pendekatan Antropologis

Yaitu memahami hadis dangan memperhatikan tradisi dan budaya, termasuk model keyakinan, yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi faktor latar belakang munculnya tadi. Misalnya beberapa hadits tentang larangan melukis makhluk bernyawa, bahkan ada yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lukisan makhluk hidup. Hadis dimaksud berbunyi:

عَنْ النَّبِيَّ صَل َمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Jika dicermati secara antropologis, hadis ini muncul terkait dangan budaya kepercayaan dalam masyarakat saat itu yang belum terlepas dari kepercayaan animisme dan politeisme, berupa penyembahan kepada patung dan semisalnya. Dalam kapasitasnya sebagai Rasul, maka Nabi Saw berusaha keras agar masyarakat Islam terlepas dari kemusyrikan atau praktek-praktek yang dapat menyesatkan. Dalam situasi demikian, salah satu cara yang ditempuhnya ialah melarang pembuatan atau pemajangan lukisan makhiuk hidup karena dikhawatirkan dapat menyeret umat Islam saat itu kepada kemusyrikan.

Jadi Sunnah yang terkandung dalam hadis ini mengajarkan agar umat Islam membangun tauhid dan mencegah perbuatan yang dapat merusaknya. Jadi larangan melukis makhiuk hidup hanya berlaku temporal dalam masyarakat yang mengalami transisi dari model kepercayaan politeisme kepada monoteisme. Di sini ‘illat atau sebab larangan ialah kekhawatiran akan kembalinya umat Islam saat itu kepada kemusyrikan. Jika ‘illat tersebut sudah tidak ada lagi, maka larangan itu juga berakhir.

Contoh hadis lain yang dapat didekati secara antropologis ialah perintah mematikan lampu pada waktu tidur, dan perintah Nabi agar memanjangkan jenggot dan mencukur kumis.

Karena itu dapat kita maklumi, bila kita menjumpai sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. dari sebagian tindakannya: “Apakah ini wahyu samawi yang tidak mengenal tawar-menawar, ataukah ini ijtihad Anda wahai Rasulullah Saw?” Seperti yang dilontarkan Hubab bin al-Mundzir al-Anshari yang menyarankan Rasulullah Saw menyusun strategi perang di bawah sumur yang ada di bukit Badr.[15]

Di sini, Rasululullah Saw. mengikuti pendapat Hubab bin al-Mundzir yang menyarankan umat memilih dan menyusun strategi perang di bawah sumur yang ada di bukit Badr. Sumur itu dilubangi sehingga airnya habis ditampung oleh bala tentara Islam di kawasan strategi mereka, sehinga mereka minum dan kaum Quraisy tidak minum. Mengapa Rasululullah Saw. mengikuti pendapat Hubab? Tiada lain karena pada usulan Hubab terdapat siasat yang ashlah (lebih maslahat).

Contoh lain, pada perang Uhud. Sahabat yang lebih tua yang notabene lebih sedikit menyarankan strategi defensif dengan tetap bertahan di Madinah dan menunggu pasukan Quraisy datang menyerang. Rasulullah pun setuju. Namun sahabat yang jauh lebih muda menyarankan kepada Rasulullah Saw. untuk ovensif, dengan menyongsong musuh. Karena jumlah suara yang menyarankan pergi keluar lebih banyak, dan di sana terdapat kemaslahan yang lebih, maka Rasulullah kembali ke rumah dan memakai pakaian perangnya. Para sahabat merasa tidak enak hati karena telah memaksa Rasulullah, namun beliau menyikapinya dengan bersabda:

مَا يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ

“Jika seorang Nabi telah memakai baju perangnya, maka tidak patut baginya untuk melepaskannya sebelum ia berperang.” Kemudian Rasulullah berangkat menuju Bukit Uhud bersama 1.000 prajurit.[16]

Contoh lain, dalam kebijakan pengaturan administrasi lembaga negara, sebagaimana ketika Rasul saw. mengangkat seseorang menjadi Wali ‘Gubernur’ atau Qadhi ‘Hakim’. Maka hal ini tidak bisa dikatakan bahwa orang yang menjadi Wali tersebut, kekuasaannya sempurna karena wahyu, tapi itu sebenarnya adalah masalah pengaturan administratif urusan negara, dalam rangka pemilihan para Wali, dan yang semisalnya, sesuai Ijtihad Nabi saw. -dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Negara- demi mewujudkan kemaslahatan seluruh kaum muslim.

Contoh lain, dalam kebijakan moneter, yaitu penggunaan dinar dan dirham. Mata uang yang digunakan masyarakat Arab pra Islam adalah emas dan perak. Dari kedua logam mulia tersebut kemudian dicetak Dinar (koin emas) dan Dirham (koin perak). Sebenarnya mata uang Dinar dibentuk dan dicetak oleh Kekaisaran Romawi, berukiran gambar raja dan bertuliskan huruf Romawi. Sehubungan dengan itu Ibnu Abdil Barr menjelaskan, “Kata Dinar adalah Arabisasi dari kata Denarius. Dinar adalah mata uang Romawi kuno, dan masih berlaku disebagian Negara Eropa. Dalam Injil disebutkan nama dinar berkali-kali. Dinar ditimbang dalam satuan mistqal. Satu mistqal sama dengan 72 biji gandum yang sedang. Tidak ada perubahan pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam.”[17]

Orang-orang Arab Quraisy (penduduk Makkah) sering melaksanakan perdagangan ke berbagai pelosok wilayah, baik ke wilayah Romawi di negeri Syam (yang sekarang meliputi Palestina, Yordania, Syiria, dan Libanon) ataupun ke wilayah Persia di Irak dan sekitarnya. Ketika mereka kembali dari Syam, mereka biasanya membawa Dinar. Begitu juga ketika mereka kembali dari Irak, mereka membawa Dirham. Dari gambaran keadaan di atas tampak jelas bahwa mata uang emas dan perak sudah digunakan oleh bangsa Romawi (emas) dan Persia (perak) yang notabene jauh sebelum Islam datang.

Mata uang Dinar dan Dirham yang mereka bawa tidak dipakai untuk melakukan transaksi, akan tetapi mereka menggunakan kedua mata uang tersebut untuk timbangan saja. Maksudnya untuk menghindari penipuan (mata uang yang semakin banyak beredar di kalangan mereka), mereka bersandar pada timbangan. Dan mereka masih belum berpikir ke arah taraf pencetakan uang (menjadikan uang Dinar dan Dirham untuk transaksi). Adapun timbangan yang biasa mereka gunakan adalah: rithl, uqiyah, nasy, nuwat, mitsqal, dirham, daniq, qirath, dan habbah.

Demikianlah seterusnya sampai Islam datang dan sepanjang kehidupan Nabi Muhmmad Saw beliau tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap kedua mata uang itu. Artinya Nabi membenarkan praktek ini. Hal itu ditetapkan oleh beliau dalam kapasitas sebagai pemimpin karena terdapat kemaslahatan di dalamnya, meskipun kedua mata uang itu produk kaum kafir: Nasrani dan Majusi.

Contoh lain, Kebijakan koalisi dan kompromi politik ‘at-Tahaluf’. Secara lughah, at-Tahaluf berasal dari kata al-Hilfu yang artinya perjanjian untuk saling menolong, ia berasal dari kata halafa-yahlifu-hilfan. Dalam bentuk kalimat dikatakan hilfuhu fulan fayakunu halifuhu ‘Fulan berjanji dengan fulan maka ia menjadi sahabatnya’.[18]

Secara syara’ maknanya pun sama, dalam hadis Nabi saw.disebutkan dari Ashim RA:

قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي

“Aku berkata kepada Anas bin Malik : Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidak ada hilfu dalam Islam.” Maka jawab Anas RA: “Bahkan Nabi Saw telah mengambil sumpah suku Quraisy dan Anshar dirumahku.”[19]

Berikut ini dapat dikemukakan beberapa contoh kompromi politik pada masa awal keNabian yang dilakukan Nabi Saw dengan kaum musyrikin, baik perorangan maupun kelompok.

Perlindungan Abu Thalib pada Nabi Saw.

Ketika turun Al-Qur’an surat Asy-Syu’araa, ayat 214, maka Nabi Saw. memanggil Bani Hasyim, Bani Muthalib bin Abdi Manaf, dan berkata, “Segala puji bagi Allah, aku memuji dan dan memohon pertolongan kepada-Nya, beriman dan bertawakkal kepada-Nya, aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Sesungguhnya pemandu jalan tidak akan menyesatkan orang yang dipandu. Demi Allah yang tiada Ilah kecuali Dia, Dia Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bahwa aku adalah utusan Allah bagi kalian secara khusus serta untuk semua manusia secara umum. Demi Allah bahwa kalian akan meninggal dunia sebagaimana kalian tidur dan akan dihidupkan kembali sebagaimana kalian bangun, lalu kalian akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya surga dan neraka adalah abadi”.

Maka Abu Thalib berkata, “Alangkah senangnya aku dapat menolongmu, menerima segala nasihatmu, dan menjadi orang yang paling percaya akan tutur katamu, mereka yang berkumpul ini adalah keturunan nenek moyangmu, dan aku adalah salah satu dari mereka, hanya saja aku adalah orang yang paling dulu senang dengan apa yang kau senangi, maka laksanakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Demi Allah aku akan selalu bersamamu dan menjagamu, akan tetapi aku tidak mampu meninggalkan agama Abdul Muthalib”.

Maka Abu Lahab berkata, “Demi Allah ini adalah malapetaka! Cegah dia sebelum mempengaruhi yang lain!” Maka jawab Abu Thalib, “Demi Allah! Aku akan selalu menjaganya selama aku masih hidup![20]

Perlindungan Syi’ib Bani Hasyim

Diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab az-Zuhri, “Orang-orang kafir berkumpul untuk merencanakan pembunuhan pada Nabi saw, yang akan dilakukan secara terang-terangan, ketika kabar itu didengar oleh Abu Thalib, maka ia mengumpulkan bani Hasyim dan bani Muthalib untuk melindungi Nabi saw., di antara mereka ada yang melakukannya berdasarkan keyakinan pada kebenaran Islam dan ada pula yang ingin melindunginya karena hubungan kekeluargaan (ta’ashub; kesukuan) saja”.[21]

Perlindungan Muth’im bin ‘Adi

Ketika Nabi Saw pulang dari Tha’if untuk kembali ke Mekah, maka beliau mengutus seseorang dari suku Khuza’ah untuk menemui Muth’im bin Adi dan berkata, “Apakah engkau bersedia menjadi pelindung Muhammad?” Muth’im menjawab, “Ya.” Lalu ia menyiapkan pedangnya dan berkata pada kaumnya, “Hunuskan senjata kalian dan berdirilah di setiap pojok Ka’bah, sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad!” Muth’im lalu mengutus orang untuk mempersilakan Muhammad Saw masuk ke Mekah, maka Nabi Saw dan Zaid bin Haritsah RA pun memasuki Mekah. Sesampainya di Ka’bah, maka Muth’im bin Adi duduk di atas ontanya sambil berkata, “Hai orang-orang Quraisy! Sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad, maka jangan ada yang berani mengganggunya!

Maka Nabi Saw pun menyelesaikan thawaf, mencium hajar aswad, melakukan shalat 2 raka’at dan kembali ke rumahnya. Sedangkan Muth’im dan anak-anaknya terus menjaga Nabi Saw sampai ia masuk ke rumahnya.[22]

Semua peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana Nabi Saw menjalin koalisi dengan orang-orang kafir dengan tiada satupun dari ayat Al-Qur’an yang memerintahkan maupun yang melarangnya.

KESIMPULAN

Al Qarafi memperkenalkan 4 (empat) tipologi dalam memahami Sunnah Nabi Saw, yaitu posisi Nabi sebagai (1) Seorang Nabi (2) Seorang Mufti (3) Seorang Hakim (4) Kepala Negara, dan ada yang menambahkan Nabi sebagai dirinya sendiri.

Ada dua macam metode pemahaman makna kandungan hadits, yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Tekstual adalah tipe pemahaman hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam dengan hanya melihat makna harfiah, tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan hadis tersebut maupun sejarah pengumpulannya. Pemahaman kontekstual adalah memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam secara kritis konstruktif dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis ‘asbab al-wurud’ tersebut. Baik kontekstual maupun tekstual telah ada dan telah digunakan sejak masa awal Islam.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang sangat cepat, maka hadis dipahami secara tepat dan holistik. Dalam metode kontekstual digunakan beberapa pendekatan keilmuan sebagai upaya untuk menangkap maksud hadits yang sebenarnya. Beberapa pendekatan keilmuan dimaksud adalah: Pendekatan historis, sosiologis, Sosio Historis, Antropologis.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward a Reformation of Islamic Law, terjemahan Dekonstruksi Hukum Islam, (Yogyakarta: LkiS, 1992)

Afif Muhammad, Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi Saw, dalam Jurnal al-Hikmah, No. 5 Maret-Juni 1992.

Ahmad bin Fariz bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Bab ha, lam, fa; juz 2

Al-Mubarakafuri, Ar-Rahiq al-Makhtum, riwayat Zuhr dari Musa bin Uqbah

Al-Syaţibi, al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) juz II

Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyyah, juz I

Ibnu Katsir, al-Bidayah wa Nihayah, juz-III

Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma’ad, juz III,

Sahih Bukhari dengan nomor 2794, 4083

Sahih Tirmizi nomor 2188

Sahih Muslim dengan hadis nomor 2381, 4030

Said Aqil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Syuhudi Ismail, Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Syihab al-Din al-Qarafi, Kitab al-Furuq, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, tt) juz I

—– al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam, (Haleb: Penerbit al-Ashil, tt)

Yusuf Qardhawi, Sunnah Rasul : Sumber  Ilmu  Pengetahuan  dan  Peradaban, terj. Abdul Hayyie  Al-Kattanie & Abduh Zilfidar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)

Yusuf Al-Qardhawi, Kaifa Nata’amal ma’a al Sunna al Nabawiyah (Virginia: al Ma’ had al ‘Ali li al Fikri al Islami, 1990).

[1] Dosen Tetap Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung

[2] Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma’ad, juz III, h. 422.

[3] Lihat al-Syaţibi, al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) juz II, h. 7.

[4] Lihat: Syihab al-Din al-Qarafi, Kitab al-Furuq, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, tt) juz I, h. 105-208. Lihat juga karyanya, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam, (Haleb: Penerbit al-Ashil, tt), h. 86-109.

[5] Yusuf Qardhawi, Sunnah Rasul : Sumber  Ilmu  Pengetahuan  dan  Peradaban, terj. Abdul Hayyie  Al-Kattanie & Abduh Zilfidar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 50.

[6] Ibid., h. 51.

[7] Syihab al-Din al-Qarafi, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, (Beirut: Libanon, 1983), h.93

[8] Lihat dalam Sahih Muslim dengan hadis nomor 2381

[9] Teks hadis tersebut berarti “Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”. Hadis tersebut riwayat al-Bukhari dengan nomor 2794.

[10] Riwayat Muslim dengan nomor hadis 4030

[11] Al-Bukhari dengan nomor 4083 dan Tirmizi nomor 2188

[12] Said Agil Husin Munawwar, Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001),  h. 27

[13] Nizar Ali, h. 85.

[14] Ibid., h. 92.

[15] Riwayat Al-Hakim dalam al-Mustadrak ‘Ala ash-Shahihain, III: 482, Hadis No. 5801

[16] Lihat, Asy-Syuraa fii asy-Syari’ah al-Islamiyyah: 152-153

[17] Lihat, At-Tamhid, XXII:170

[18] Lihat, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Ahmad bin Fariz bin Zakaria, Bab ha, lam, fa; juz 2, h. 97-98

[19]  HR. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, II: 803, Hadis No. 2172

[20] Lihat, Sirah Nabawiyyah, Ibnu Hisyam, juz I, h. 265

[21] Lihat, Sirah Nabawiyyah, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, h. 93

[22] Lihat, ar-Rahiq al-Makhtum, al-Mubarakafuri, riwayat Zuhr dari Musa bin Uqbah; al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, juz-III, h. 150

Advertisements